Perlu Cetak Biru Pengelolaan SMA/SMK

3 September, 2016 at 12:00 am

Oleh Ari Kristianawati
Guru SMA Negeri 1 Sragen, Jateng

PENGALIHAN pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi secara resmi akan diimplementasikan pada awal Januari 2017. Pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi yang berlandaskan UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan tata kelola dan manajemen pendidikan menengah atas di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Pelaksanaan alih kelola SMA/SMK ke pemerintah provinsi secara resmi menimbulkan banyak kritik dan gugatan dari kalangan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di pelbagai daerah. Kritik yang fundamental adalah bahwa alih kelola SMA/SMK ke provinsi mereduksi hakikat otonomi daerah dalam sektor layanan pendidikan. Gugatan yang mencuat dalam ruang perbincangan publik adalah terkait dengan beban pembiayaan layanan pendidikan SMA/SMK yang akan ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Jika anggaran pendidikan di tingkat pemerintah provinsi tidak memadai dikhawatirkan akan dialihkan kepada orang tua siswa. Selama ini banyak kabupaten/kota melaksanakan kebijakan program pendidikan ”murah” bagi warganya yang menempuh pendidikan jenjang menengah atas (SMA/SMK). Alokasi anggaran APBD kabupaten/kota banyak yang diperuntukkan subsidi biaya pendidikan.

Hal tersebut sebagai aktualisasi program pemimpin daerah yang memiliki empati pada nasib pendidikan warganya. Beberapa kabupaten/kota telah bereaksi menolak pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi dengan berbagai alasan. Alasan politis bahwa pengalihan SMA/SMK ke provinsi akan mengacaukan visi kepemimpinan daerah untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten/kota vokasi. Banyak kepala daerah menerapkan program pendidikan gratis/murah sebagai bagian pencitraan diri kepemimpinan. Alasan anggaran terkait dengan penurunan alokasi transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada kabupaten/kota dalam volume pembiayaan pendidikan dasar-menengah. Alih kelola SMA/SMK ke provinsi memunculkan konsekuensi kebijakan dan anggaran. Konsekuensi kebijakan terkait penataan manajemen sekolah dan kepemimpinan sekolah.

Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memiliki ”cetak biru” tentang kebijakan pengelolaan SMA/SMK yang sesuai dengan kebutuhan objektif peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan yang menjadikan SMA/SMK memiliki kompetensi edukatif dan mampu mencapai hasil, sesuai dengan visi pendidikan nasional. Konsekuensi anggaran, adalah pemerintah provinsi wajib menjadikan alokasi anggaran pendidikan jenjang SMA/SMK sebagai bagian urusan wajib dalam mata anggaran di APBD.

Alokasi anggaran subsidi pendidikan SMA/SMK untuk siswa miskin wajib dipenuhi agar hak aksesibilitas masyarakat miskin dalam mengenyam pendidikan tidak terputus. Demikian kewajiban meningkatkan standar kesejahteraan guru sebagai elemen vital pendidikan juga harus menjadi prioritas. Beban anggaran pendidikan untuk SMA/SMK sendiri berpotensi mereduksi anggaran publik yang lebih penting seperti kewajiban untuk memenuhi jaminan sosial dasar bagi masyarakat miskin serta pembangunan infrastruktur daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalnya, memperkirakan beban APBD Provinsi Jateng untuk memenuhi alokasi anggaran kesejahteraan guru SMA/SMK yang dialihkan yang berjumlah hampir 12 ribu orang sebesar hampir Rp 1,2 triliun (SM, 12 Juli 2016). Yang menjadi kendala dalam pengalihan SMA/- SMK ke provinsi adalah dalam hal penataan dan pemerataan guru. Sangat sulit mendorong program pemerataan guru mengingat jumlah guru di jenjang SMA/SMK di banyak kota mengalami keterbatasan paskamoratorium PNS sejak tahun 2014. Jumlah guru di tingkat kabupaten/ kota banyak yang menumpuk di perkotaan namun di tingkat kecamatan mengalami kekurangan yang akut. Program pemerataan dan penataan guru sering terkendala kultur feodalisme dan KKN-isme. Untuk menyukseskan alih kelola SMA/SMK ke provinsi dibutuhkan langkah strategis. Pemerintah Provinsi harus cerdas dalam merumuskan visi, orientasi dan formula pendidikan menengah atas yang mendorong pengembangan mutu pendidikan.

Pemerintah Provinsi juga idealnya mampu merumuskan skema anggaran pendidikan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat miskin yang menempuh pendidikan menengah. Pembaruan dalam manajemen guru, manajamen kepemimpinan sekolah yang bebas KKN aktualisasi Kurikulum 2013 dan pengembangan infrastruktur pendidikan adalah beberapa kwajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah propinsi.

Pemerintah provinsi akan sukses mengelola pendidikan menengah atas jika memiliki grand design dalam Mengarahkan substansi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang merupakan skema penganggaran di sekolah harus dipaksa efisien dan efektif. Sekolah tidak boleh menjadi piranti korupsi berjamaah birokrasi dan pimpinan sekolah. (Sumber: Suara Merdeka, 3 September 2016)

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Atas (SMA). Tags: , .

Inovasi Energi Alternatif Belajar Dalam Permainan


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: