Ubah Paradigma Pendidikan

26 Juli, 2016 at 12:40 am

Oleh Benny Susetyo PR
Seorang pastor

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menerbitkan surat edaran untuk para kepala daerah. Isinya berkaitan denga hari pertama tahun ajaran baru 2016-2017 Senin (18/7). Isinya, Anies minta gubernur, bupati, dan wali kota agar memberi dispensasi kepada aparatur sipil negara mengantar anak-anak pada hari pertama sekolah. Demikian juga untuk perusahaan swasta. Tradisi baru disambut gembira karena pendidikan menjadi rumah bagi anak bukan tempat penakutan. Selama ini sekolah terkesan tempat penderitaan karena materi kurikulum overdosis serta tugas begitu banyak membuat siswa merasa tertekan, sehingga sekolah tidak lagi tempat mengembirakan.

Orientasi pendidikan untuk memerdekakan. Tapi, sampai kini tak pernah sampai pada kesadaran, pendidikan merupakan proses menjadikan manusia berpikir merdeka, diikuti tindakan-tindakan mendukung. Namun, sekolah malah sering menjadi belenggu kemerdekaan. Berpikir merdeka membuat manusia berdaya nalar kritis serta mampu menentukan pilihan hidup.

Dalam konteks globalisasi, pilihan lebih banyak ditentukan pancaindera. Pilihan bukan digerakkan daya nalar sehat, melainkan hanya pemenuhan kebutuhan menyenangkan secara indrawi belaka. Media iklan yang begitu dahsyat kerapkali membuat mata tidak lagi awas.

Ini menciptakan mentalitas konsumtif. Fenomena ini membudaya dalam sanubari publik bangsa. Semua serbainstan membuat manusia tidak lagi berpikir jangka panjang. Kebijakan pendidikan pun terjebak pada budaya instan yang amat berbahaya bagi masa depan bangsa. Cita-cita pendidikan yang mencerdaskan rakyat hanyalah angan-angan.

Untuk menjadikan bangsa cerdas diperlukan politik pendidikan bervisi jelas: memanusiakan manusia dan menjadikan pribadi merdeka dalam arti mendalam, tidak tergantung pada sesuatu yang melekat dalam diri. Kelekatan akan harta benda serta jabatan membuat orang tidak merdeka secara mendasar.

Kemerdekaan membuat manusia memiliki keluhuran budi serta kemampuan merasakan derita orang lain. Kemerdekaan akan membuat manusia Indonesia tidak hanya berpikir bagi diri sendiri. Bangsa ini kehilangan daya kreativitas karena miskin cita-cita dan gagasan. Politik tidak lagi mampu melahirkan gagasan besar untuk membangun sebuah cita-cita besar menuju masa depan berperadaban. Inilah yang membuat bangsa terpuruk karena kurangnya cita rasa dan karsa dalam perilaku sehari-hari.

Sebab hasil pendidikan berupa sosok instan yang cenderung berpikir konsumeristik. Aura batin tak mampu menembus mata hati yang berkesadaran dalam menciptakan cara berpikir dan bertindak dalam kerangka kemanusiaan dan keadilan. Hal ini tak akan pernah menjadi gagasan dasar dalam membentuk perilaku bangsa selama pendidikan hanya sebagai alat politik pengusaha. Pendidikan tak akan pernah menyentuh kesadaran dan melahirkan manusia rasional, selama pelajaran penuh mitos dan janji.
Sesama
Prinsip dasar pendidikan harus melahirkan manusia untuk belajar berbagi kepada sesama. Prinsip itu dijabarkan dalam proses menjadi manusia merdeka, yang berani meloncat dari pemenuhan kebutuhan sendiri ke empati sesama. Proses ini bisa dilampui bila ada kesadaran bersama bahwa kesejahteraan harus diraih untuk bersama. Jadi, pendidikan bukan untuk proses individual saja, dan akan melahirkan manusia dengan karakter individualistik.

Harus disadari bahwa kenyataan distribusi kesejahteran pada bangsa ini sangat timpang. Bayangkan jika hanya lebih kurang 2 persen saja yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kesenjangan ini membuat proses pendidikan menjadi sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Kebutuhan daya nalar tak bisa terpenuhi bila ’kemerdekaan’ dan ’kesejahteraan’ tidak dijadikan fokus utama dalam pandangan pendidikan ini.

Dunia pendidikan sendiri tidak mengajarkan jurang sosial agar setiap murid diperlakuan sama. Pendidikan malah jelas-jelas mengajarkan diskriminasi. Ini dampak integrasi pendidikan dalam pasar bebas dengan implikasi pendidikan jad mahal.

Di Negara maju, pendidikan mahal tidak diprotes karena masyarakatnya mampu. Arah pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka politik bangsa dalam menciptakan masyarakat sejahtera. Dalam hal ini pengambil kebijakan hanya berpikir secara dikotomis. Roh pendidikan tak diarahkan untuk mendidik manusia menyadari kenyataan lingkungannya. Ironis pula ketika globalisasi justru dimanfaatkan media untuk menjual mitos dan irasionalitas. Hal ini berbahaya karena irasonalitas tersebut akan menjadi bagian dari cara pembodohan secara permanen.

Paolo Freire menggugah kesadaran pelaksanaan metode pendidikan bukan saja membebaskan, tetapi kembali memanusiakan manusia dan menghilangkan jejak dehumanisasi dunia pendidikan. Maka, pendidikan menurut Freire adalah kampanye dialogis sebagai suatu usaha pemanusiaan terus-menerus. Pendidikan bukan hanya menuntut ilmu, tetapi bertukar pikiran dan saling mendapat ilmu sebagai hak semua.
Ruang publik hanya diisi kaum petualang. Polemik terus-menerus untuk menghiasi media. Tetapi realitas polemik tidak mampu melecut daya cipta untuk mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan karena bangsa miskin cita-cita dan cinta. Akarnyakarena karakter sistem pendidikan hanya menjadi instrumen kekuasaan politik.

Pendidikan disubordinasikan dalam kekuasaan politik dan menghasilkan manusia followers, bagaikan robot yang dikendalikan dengan remote control, yaitu pemegang kekuasaan dan pemilik modal melalui penyeragaman. Ini membuat mereka hanya mampu menunggu petunjuk serta pedoman dari atas, minim kreativitas.

Akibatnya birokrasi menjadi lambat dalam merespons perubahan. Ketidakmampuan karena ketidakberdayaan mereka keluar dari kultur lama di mana kemandiran individu direduksi menjadi ketaatan buta yang dikendalikan sistem penyeragaman. Ini membuat gerbang reformasi terseok-seok karena ketidakberdayaan merespons perubahan yang begitu cepat.

Selama revolusi pendidikan tidak dijalankan, jangan berharap lahir manusia Indonesia bermutu. Revolusi pendidikan perlu segera dijalankan dengan mengubah orientasi dari elitis yang hanya mengejar gelar, tanpa memperhatikan pembentukkan karakter. Dengan mengabaikannya, berarti pendidikan hanya transfer ilmu sehingga lepas dari moralitas.

Pendidikan yang membebaskan hanya bisa terwujud bila ada perubahan paradigma bukan semata-mata sebagai alat politik kekuasaan, tapi harus menentukan arah politik bangsa. Di sinilah pentingnya seorang pemimpin memiliki visi jelas untuk mencerdaskan bangsa. Orientasi pendidikan harus dibenahi ssecara mendasar, bukan sekadar izin orangtua mengantar anak ke sekolah. (Sumber : Koran Jakarta, 26 Juli 2016)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Lingkungan Pendidikan Anak Nirkekerasan Cara Merawat Buku


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: