Tidak Berbadan Hukum Kok Diberi Dana Hibah?

20 November, 2017 at 3:25 pm

Oleh H. Slamet Hariyanto, S.Pd, SH, MH.
Pemred Media Online suaraguruwordpress.com

Tahun Anggaran 2015 merupakan “tahun istimewa” bagi lembaga pendidikan swasta di Surabaya. Disebut istimewa karena sekolah swasta yang belum berbadan hukum ternyata diberi dana hibah oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan.

Tercatat ada 73 Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD) ada 121. Total MI dan SD yang dapat dana hibah sebanyak 204 lembaga, semuanya belum berbadan hukum. Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 26, dan 81 SMP. Total  MTs dan SMP yang dapat danah hibah sebanyak 107 lembaga. Dengan data ini maka totalnya ada 311 lembaga yang menerima dana hibah padahal lembaga tersebut belum berbadan hukum.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 298 ayat 5 “belanja hibah dapat diberikan ke lembaga, badan, atau organisasi kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum Indonesia atau terdaftar di Kemenkumham”. Mengutip ketentuan ini maka pemberian dana hibah kepada lembaga/sekolah yang belum berbadan hukum adalah menyalahi aturan.

Dalam konteks UU Pemda, filosofi dana hibah itu merupakan hak masyarakat. Artinya kalau lembaga ditawari dana hibah pasti mereka dengan senang hati menyambut dengan rasa gembira. Perasaan gembira itu bisa mengesampingkan larangan yang pada akhirnya mereka tidak peduli meski lembaganya belum berbadan hukum.

Dengan demikian, kalau terjadi kesalahan atau pelanggaran hukum dalam masalah hibah ini tentu yang paling bersalah adalah pihak pemberi hibah yang tidak teliti, tidak selektif, atau jangan-jangan memang ada kesengajaan melakukan pelanggaran tersebut.

Andaikata tiap lembaga menerima dana hibah minimal Rp 50 juta bisa dibayang kan berapa besar kerugian negara yang diderita dan itu masuk ranah korupsi? Dilihat dari besaran kerugian negara karena ada 317 lembaga yang menerima dana hibah daerah, ini bisa masuk ranah KPK untuk menyelidiki lebih lanjut.

Peraturan yang diduga dilanggar adalah:

  1. Pasal 5 huruf d Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
  2. Pasal 8 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Temuan kasus ini merupakan bagian dari Misteri Dana Hibah 2014 yang bisa diikuti ulasannya secara bersambung. Kita tunggu saja aparat penegak hukum mana yang lebih dulu bertindak?

Penulis juga dosen Fakultas Hukum Uniniversitas Hang Tuah Surabaya, dan dosen Fakultas Hukum universitas Muhammmadiyah Sidoarjo. Aktiifitas organisasi sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya.

Iklan

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Pembelajaran Geografi dari media tunggal menuju multimedia Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi


ISSN 2085-059X

  • 879,867

Komentar Terbaru

Roos Asih di Surat Pembaca
rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: