Amanat untuk Mendikbud Baru

1 Agustus, 2016 at 12:00 am

Oleh Tri Pujiati
Alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SEKTOR pendidikan dikejutkan dengan resuffle Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) oleh pemerintahan Jokowi-Jk. Pemilihan Muhadjir Effendy menyisakan berbagai pro-kontra. Pada satu sisi, dukungan terus mengalir dari berbagai pihak untuk agar Mendikbud baru memiliki terobosan strategis guna mendongkrak mutu pendidikan.

Pada sisi lain, pelantikan Mendikbud baru mengundang berbagai keresahan. Salah satu hal vital yang sangat dikhawatirkan adalah pergantian kebijakan sistem pendidikan yang telah diimplementasikan sejak dua tahun terakhir. Ini menjadi problem dilematis yang tengah menghantui praktisi pendidikan.

Dikhawatirkan, sistem pendidikan yang telah berjalan rapi harus terkoyak kebijakan baru. Imbasnya, mau tidak mau sekolah dan praktisi pendidikan harus memulai sistem pendidikan baru dari nol. Lebih memilukan lagi, kinerja guru, kepala sekolah, dan kenyamanan belajar peserta didik tersandera keharmonisannya.

Pemeo ganti menteri ganti kurikulum juga turut memupuk subur kekhawatiran semua pihak. Ada beberapa langkah strategis yang seharusnya segera diimplementasikan oleh Mendikbud baru sebagai upaya untuk mendongkrak mutu pendidikan.

Pertama, mewujudkan program sekolah gratis. Ini menjadi sangat penting untuk segera direalisasikan. Mengingat, program sekolah gratis yang sejak beberapa tahun lalu riuh beredar di berbagai media ternyata hanya sebatas pepesan kosong. Program sekolah gratis yang didengungkan pemerintah belum transparan. Artinya, sekolah tidak benar-benar gratis. Berbagai perlengkapan kebutuhan peserta didik sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Dengan demikian, salah persepsi kebijakan pemerintah dan orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya tidak dapat dielakkan.
Kedua, menyempurnakan revisi kurikulum nasional. Kebijakan revisi Kurikulum 2013 harus tetap dilanjutkan. Implementasi Kurikulum 2013 mencapai 50% pada tahun pelajaran baru ini harus terus berjalan. Konsep revisi yang telah berjalan matang ini seyogianya tidak dirombak lagi. Penyempurnaan penting dilakukan.

Namun tidak mengubah konsep dasar kurikulum. Dikhawatirkan, konsep kurikulum yang baru makin membelit implementasi kurikulum di sekolah. Jangan sampai gaduh implementasi Kurikulum 2013 belakangan ini terulang.

Ketiga, memberantas pungutan liar (pungli) di sekolah. Tahun pelajaran baru tidak serta-merta membebaskan peserta didik dari kegelisahan. Setelah waswas takut tidak diterima dari sekolah impian, kini ada problem baru setelah diterima dari sekolah, yaitu pungutan liar (pungli). Tak jarang, pungutan liar berkedok sumbangan wajib dan sukarela (tapi tetap memaksa) digalakkan pihak sekolah. Pengadaan seragam sekolah, uang pembangunan gedung, pendanaan masa orientasi siswa (MOS), dan pengadaan buku dijadikan sebagai ”ladang basah” untuk mengeruk keutungan sebanyak-banyaknya. Padahal kriteria pungutan dan sumbangan telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Kemdikbud. Pungutan bersifat sukarela, tidak mengikat, jumlah tidak boleh ditetapkan, serta dapat dilakukan kapan saja. Sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat.

Karena itu, tidak ada kewajiban bagi orang tua menyetor uang yang bernilai fantastis di tahun pelajaran baru. Sayang, praktik pungli belum bisa dihindarkan. Lalu bagaimana nasib pendidikan bagi si miskin?

Pada kenyataannya, pendidikan tetap meniscayakan uang. Merujuk pada Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Program sertifikasi guru yang belakangan kerap ”molor” memantik kegelisahan.

Pengucuran dana bagi guru yang telah lolos program sertifikasi mengalami ketidakjelasan. Hal itu sangat merugikan. Akibatnya, efektivitas mengajar terbengkalai. Bahkan, kinerja guru semakin loyo, gusar menanti lamanya pencairan dana, dan memantik ketidakpercayaan guru terhadap pemerintah. Ini menjadi polemik yang harus segera dievaluasi. (Sumber : Suara Merdeka, 1 Agustus 2016).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Mengembangkan Minat Membaca pada Anak Jangan Ganti Kurikulum


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: