Politisasi Pemilihan Rektor

18 Februari, 2016 at 12:51 am

Oleh Jejen Musfah
Dosen Analisis Kebijakan Pendidikan UIN Jakarta

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag yang memberikan kewenangan pemilihan rektor kepada Menteri Agama ditolak sejumlah guru besar. Sebanyak 300 guru besar dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mendatangi DPR meminta PMA itu dicabut. Penerbitan PMA itu menunjukkan bahwa menteri tidak peka terhadap skala prioritas penyelesaian masalah-masalah di PTKIN.

Kelahiran PMA itu bisa dibaca dalam konteks, pertama, beberapa PTKIN bermasalah dalam pemilihan rektor, sehingga mengakibatkan konflik internal. Sebagai solusi, Kemenag mengirim rektor sementara dari pusat untuk menyelesaikan konflik internal dan melakukan pemilihan rektor baru. Selama ini, upaya ini efektif. Menghadirkan pihak ketiga ke kampus yang sedang berkonflik internal.

Sesungguhnya, inilah keberhasilan atau prestasi Kemenag, mendamaikan dua kubu yang bertikai di kampus-kampus PTKIN dengan mengirim orang yang dianggap tepat. Saya yakin, tidak mudah bagi Kemenag mengirim siapa ke kampus mana yang sedang berkonflik. Ketepatan Kemenag mengirim utusan ke sebuah kampus yang berkonflik, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan cepat, menyenangkan kedua pihak, dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Konflik dalam pemilihan rektor hingga menemui jalan buntu dan menimbulkan kekosongan pemimpin tertinggi kampus harus dibaca sebagai dinamika politik kampus. Dari konflik ini, para akademisi akan belajar tentang arti kejujuran, demokrasi, dan kepemimpinan sejati. Ketika bertarung, ia harus siap menang juga harus siap kalah. Ketika salah satunya atau keduanya berbuat curang atau tidak siap kalah maka timbullah konflik.

Penyelesaian konflik kampus oleh pusat merupakan pelajaran berharga bagi akademisi untuk lebih dewasa di kemudian hari. Alih-alih berkonflik antardosen, sudah saatnya lebih banyak kampus yang membuka undangan terbuka calon rektornya–seperti sudah dilakukan beberapa PT.

Tidak hanya dosen-dosen terbaik internal kampus, dosen-dosen terbaik dari eksternal kampus diundang untuk mengikuti seleksi calon rektor. Dalam rangka memilih pemimpin kampus yang terbaik, persaingan sebaiknya dibuka lebar.

Kedua, menteri dengan sengaja berusaha memperluas kewenangannya. Dari sekadar pemberi stempel rektor terpilih senat dan melantiknya, tapi juga ingin memilihnya. Senat hanya mengajukan usulan nama-nama calon rektor kepada menteri. Kebijakan ini melanggar UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2002 dan UU PT Nomor 12 Tahun 2012 yang menjamin PT diselenggarakan dengan prinsip otonom dan demokratis.

Kebijakan ini jauh lebih otoriter dibanding kebijakan Kemdikbud yang memberikan 35 persen kuota suara kepada Mendikbud dalam pemilihan rektor, ketua, atau direktur lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah (Permendikbud Nomor 24 Tahun 2010). Siapa menjadi rektor ditentukan oleh kedekatannya dengan menteri, bukan suara mayoritas senat universitas–meskipun senat memiliki 65 persen suara.

Sistem ini dikhawatirkan menciptakan suburnya budaya lobi politik para dosen yang haus kekuasaan kepada menteri. Ketika menjadi dosen an sich tidak menjanjikan kesejahteraan, maka menjadi pejabat di kampus merupakan pilihan terbaik bagi sebagian dosen–bahkan bagi mereka yang sudah menjadi guru besar yang tunjangannya sudah lumayan besar. Namun, pelan tapi pasti, budaya seleksi berdasar kompetensi dan integritas akan sirna.

Kejahatan sistem ini akan makin sempurna jika menteri atau orang-orang di sekitarnya menggunakan kewenangannya itu untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok. Ini jelas bertentangan dengan adagium revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi dan Lima Budaya Kerja Kemenag, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.

Akhirnya, jika stabilitas kampus yang diinginkan dari kebijakan ini, asa ini akan gagal besar. Insan kampus tentu lebih paham siapa rektor terbaik untuk mereka, bukan menteri yang sehari-hari “jauh” dari kampus.

Jika otonomi dan demokrasi kampus punya cela, kementerian harus memperbaikinya dengan cara yang baik, bukan memberangusnya. Ambil-alih, kekuasaan kampus. Sentralisasi kampus tidak akan pernah lebih baik dari otonomi kampus.

Belajar dari beberapa kasus penyelesaian konflik pemilihan rektor selama ini, seharusnya Kemenag mampu merumuskan desain pembinaan PTKIN, khususnya pencegahan konflik pemilihan rektor. Bukankah pencegahan lebih baik daripada mengobati. Sudah bisa dipetakan apa saja penyebab konflik dan bagaimana cara mengatasinya. Kecuali itu, perbaiki sistem yang sudah ada, sehingga celah konflik semakin kecil.

Lagi pula, jumlah konflik pemilihan rektor sangat kecil dibanding mereka yang berhasil dan aman-aman saja. Semoga, kebijakan di atas bukan antiklimaks ketidakpercayaan menteri kepada para akademisi. Tetapi, ingin menguji komitmen para dosen untuk mengembangkan kampus melalui pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat, bukan terpecah-belah ke dalam kelompok kepentingan saat perebutan kekuasaan. Sudah saatnya para dosen bersatu padu menarik gerbong kampus masing-masing yang sudah jauh tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. (Sumber: Republika, 18 Februari 2016).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Sinergi Pendidikan SMK dengan Dunia Usaha Pendidikan Yang Tak Menjanjikan


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: