Pendidikan Bermutu dan Politik Pendidikan

15 Februari, 2016 at 12:00 am

Rusdian NoorOleh Rusdian Noor
Mahasiswa S3 Universitas Mulawarman Samarinda, sedang menulis Disertasi tentang Kemandirian dan Keterampilan Hidup di Pesantren sebagai Solusi Pendidikan Bangsa.

Pendidikan di dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 disebutkan adalah hak dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat. Pengertian hak dasar kemanusiaan yang termaktub dalam UU ini merupakan hak asasi yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng semenjak seseorang dilahirkan ke dunia. Hak asasi kemanusiaan ini mengandaikan pemenuhannya hanya bisa dicapai dan terpenuhi dengan perlindungan, penghormatan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Maka Negara sebagai institusi resmi wajib melaksanakannya, memfasilitasi dan meniadakan segala penghalangnya. Untuk itu, pendidikan yang bermutu, semestinya mampu dinikmati oleh semua element masyarakat bangsa Indonesia.

Kebijakan pendidikan di Indonesia semestinya mendukung atas terjaminnya hak-hak asasi warganya utamanya dalam hal perolehan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun apa lacur, pendidikan bermutu hanya bisa dinikmati oleh sebagian daerah yang memiliki akses dan dekat dengan sumber fasilitas, yakni daerah dan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan (yakni Jawa). Bagaimana dengan daerah lainnya?. Misalnya di Indonesia wilayah Timur?. sudahkah Sekolah di Kalimantan Timur merata dengan mutu yang seimbang?. Alih-alih bermutu, di sekolah-sekolah yang ada lebih disibukkan bagaimana meluluskan 100 % peserta didik dalam UNAS meski mutu kelulusan belum tentu ada jaminannya.

Solusi Otonomi Daerah yang Mulai Dikebiri

Problem pengelolaan pendidikan dan tujuannya seperti yang disinggung di atas, di Indonesia menjadi persoalan yang esensial dan merupakan akar tunggang dari persoalan pembangunan bangsa yang sampai kini belum teratasi dengan baik. Kunci operasional untuk menguraikan persolan ini ada dalam pendidikan dengan peningkatan dan pengembangan/ pemberdayaan pendidikan bermutu, merata bagi setiap satuan pendidikan dan semua warga Negara Indonesia. Karena pendidikan yang bermutu dan pemerataan mutu pendidikan adalah hak bagi setiap warga Negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Sebenarnya, Pemerintah Indonesia melalui program-program pendidikannya telah berusaha untuk terus memperbaiki sistem pendidikan dan sistem mutu muatan materialnya (kurikulum). Kurikulum pada dasawarsa belakangan ini telah mengalami 5 berubahan (CBSA, 94, KBK dan KTSP dan K13), tampak sekali hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memeperbaiki system dan mutu materi pendidikan di Indonesia. Namun alih-alih mencapai sasaran, pembangunan pendidikan sekedar nampak pada bangunan fisik saja. Sementara, tingkat pengembangan sumber daya manusia (SDM) belum mencapai kemajuan yang signifikan. Guru tidak menunjukkan peningkatan peran, demikian juga dengan masalah pemerataan mutu pendidikan belum memiliki implikasi keadilan. Sebab, masyarakat tidak akan pernah terpenuhi rasa keadilannya, manakala pemerataan pendidikan sebatas pada kesempatan untuk masuk sekolah dan tidak pada perolehan kesempatan berpendidikan yang bermutu. Pemerataan pendidikan yang bermutu tidak boleh melihat dari mana peserta didik datang, dan dalam kondisi perekonemian keluarga yang seperti apa. Semestinya pendidikan bermutu menjadi hak bersama (educational of quality for all).

Pada titik mendapatkan persamaan pendidikan yang bermutu sebagai hak yang sama inilah yang dalam banyak masyarakat masih belum terpenuhi. Banyak sekolah, utamanya madrasah bisa disebutkan dengan berkelakar sebagai lembaga pendidikan “la yamutu wa la yahya” –untuk menyebut jenis sekolahan yang tidak bermutu dan tidak layak. Fenomena ini mengerucut hampir merata pada semua sekolah yang berlabel madrasah terlebih sekolah madarasah swasta. Dari sinilah permasalahan tulisan ini, bahwa ada kesenjangan antara kewajiban terhadap hasil (obligation of result) dan kewajiban terhadap tindakan (obligation of conduct) yang semestinya ada. Kewajiban terhadap hasil timpang dalam dataran bahwa lembaga pendidikan/sekolah yang semestinya semua tingkat pendidikan mampu menjadikan semua peserta didiknya sebagai outpun yang sesuai dengan standart, dan dikelola dengan standart nasional sesuai dengan UU no 19/2005, ternyata masih mengenaskan. Kedua, ternyata kewajiban terhadap tindakan (obligation of conduct) belum menyentuh, merata ke semua lembaga pendidikan, utamanya madrasah. Untuk itu perlu digagas adanya pendidikan yang murah bahkan gratis namun tetap bisa menjaga mutu dan kualitas kelulusannya.

Semula harapan mutu pendidikan ini mengembang ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digagas dan diawali dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan Bidang Pendidikan. Pelimpahan wewenang ini diteruskan dengan dikeluarkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan system pembiayaan daerah yang adil, trasparan dan bertanggung jawab.

Adanya UU otonomi daerah dan UU perimbangan keuangan pusat-daerah ini semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas-luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin. Secara eksplisit kewenangan dan alokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 29: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Politisasi Dunia Pendidikan

Realisasi dari UU otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentunya mengarah pada tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah dengan legitimasi UU ini diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan; sejak mulai tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional. Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas dinyatakan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Namun belum sempurna kebijakan perundangan ini berjalan dengan baik, keluarkan kebijakan yang berusaha mengkerdilkan dan mengebiri fungsi otonomi. Undang-Undang ini tertuang dalam Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) no 120/253/ 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah, yang salah satunya ditetapkan tentang pengalihan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi.

Bagaimanapun alasan dibalik perundangan ini, di antara alasan politik-hukum yang penulis ketahui adalah: Pertama, menciptakan mutu pendidikan menengah yang sama di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Kedua, siswa sekolah menengah biasanya berasal dari berbagai kabupaten/kota. Ketiga, untuk menghindari politik lokal, dan keempat, sebagai upaya mencapai salah satu visi misi dalam Nawacita pemerintah yang terkait dengan pendidikan. Semua alasan yang disebutkan tadi menurut penulis berbanding berbalik dengan tujuan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Bahwa semakin besar wilayah dengan pengelolaan yang tersentral pada satu titik terjauh daerah semakin mengkaburkan realitas; dan kebutuhan pendidikan bermutu pun semakin menjauh… wa Allahu a’lam (Email: rusdiannoormpd1@gmail.com)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Guru Teladan Kesabaran Sinergi Pendidikan SMK dengan Dunia Usaha


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: