Siswa “Dimanjakan”, Orang Tua Harus Diperankan

28 Juni, 2016 at 12:01 am

Saiful LazimOleh Saiful Lazim SPd
Guru SMA Negeri 8 Surabaya dan Pemerhati Masalah Pendidikan

 

Kurikulum 2013 (K-13) mengharuskan guru untuk menerapkan pendekatan saintifik dan model pembelajaran berbasis proyek, penemuan, serta masalah dalam proses belajar mengajar (PBM). Pendekatan 5M itu adalah mengamati, menanyai, mengumpulakan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan.

Maksudnya dalam PBM guru harus menerapkan proses ke 5M tersebut. Dalam PBM, guru juga harus menerapkan beberapa model pembelajaran di atas secara bergantian sesuai dengan materi yang diajarkan. Intinya, siswa harus diaktifkan dalam proses dan pemerolehan materi pelajaran. Dengan begitu, metode ceramah dan mencatat sudah harus ditinggalkan oleh guru karena metode tersebut, menjadikan siswa pasif dan tidak kreatif, apalagi inovatif.

Pada sisi lain, tuntutan belajar siswa seperti terurai di atas tidak didukung oleh sistem pendidikan khususnya pembelajaran yang berlangsung di sekolah pada umumnya selama ini. Sistem tersebut adalah sistem yang “memanjakan” siswa baik dalam PBM maupun dalam masalah-masalah lain yang terkait.

Model-Model “Pemanjaan” Siswa

Dalam pengevaluasian hasil belajar siswa, K-13 masih menerapkan sistem belajar tuntas. Karena itu, guru harus melaksanakan kegiatan remidi untuk siswa yang nilai ulangan hariannya (UH) di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Dalam praktiknya di lapangan, remidi sering disalahgunakan guru untuk “mengamankan” nilai siswa. Artinya, dengan memberi siswa, remidi, nilai mereka pasti sudah memenuhi KKM walaupun hasil remidi mereka sebenarnya belum tuntas. Dengan pelaksanaan remidi seperti ini, nilai siswa menjadi “aman” dan hal ini menyebabkan mereka mudah naik kelas dan lulus ujian.

***
Yang lebih mencolok lagi dalam “pemanjaan” siswa adalah adanya kebijakan kemendiknas yang memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK tahun pelajaran 2014 – 2015 lalu, yang nilai UN-nya di bawah 55 untuk mengikuti UNP (Ujian Nasional Perbaikan). UNP ini bertujuan agar nilai UN siswa menjadi 55 lebih (masuk kategori lulus) dan dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja. Kebijakan tersebut memang baru, namun setengah hati dan lebih bersifat “memanjakan” siswa.

***
Nilai UN mulai tahun pelajaran 2014-2015, tidak dipakai lagi untuk menenttukan kelulusan siswa. Dampak positifnya, penilaian hasil UN siswa bisa jadi objektif, murni, dan bukan hasil rekayasa. Ini pun bisa terjadi kalau Kementerian Pendidikan Nasional benar-benar punya kemauan kuat untuk mengetahui kemampuan akademis siswa yang sebenarnya dan tidak mempunyai program “Rekayasa Nilai UN” demi gengsi nasional. Namun ketika nilai UN siswa banyak yang jatuh, mengapa harus ada kebijakan perbaikan nilai UN? Bukankah secara teoretis, remidi itu hanya untuk ulangan harian? Perbaikan nilai UN tersebut mengakibatkan siswa meremehkan pelajaran dan tidak serius belajar, termasuk untuk menghadapi UN. Buat apa bersusah-susah belajar kalau toh nanti ada perbaikan nilai UN?

***
Kelulusan siswa mulai tahun pelajaran 2014-2015 ditentukan oleh nilai rapor dan nilai ujian sekolah, termasuk nilai ujian praktiknya. Dalam masalah kelulusan ini, nilai UN sudah tidak berfungsi lagi. Karena ujian sekolah, soal ujian, penggandaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelulusan siswanya menjadi wewenang penuh guru dan sekolah.

Wewenang ini sebenarnya dapat dimanfaatkan sekolah sebagai momentum untuk meningkatkan mutu lulusan dengan cara lebih selektif dalam meluluskan siswanya. Artinya sekolah tidak “mengantrol” nilai rapor dan ujian sekolah siswanya secara berlebihan. Siswa yang nilai rapor dan ujiannya banyak yang di bawah nilai minimal kelulusan, ya perlu ditidakluluskan. Kebijakan selektif ini dapat dilakukan karena sekolah sudah tidak lagi terseret arus sekolah pada umumnya yang meluluskan siswanya 100% dengan “mengatrol” nilai siswanya secara berlebihan ketika UN masih berfungsi meluluskan siswa.

Karena ujian sekolah, janganlah sekolah berpikiran harus meluluskan siswanya 100%. Kelulusan siswa yang 100% belum tentu mencerminkan kualitas sekolah. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua sekolah masih berpola pikir lama yaitu harus meluluskan semua siswanya dengan cara “mengatur” nilai rapor dan ujian sekolah siswanya.

***
Lama waktu mengerjakan soal ujian sekolah juga merupakan hal yang “memanjakan” siswa. Semua mata pelajaran ujian sekolah diberi waktu dua jam atau 120 menit. Untuk matematika, fisika, kimia dan biologi, waktu 2 jam itu logis. Namun untuk mata pelajaran pendidikan agama, penjas, kewirausahaan, seni budaya, dll, alokasi waktu 2 (dua) jam tersebut terlalu lama. Jadwal ujian sekolah yang seperti itu telah berlangsung puluhan tahun, tanpa ada pembaruan sampai sekarang.

Akibatnya, banyak siswa yang selesai mengerjakan soal mata pelajaran yang cukup mudah di atas hanya dalam waktu 30-60 menit. Akibat berikutnya sisa waktu yang cukup lama itu dimanfaatkan siswa untuk saling mencontoh. Masalah ini akan mempercepat terciptannya budaya mencontoh di suatu sekolah.

***
SNMPTN atau jalur undangan juga sebagai salah satu faktor “pemanjaan” siswa. Bagaimana tidak, siswa dapat diterima di suatu PTN dengan program studi yang diinginkan hanya dengan nilai rapor dan tanpa tes. Persoalannya, nilai rapor siswa di sebagian besar SMA/SMK adalah hasil rekayasa. Sejak semester dua, sekolah telah memprogram kenaikan nilai rapor siswa secara berkesinambungan sampai dengan semester lima. Perekayasaan nilai rapor siswa tersebut bertujuan agar lulusan sekolah yang bersangkutan banyak yang diterima di PTN melalui jalur undangan. Di mata kepala Dispendik Kota/Kabupaten, hal tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi kepala sekolah.

***
“Pemanjaan” siswa tidak hanya terjadi pada masalah evaluasi hasil belajar, tetapi juga terjadi pada masalah buku pelajaran dan pembiayaan pendidikan. Selama 40 tahun lebih, mulai berlakunya kurikulum 1975 sampai dengan kurikulum 2013, “sistem permakaian” buku pelajaran wajib yang populer dengan istilah “Buku Paket” tidak mengalami perkembangan apapun.

Satu-satunya sistem yang dipakai adalah sistem peminjaman. Pada tiap awal semester, buku dipinjamkan kepada siswa, lalu mereka sudah harus mengembalikannya pada akhir semester. Akibatnya, siswa tidak bisa mempelajari lagi isi buku paket tersebut pada semester berikutnya. Hal ini sangat merugikan siswa karena sebagian materinya masih berkaitan dengan materi semester berikutnya.

Sistem peminjaman buku tersebut tidak mendidik siswa untuk gemar membaca, mencintai, dan senang memiliki buku. Bukankah buku itu gudang ilmu?

***
Bentuk pemanjaan lainnya adalah penggratisan SPP dan uang pangkal atau uang gedung bagi siswa. “Pemanjaan” yang satu ini berkaitan dengan orang tua siswa karena menyangkut soal finansial. “Pemanjaan” ini memang belum terjadi di setiap kota atau kabupaten.

Salah satu Pemkot yang telah “memanjakan” siswa dan orang tua mereka adalah Surabaya dengan program BOPDA-nya. Semestinya, para orang tua siswa bersyukur karena putra-putrinya bisa bersekolah di SMA/SMK Negeri tanpa membayar SPP bulanan dan uang gedung. Rasa syukur itu seharusnya diimplementasikan dengan meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam memotivasi, mengawasi dan memantau perkembangan belajar anak mereka. Dengan begitu, mutu pendidikan di Surabaya dapat meningkat bahkan menjadi yang terbaik di Jawa Timur. Namun, faktanya justru sebaliknya.

Hasil ujian nasional sekolah-sekolah di Surabaya, khususnya SMA pada tahun pelajaran 2014-2015 dan 2015-2016 berada pada peringkat bawah untuk tingkat Jawa Timur.

***
Bentuk-bentuk “pemanjaan” siswa di atas berdampak negatif pada dunia pendidikan yaitu :
1. Tidak dapat menumbuhkan minat baca dan belajar siswa
2. Penguasaan siswa akan materi pelajaran, kurang
3. Prestasi belajar siswa tidak maksimal

Sebagai umpan balik kondisi yang kurang menunjang peningkatan mutu pendidikan sebagaimana terurai di atas, peran orang tua dalam meningkatkan intensivitas belajar putra-putrinya seharusnya kuat dan maksimal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peran orang tua dalam memantau perkembangan belajar anaknya masih lemah.

Kelemahan Peran Orang Tua

Dengan memperhatikan tuntutan K-13 dalam soal belajar siswa dan adanya “pemanjaan” mereka dalam sistem pendidikan kita seperti terurai di atas, seharusnya orang tua siswa mengetahui dan memahami persoalannya. Kemudian, mereka harus menyikapinya dengan selalu memotivasi, mendukung, mengawasi dan memantau perkembangan prestasi belajar anak-anaknya.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka pada umumnya acuh terhadap perkembangan prestasi belajar anaknya di sekolah, khususnya orang tua siswa SMA/SMK indikasinya berikut ini:

1. Orang tua tidak mampu membuatputra-putrinya belajar secara rutin di rumah. Banyak orang tua yang “kalah” oleh putra-putrinya. Si anak jarang belajar, anak yang seperti ini biasanya sering tidak mengerjakan tugas rumah. Kalaupun mengerjakan, mereka mencontoh pekerjaan temannya. Demikian pula jika ada ulangan.

2. Orang tua tidak mengikuti perkembangan prestasi belajar anaknya, Orang tua yang demikian ini biasanya tidak dapat mengarahkan belajar anaknya secara tepat.

3. Kurang atau tidak memenuhi kebutuhan belajar anaknya, terutama masalah buku pelajaran, baik yang wajib maupun penunjang. Banyak orang tua yang tidak menyadari arti penting buku bagi siswa. Mereka “eman” mengeluarkan uang untuk buku anaknya, tetapi tidak “eman” untuk berbelanja barang-barang yang lain.

4. Tidak mau berkonsultasi dengan pihak sekolah tentang perkembangan belajar anaknya, kecuali bila dipanggil sekolah karena anaknya bermasalah di sekolah.

Indikasi-indikasi tersebut disebabkan oleh:

1. Orang tua tidak mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan K-13, terutama masalah proses belajar-mengajar dan sistem evaluasinya. Dengan tidak dipahaminya ketentuan-ketentuan K-13, tentu mereka tidak mengetahui apa yang harus diperbuat untuk kemajuan belajar anaknya. Mereka hanya bisa menyuruh anaknya belajar.

2. Orang tua pada umumnya terlalu sibuk bekerja dan mencari uang. Dengan sibuk bekerja, mereka tidak sempat lagi memikirkan perkembangan belajar dan perilaku anaknya di sekolah.

3. Kondisi ekonomi orang tua yang “pas-pasan” atau kurang. Kondisi ini mengakibatkan orang tua tidak mampu memenuhi fasilitas belajar anaknya seperti buku-buku penunjang, apalagi komputer atau laptop.

Penguatan Peran Orang Tua

Menurut UU sistem pendidikan nasional, tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada pundak Pemerintah dan Sekolah, tetapi juga orang tua siswa. Karena itu kalau sekarang ini tanggung jawab dan peran orang tua terhadap pendidikan anak di anggap masih lemah, pemerintah dan sekolahlah yang berkewajiban untuk menguatkannya.

Diantara solusi penguatan peran orang tua terhadap pendidikan anak adalah berikut ini:

a. Sekolah membuka jalur komunikasi dengan orang tua melalui telepon khususnya, atau website. Melalui media tersebut orang tua dapat menanyakan perihal anaknya secara umum baik menyangkut masalah akademis maupun nonakademis Disini waka humas bisa memberikan jawaban peran status humas harus di tinggalkan.

b. Sekolah membangun komunikasi dan kerjasama antara guru mata pelajaran, wali kelas, guru BP-BK, dan staf kurikulum secara berkala dalam menangani permasalahan belajar siswa, Hasilnya, dikomunikasikan kepada orang tua oleh guru BP/BK.

c. Secara khusus wali kelas harus mengetahui peta persoalan setiap siswanya, Setiap persoalan yang dialami siswanya, harus dikomunikasikan kepada orang tuanya. Orang tua diajak berpikir untuk mencari solusinya.

d. Komite sekolah sebagai organisasi orang tua arau wali murid juga harus berperan dalam “mengorang tuakan” orang tua atau wali murid. Artinya menjadi orang tua dengan pemahaman yang cukup tentang masalah belajar dan pendidikan anaknya.

Peran tersebut seharusnya dapat mereka lakukan karena mereka adalah wakil semua orang tua siswa yang terdiri atas orang tua siswa dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh pendidikan. Mereka dipilih sekolah dari orang-orang yang ilmu dan pengalamannya “mumpuni”.

Dengan upaya di atas, diharapkan orang tua dapat menjadi mitra sekolah yang berperan aktif, saling mengkritik dan memberikan masukan baik tentang persoalan belajar anaknya maupun tentang permasalahan pendidikan secara umum. Dengan begitu, seharusnya ke depan, sudah tidak ada lagi orang tua yang “pasrah bongkokan” anaknya kepada sekolah.

Peran orang tua harus mampu mengimbangi perkembangan tuntutan kurikulum. Bila tidak, kualitas pendidikan akan sulit ditingkatkan. Kalau bukan orang tua, siapa lagi yang harus memperhatikan pendidikan anak? Karena itu, wahai para orang tua, jadilah “orang tua” yang sebenarnya  (Kontak person: 085648027111. Email: vinayaphotography@gmail.com).

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Atas (SMA). Tags: , .

Membentuk Kepribadian Anak Melalui Puasa Pendidikan Butuh Proses Kerja Sama


ISSN 2085-059X

  • 649,871

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: