Daya Saing Pendidikan

13 Januari, 2016 at 5:53 am

Oleh Agus Wibowo
Penulis Buku Pendidikan Kewirausahaan (2011), Dosen Pengajar Kewirausahaan Fakultas Ekonomi UNJ

Tanpa upacara penyambutan atau seremonial apa pun, sejak 31 Desember 2015 lalu, Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejak saat itu pula tidak hanya barang yang bergerak bebas ke Indonesia, tetapi juga tenaga kerja seperti insinyur, guru, perawat, akuntan, arsitek, dokter, dan sebagainya.

Pertanyaan siap atau tidak siap dunia pendidikan Indonesia menghadapi MEA, tidak relevan lagi. Maka, agar lulusan bisa bersaing di era MEA, perlu dipikirkan kembali orientasi sistem pendidikan agar makin pendek kesenjangan dunia pendidikan dan lapangan kerja.

Ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi, 2015) yang menyatakan, MEA tidak dapat dicegah karena sudah ditandatangani 11 tahun lalu. Maka, segenap bangsa harus mempersiapkan diri, membenahi yang kurang, meningkatkan daya saing, serta bersatu menghadapi gempuran hebat.

MEA, di satu sisi memang berkontribusi positif tidak saja pada sektor perekonomian, tetapi juga pendidikan. Akan membanjir tenaga kerja dan pendidik dengan kualitas mumpuni dari berbagai negara ASEAN. Di sisi lain, MEA hanya menyumbang 1,9 juta lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia.

Jumlah itu setara 13 persen dari total tambahan tenaga kerja akibat MEA (ILO, 2016). Sementara 87 persen lapangan kerja Indonesia justru dinikmati asing. Laporan Forum Ekonomi Dunia (FED, 2015) dalam The Global Competitiveness Report 2015-2016 menyebut, kualitas pendidikan nasional jauh di belakang Malaysia dan Thailand. Dari 140 negara tersurvei, pendidikan tinggi dan pelatihan tenaga kerja di peringkat ke-65. Sementara Thailand ke-56 dan Malaysia ke-36. Dari aspek sistem pendidikan, Indonesia hanya berada di peringkat ke-41 jauh di bawah Malaysia di peringkat ke-4.

Berdasarkan laporan tersebut, terlihat sekali kesenjangan daya saing pendidikan dan lulusan Indonesia dengan Malaysia, Thailand, dan negara-negara di ASEAN lain. Menurut A Prasetyantoko (2016), sedikitnya tenaga kerja yang mengisi lapangan kerja MEA karena kekeliruan sistem pendidikan Indonesia.

Fenomena ini sudah jauh hari menjadi perdebatan sengit. Alih-alih merumuskan arah yang jelas dan mantap, dunia pendidikan justru semakin memperlebar kesenjangan.

Istilah Wardiman Djojonegoro (2007) sebagai mismatch ini, kabur setiap berganti pemerintah. Sudah sejak lama sistem pendidikan tidak terintegrasi dunia usaha dan Industri. Alih-alih memperkaya perspektif dan keterampilan, sistem pendidikan formal dalam hal tertentu justru membuat lulusan semakin terasing dari dunia kerja.

Lulusan manajemen di fakultas ekonomi, misalnya, berekspektasi menduduki posisi manajer di sebuah perusahaan. Padahal secara kualifikasi, yang bersangkutan tidak memenuhi. Jika dunia pendidikan tidak dibenahi, lapangan kerja sektor perbankan, teknologi informasi, dan industri domestik lainnya akan diisi tenaga kerja dari luar.

Tidak hanya tingkat perguruan tinggi, sejak sekolah menengah harus dibenahi. Menanamkan mental kewirausahaan (entrepreneurship) dan ekonomi kreatif, bisa jadi solusi. Sedari pendidikan dasar, siswa diajari dan dibentuk mentalnya menjadi seorang wirausahawan. Mereka diharapkan mampu menyiasati peluang dengan berlandaskan mental baja, kreatif, dan inovatif.

Sebagian besar pendidik keliru memahami bahwa output pelajaran kewirausahaan harus menjadi pengusaha atau pebisnis. Padahal itu hanya “efek samping.” Yang utama terbentuknya karakter kewirausahaan di setiap pribadi siswa, sehingga mampu bekerja di sektor mana pun.

Wirausaha
Meski kewirausahaan dianggap sebagai jalan tol kesuksesan, pengajarannya sebagian masih bersifat kognitif sebatas teori, belum praktik. Di lapangan hanya belajar menjual. Artinya yang digeluti baru aspek sempit pemasaran, belum social entrepreneur. Kegiatan inkubasi kewirausahaan di kampus juga tidak maju karena minimnya kerja sama dengan dunia usaha.

Parahnya lagi, banyak dosen tidak paham kewirausahaan diminta mengajarkan mata kuliah tersebut. Bagaimana mau maju, pengajarnya saja tidak paham. Agar pengajaran kewirausahaan di perguruan tinggi berdampak positif bagi lulusan, maka sistem, model dan strategi pengajarannya perlu diubah.

Dari sekadar memperkaya aspek kognitif, bergeser pada afektif, bahkan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran kewirausahaan, seyogianya mendapat dukungan penuh dari universitas dari sisi manajemen. Anggaran memadai untuk pengajaran, mengirim atau mengikutsertakan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan kewirausahaan.

Selanjutnya otonomi/keleluasaan dalam bekerja yang meliputi aktivitas kewirausahaan termasuk pengembangan materi dan menjaring kerja sama dengan pihak lain. Fakultas perlu menghargai dan menguatkan, misalnya, menyediakan dana untuk mahasiswa dan dosen yang berhasil dalam kewirausahaan.

Fakultas juga perlu menyediakan waktu lebih untuk kewirausahaan seperti seminar, kunjungan lapangan, kegiatan ekspo, entrepreneurship day dan sebagainya. Aturan yang sifatnya fleksibel, perlu dibuat terutama dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Peluang-peluang kemitraan di bidang kewirausahaan harus segera diambil meskipun mungkin tidak ada dalam program atau agenda kegiatan universitas/Fakultas.

Para pengajar perlu mereformasi pembelajaran kewirausahaan dari model konvensional ke kolaboratif berbasis studi kasus dan fokus pada pengembangan gagasan baru yang terkait dengan profil pekerjaan lulusan (intrapreneur) serta wirausaha mandiri. Selanjutnya strategi proses pengembangan kreativitas dan inovasi kepada mahasiswa melalui strategi amati, tiru, dan modifikasi (Marwan Usman, 2015).

Membaca arah persaingan bebas era MEA, para mahasiswa perlu mengubah orientasi dari sekadar mengejar nilai/ijazah ke pembangunan mental dan kompetensi. Mereka perlu mengondisikan diri dan lingkungannya untuk mau mengembangkan potensi serta karakter entrepreneur” Ketika masih kuliah, kreativitas perlu diasah dan dilatih dengan mengembangkan gagasan-gagasan baru. Misalnya dalam bentuk “rencana bisnis” atau mengimplementasikan gagasan menjadi produk inovatif.

Pembaruan pengajaran kewirausahaan di perguruan tinggi perlu dukungan pemerintah. Misalnya dengan kebijakan yang kondusif. Perbankan pun perlu mempermudah akses modal. Sementara dunia usaha dan industri bersedia menjadi sumber belajar.

Inilah cara terbaik meningkatkan daya saing menghadapi MEA. Pengajaran kewirausahaan perlu dioptimalkan agar memiliki kontribusi positif bagi lulusan perguruan tinggi. (Sumber: Koran Jakarta, 13 Januari 2016).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Modifikasi Media Belajar Lompat Jauh Dokter Rica dan Problem Pendidikan


ISSN 2085-059X

  • 649,871

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: