Jelang Hari Pertama Sekolah

12 Juli, 2016 at 9:00 am

Oleh Dr Gatot Subroto
Pegawai Bagian Perencanaan dan Kerja Sama Balitbang Kemendikbud

Tahun Ajaran baru 2016/2017segera mulai (Senin, 18/7). Kemendikbud mengimbau melalui media sosial, leaflet, dan pengumuman agar orangtua mengantar anak pada hari pertama sekolah. Orangtua yang mempunyai anak sekolah sudah sibuk menghadapi Idhul Fitri lalu. Kini dihadapkan keharusan menyiapkan kebutuhan sekolah anak. Ini jelas meningkatkan pengeluaran keluarga.

Penghasilan keluarga menengah ke bawah secara umum, terutama keluarga petani dan nelayan belum menggembirakan. Demikian juga kondisi para pedagang pasar di mana sumber kelancaran jual beli masyarakat tergantung pada hasil pertanian dan laut.

Orangtua yang sudah mempersiapkan segala biaya dan keperluan pendidikan anak, boleh jadi dapat bernapas lega. Repot bagi keluarga yang belum siap sehingga harus kerja keras.

Salah satu nawa cita Presiden Joko Widodo meningkatkan kualitas hidup manusia dengan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui tagline wajib belajar (wajar) 12 tahun tanpa dipungut biaya. Koheren dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 11 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu untuk rakyat, tanpa diskriminasi.

Kontribusi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi tak dapat disangkal. Para ahli menjelaskan, pertumbuhan ekonomi adalah formula kausalitas antara investasi, tabungan, modal, dan kualitas penduduk dalam mempengaruhi output pembangunan. Pengaruh pembangunan pendidikan terhadap perekonomian harus diakui dan telah terbukti signifikan di berbagai negara.

Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan kebudayaan selama 2015-2017 (tahun 2017 Indikatif) cenderung turun secara persentase dari 408,5 triliun rupiah (20,59%) menjadi 424,8 triliun (20,02%) dan 423,6 triliun (20,02%). Dari jumlah tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Selebihnya melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Bahkan pada 12 Mei 2016, telah terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Total pemotongan dari APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar 50 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sebesar 20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional. Sedang 29,064 triliun efisiensi belanja lain. Selain itu, dalam pemotongan juga terdapat 10,908 triliun sebagai anggaran pendidikan serta 1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.

Dalam nawa cita serta mengacu Pasal 46 ayat (1) Sisdiknas yang berbunyi, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Sejalan dengan visi Kemendikbud, terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Kata lainnya, pendidikan merupakan tanggung bersama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan acapkali mengatakan, pendidikan sebagai suatu gerakan.

Cita-cita dengan keinginan sangat banyak, namun anggarannya terbatas. Karena RAPBN 2017 skenario murni, maka untuk segera mewujudkan nawa cita kelima sebagai titik awal pemenuhan janji politiknya merupakan keniscayaan. Dengan demikian masyarakat merasakan nuansa keseriusan secara bertahap sebagai prioritas tindakan afirmatif terhadap warga yang membutuhkan.

Wajar
Pelaksanaan program wajib 12 tahun tanpa pungutan, memiliki trade off terhadap pilihan antara mutu dan pemerataan. Padahal capaian tujuan idealnya, mutu pendidikan semakin meningkat dan pelaksanaannya merata tanpa diskriminasi.

Dalam istilah ekonomi ada opportunity cost, bukan hanya terdapat pada kegiatan konsumsi, tetapi juga dalam produksi. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dengan konsep mutu dan pemerataan.

Karena keterbatasan anggaran, harus mampu memilih dan mengombinasikan barang jasa untuk diproduksi sebagai penyelenggaraan pendidikan, tanpa mengorbankan rakyat sebagai konsumen.

Jumlah penduduk usia sekolah 7-18 tahun (siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) menurut BPS sejak tahun 2010-2015 lebih dari 50 juta siswa. Tahun 2014/2015 mencapai hampir 51,9 juta. Bahkan pernah mencapai 52.221.265 pada tahun 2011/2012. Asumsi biaya operasional untuk setiap siswa bermutu dianggap 1 juta rupiah per tahun. Sedang yang benar-benar wajib dibiayai hanya setengah. Jadi, setiap tahun dibutuhkan dana lebih dari 25 triliun rupiah.

Pemerintah dituntut menentukan pilihan kombinasi terbaik dari alokasi sumber daya produksi. Program wajar harus diputuskan berdasar mutu dan pemerataan serta dapat melayani secara optimal. Secara prinsip output dari proses tersebut harus menguntungkan.

Skema paling reliable perlu diadakan subsidi silang antarsiswa, antarkabupaten/kota, dan antarprestasi siswa. Penjelasan secara detail, setiap siswa yang terdaftar pada tahun pertama kelas I menggunakan satu nomor pokok siswa nasional.

Melalui nomor pokok tersebut, setiap siswa tercatat selama 12 tahun mengikuti kegiatan wajar dengan berbagai portofolio mulai dari latar belakang orangtua sampai prestasi murid. Perlu ada penyesuaian potensi anak didik dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan tenaga kerja dalam jangka menengah dan panjang.

Seluruh potensi siswa dapat dideteksi dan dicatat sejak dini. Belum terlambat untuk menatanya. Ini demi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia agar mampu bersanding dan bersaing dengan bangsa lain. Dengan demikian, Indonesia yang diproyeksikan untuk menjadi negara terbesar ketiga di dunia pada tahun 2045 bisa menjadi kenyataan. (Sumber: Koran Jakarta, 12 Juli 2016).

 

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Geliat Urbanisasi Pascamudik Proses Pembelajaran yang Humanis


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: