Undang-undang Pemberdayaan Membaca

20 Desember, 2015 at 12:00 am

RosmilarsihOleh Roosmilarsih SIPust
Pengelola Perpustakaan SD Negeri 01 Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jateng.

 

Di dalam UU Nomor 43 tahun 2007 jelaslah diatur berbagai hal mengenai perpustakaan, dimana di dalamnya diatur mengenai berbagai hal mulai dari wewenang,peran serta dan kerjasama masyarakat,sanksi-sanksi, pendanaan, dewan perpustakaan dan lain sebagainya, untuk keperluan perlindungan terhadap pendirian, keberadaan dan kelestarian perpustakaan sebagai sumber informasi baik di lingkungan pendidikan khususnya perpustakaan maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya yang berupa taman baca masyarakat.

Dalam Bab XI Pasal 43 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam  pembentukan,penyelenggaraan, pengelolaan,pengembangan dan pengawasan perpustakaan, yang bisa diartikan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam keberadaan perpustakaan, baik dalam pembentukanya dari belum ada menjadi ada dan menjaga keberlangsungan dan kelestarianya serta menjaganya jangan sampai perpustakaan yang sudah ada menjadi hilang karena tidak dipelihara oleh masyarakatnya.

Masyarakat disini dimulai dari satuan terkecilnya yaitu keluarga sebagai sarana penyampaian informasi sejak dini dimulai sejak dalam kandungan,dimana suatu survey……. telah membuktikan bahwa anak-anak yang sejak dalam kandungan sudah di tanamkan kegemaran membaca dari ibunya akan memiliki tingkat pengetahuan lebih baik dan juga akan mempunyai kegemaran membaca sejak usia anak-anak.

Keluarga sebagai tempat awal di mulainya suatu pendidikan memegang peranan penting untuk menanamkan kegemaran membaca,suatu keluarga yang mempunyai kepedulian membaca akan selalu berusaha menumbuhkan minat baca sejak dini dengan berbagai cara.

Misalnya dengan menyediakan berbagai buku dalam keluarga walaupun sedikit,mengajak anak ke tempat membaca daripada ke tempat keramaian lainya, serta akan mengontrol apakah di dalam rutinitas anggota keluarganya sudah ada kegiatan membaca atau belum,dan selanjutnya dari masing-masing anggota keluarga tersebut akan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan baik di lingkungan pendidikanya maupun keberadaan perpustakaan dalam masyarakatnya secara umum. Hal tersebut mendapat perlindungan dari pemerintah sebagaiman dalam UU Nomor 43 Tahun 2007, Bab XIII Pasal 48 yang berbunyi:

1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga,satuan pendidikan,dan masyarakat.

2. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.

3. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses belajar.

4. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat –tempat umum yang mudah di jangkau,murah dan bermutu.

Masyarakat setempat harus bahu membahu dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan minat membaca melalui pendirian taman bacaan masyarakat sebagai bagian dari sarana informasi yang terdekat dengan masyarakat, di samping perpustakaan yang biasanya ada di satuan pendidikan,hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Pasal 49: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan pemberdayaan membaca.

Dalam rangka mendukung dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca tersebut pemerintah memfasilitasi kegiatan TBM/perpustakaan dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah di akses, sebagaimana Bab XIII Pasal 50.

Dengan adanya perlindungan Pembudayaan Pemberdayaan Membaca tersebut memberi ruang baru selain perpustakaan untuk bersama-sama memajukan dunia baca Indonesia. Tidak hanya sekedar sebuah tempat membaca produk masyarakat yang illegal tetapi keberadaanya telah diakui oleh pemerintah secara legal,asal keberadaanya memenuhi syarat tertentu dan telah di daftarkan di dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Non Formal/Luar Sekolah, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan non Formal/Luar Sekolah.

Sebuah UU atau Permendikbud, dibuat dan disahkan melalui proses yang lama dan berliku, yang tentunya dengan tujuan memberi perlindungan bagi dinas, lembaga atau instansi terkait, agar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya suatu lembaga, dinas, instansi terkait tersebut mendapat perlindungan hukum baik dari sisi pendirinya/pengurusnya,kegiatanya, seluruh masyarakat yang menjadi anggotanya maupun berbagai hal lain yang menunjang keberadaan taman baca tersebut.

Sehingga jika di kemudia hari ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengusik keberadaanya kita dapat menunjukan alasan dan landasan yang kuat kita dalam mendirikan taman bacaan, sebaliknya dengan UU tersebut sebuah taman bacaan dapat mengajukan hak dan kewajibanya untuk mendapatkan fasilitasi berupa buku-buku ataupun sumber informasi lainnya, dan sarana lain yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran dan kelestarian sebuah taman baca.

Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tersebut,sebuah taman bacaan maupun perpustakaan dapat mengajukan haknya untuk memperoleh pendanaan dalam rangka pengadaan sarana prasarana, walaupun saat ini jumlahnya masih sangat terbatas dan masih banyak taman bacaan yang belum tercover untuk anggaran tersebut karena biasanya dalam suatu sekolah besarnya anggaran masuk ke operasional sekolah, sedangkan untuk sebuah perpustakaan hanya baru dianggarkan sebesar 5% saja, sebagaimana amanat UU RI Nomor 43 Tahun 2007 pasal 23 ayat 6, Sekolah/madarasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran Belanja Operasional Sekolah/madrasah atau belanja barang diluar barang pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan, apalagi untuk sebuah taman baca yang notabene masih bau kencur dalam pendirianya maka tak heran kebanyakan taman baca masih menggunakan anggaran seadanya yang diperoleh dari masyarakat yang bersimpati, dengan kata lain banyak taman baca belum bisa mengajukan hak dan kewajibanya sesuai UU tersebut, karena keterbatasan anggaran.

Seiring berjalanya roda pembangunan, semoga semakin bertambah anggaran untuk operasional taman baca maupun perpustakaan sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional akan semakin mendekati realita, bukan hanya impian dari bangsa yang besar ini.

Mari bersama-sama menciptakan iklim membaca di sekitar kita, dengan mengutamakan diri sendiri untuk gemar membaca, mengajak anggota keluarga untuk turut berpatisipasi dalam gerakan suka membaca, serta mengajak masyarakat untuk memupuk cinta baca baik bagi golongan anak-anak, muda, tua, sehingga keberlangsungan jalanya suatu taman baca/perpustakaan dapat terus terjaga, sesuai dengan harapan yang dituangkan dalam UU. (Kontak person: 085869266188. Email : roosmilarsih74@gmail.com)

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Dasar (SD). Tags: , .

Mari Menulis Meneladani Sang Teladan Kehidupan


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: