Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri

23 Januari, 2016 at 12:39 am

Oleh Wiyaka
Dosen Pendidikan Bahasa Inggris, kepala Pusat Kurikulum Universitas PGRI Semarang.

POLA penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2016 ini dipastikan akan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan menggunakan tiga skema. Yakni, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Ujian Mandiri (SM, 18/01/2016). Yang membedakan adalah pada persentase kuota karena ada pengurangan 10 persen pada SNMPTN yang semula 50 persen menjadi 40 persen.

Sayangnya, angka 10 pesen itu tidak ditambahkan ke jalur SBMPTN, tetapi ke Ujian Mandiri (UM). Menurut hemat penulis, kebijakan tersebut belum mencerminkan asas keadilan dalam memeroleh hak pendidikan bagi anak. Jalur SNMPTN atau dikenal dengan jalur undangan bermula dari upaya mencari bibit unggul calon mahasiswa dengan mendasarkan seleksi dari rekam prestasi akademik siswa selama bersekolah.

Pola ini mirip dengan model penerimaan melalui penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) yang pernah ada sebelumnya. Hanya saja, persentase kuotanya berbeda. Pada jalur PMDK, hanya siswa dengan nilai tertentu yang bisa didaftarkan oleh sekolah untuk ikut seleksi tanpa tes ini. Kuota penerimaan di tiap PTN juga tidak seragam, tetapi rata-rata sekitar 5-10 persen, jauh lebih sedikit dibandingkan saat ini. Hasilnya, berdasarkan studi pelacakan di beberapa universitas prestasi mahasiswa melalui jalur PMDK konon lebih bagus daripada mahasiswa jalur ujian tulis.

Bagaimana dengan SNMPTN? Sejauh ini menurut hemat penulis, belum pernah dirilis hasil penelitian dari perguruan tinggi yang menunjukkan fakta empiris bahwa prestasi mahasiswa jalur SNMPTN terbukti lebih bagus daripada jalur ujian tulis. Jangan-jangan justru sebaliknya. Model penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN dengan porsi yang sangat besar seperti sekarang ini memang perlu dilihat kembali. Meskipun tahun ini kuotanya diturunkan sepuluh persen, model seleksi SNMPTN itu tetap menyisakan sejumlah persoalan.

Isu paling baru yang akan dijadikan bahan pertimbangan SNMPTN ialah indeks integritas sekolah. Persoalannya bukan pada nilai integritas itu, tetapi pada bagaimana indeks integritas itu diperoleh. Beberapa waktu lalu saya pernah menulis di harian ini yang mempertanyakan cara pengukuran indeks inetgritas. Siapa pun setuju bahwa aspek integritas merupakan penting bahkan terpenting dalam pendidikan. Hanya saja ukurannya jangan hanya pada saat penyelenggaraan UN. Integritas itu persoalan kultur perilaku sehari-hari warga sekolah yang menjadi nilai keutamaan yang dijunjung tinggi dan dipraktikkan oleh segenap warga sekolah, sehingga tidak bisa diukur hanya pada saat penyelenggaraan UN.

Pertanyaan mendasarnya, apakah UN akan terus diberlakukan di sekolah mengingat UN tidak lagi dijadikan dasar kelulusan? Lantas untuk apa UN dilaksanakan? Kalau sekadar untuk pemetaan kan tidak harus setiap tahun dilakukan dengan menelan anggaran miliaran rupiah. Kalau suatu saat UN tidak ada lagi, indeks integritas apalagi yang akan dijadikan dasar pertimbangan penerimaan calon mahasiswa? Untuk itu harus ada instrumen yang komprehensif dalam memetakan indeks integritas sebuah sekolah, bukan indeks intergritas UN.

Penambahan kuota 10 persen untuk jalur ujian tulis sebenarnya merupakan langkah maju yang perlu diapresiasi. Namun sayangnya, angka 10 persen itu ternyata ditambahkan pada jalur Ujian Mandiri (UM) yang semula maksimal 20 persen menjadi 30 persen. Mengapa tidak ditambahkan ke jalur ujian tulis SBMPTN? Dari ketiga skema penerimaan mahasiswa baru, jalur SBMPTN-lah yang bisa dikatakan paling adil karena steril dari ”intervensi” nonakademik. Hanya siswa dengan nilai ujian tertinggilah yang akan lolos seleksi. Jalur SBMPTN mestinya mendapat posrsi paling banyak dibanding yang lain.

Ujian Mandiri
Bagaimana dengan UM? Jalur ini lebih merupakan bonus bagi PTN untuk mengelola secara mandiri sebagian dari porsi penerimaan mahasiswa baru. Repotnya, beberapa tahun lalu jalur ini sempat mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena beberapa perguruan tinggi disinyalir memanfaatkan peluang untuk memeroleh dana yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sejak adanya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dimulai tahun 2014, rumor itu tidak lagi terdengar. Namun demikian celah untuk ”memanfaatkan” jalur UM tetap saja ada. Misalnya, karena kewenangan sepenuhnya ada pada perguruan tinggi tersebut, transparansi hasil ujian bisa saja dipertanyakan. Atau paling tidak, katagori UKT untuk jalur mandiri menjadi lebih tinggi dibanding jalur lain. Lebih dari itu, porsi untuk mahasiswa bidik misi pada jalur ini juga jauh lebih sedikit dibandingkan dua model seleksi lainnya. Untuk menepis itu semua, kuncinya terletak pada integritas para pengambil keputusan di PTN.

Kita berharap sistem seleksi masuk perguruan tinggi itu tidak sering berubah-ubah dari tahun ke tahun. Untuk itu dibutuhkan adanya peraturan yang mengutamakan asas keadilan yang proporsional. Kita tidak ingin anakanak kehilangan kesempatan untuk memeroleh layanan pendidikan di perguruan tinggi yang menjadi impiannya, hanya karena kebijakan yang tidak ramah prestasi. Sudah saatnya pemerintah memberi porsi yang sama pada pergurun tinggi swasta (PTS) untuk bisa bersama-sama mengantarkan anak-anak bangsa ini meraih masa depan yang lebih baik. Program Bidik Misi yang bersumber dari uang rakyat sudah selayaknya juga dialihkan ke PTS sebagai mitra yang setara dengan PTN. (Sumber:Suara Merdeka, 23 Januari 2016)

Entry filed under: Artikel Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tags: , .

Cerdas untuk Mencerdaskan Inflasi Radikalisme: Amankah Anak Kita Bersekolah?


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: