Menggugat Kompetensi Guru

4 Desember, 2015 at 12:00 am

Edi SugiantoOleh Edi Sugianto
Guru SMA Muhammadiyah 11 & SMK Muhammadiyah 15 Jakarta

“Ketika suatu perkara (pekerjaan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari).

Bertepatan dengan hari Guru Nasional, Pemerintah kembali melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada 9-27 November 2015, diikuti 2.949.110 guru, dengan anggaran Rp 261 miliar. Mengapa kompetensi guru begitu penting?

Tak satu pun negara di dunia yang merasakan manisnya kemajuan dan kesejahteraan, tanpa terlebih dahulu membenahi sistem pendidikannya. Lebih-lebih persoalan guru.
Rendahnya kualitas guru berdampak signifikan pada mutu generasi bangsa. Jangankan mampu bersaing, mencari pekerjaan pun sulit, bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi beban sosial di masa mendatang. (Jejen Musfah: 2011).

Bila pendidikan sebagai wahana untuk mencapai dermaga peradaban, maka guru adalah nahkodanya. Tentu, baginya memiliki kompetensi (competences), dan kapabilitas (capability) menjadi syarat mutlak untuk mengarungi luasnya samudera pengabdian.

Karena itu, pemerintah dalam UU tentang guru dan dosen, Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 (ayat 1), menyebutkan. Bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah”.

Kemudian, Pasal 1 (ayat 4), dijelaskan. Bahwa, “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.”
Pertanyaannya. Bagaimana kondisi kualitas guru Indonesia dewasa ini? Lalu, apa solusi yang tepat untuk menolong ‘pahlawan tanpa berkemajuan’ itu?

Stagnan
Menurut data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2012, hasil uji kompetensi awal (UKA) guru sebelum mendapat sertifikat profesional, diperoleh gambaran, bahwa nilai rata-rata nasional adalah 42,25 untuk skal nilai 0-100. Artinya, kompetensi guru Indonesia masih cukup jauh di bawah angka 50, atau kurang dari separuh angka ideal. Nilai tertinggi adalah 97,0 dan nilai terendah adalah 1,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 80-90 ribu orang terdapat pada interval nilai 35-40.

Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 8 (delapan) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Kedelapan provinsi itu adalah DIY (50,1), DKI (49,2), Bali (48,8), Jatim (47,1), Jateng (45,2), Jabar (44,0), Kepri (43,8), dan Sumbar (42,7).

Sedangkan 25 provinsi lainnya memiliki nilai di bawah 42,25, di mana tiga nilai terendah dimiliki oleh provinsi Maluku (34,5), Maluku Utara (34,8) dan Kalimantan Barat (35,4).

Kemudian, nilai hasil uji kompetensi guru (UKG) secara online terhadap guru setelah memperoleh sertifikat profesional, pun masih di bawah nilai rata-rata nasional, yakni sebesar 45, 82 untuk skala nilai 0-100. Nilai tertinggi adalah 96,25 dan nilai terendah adalah 0,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 60-70 ribu orang terdapat pada interval nilai 42-43.

Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 7 (tujuh) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Ketujuh provinsi itu adalah DIY (53,60), Jateng (50,41), Babel (48,25), DKI (47,93), Jatim (47,89), Sumbar (47,21), dan Jabar (46,81).

Adapun 26 provinsi lainnya, memperoleh di bawah rata-rata nasional, 45,82, di mana tiga nilai terendah dipegang oleh provinsi Maluku Utara (38,02), Aceh (38,88), dan Maluku (40,00).

Miskin Pengawasan
Dari data Kemdikbud di atas cukup mewakili kenyataan, bahwa kualitas guru Indonesia masih sangat memprihatinkan. Bahkan, masalah sertifikasi pun turut mewarnai peta runyam pendidikan, yang tak kunjung melahirkan guru profesional. Mengapa demikian? Sebab, sertifikasi guru masih dipandang sebagai upaya untuk meningkat kuantitas pembelajaran, bukan kualitasnya.
Misalnya, seorang guru berlomba-lomba mencari jam tambahan, yang semula 18 menjadi 24 jam, dengan itu guru yang bersangkutan akan mendapatkan gaji tunjangan. Ini jelas bukan sertifikasi ke-profesional-an, melainkan sertifikasi kesejahteraan.
Hipotesisnya, “jika gaji guru meningkat, maka kualitas kinerjanya pun demikian”. Pertanyaannya. Apakah benar seperti itu? Ternyata tidak. Akhirnya, pemerintah ‘kebakaran jenggot’, sebab begitu banyak guru yang mendapat kesejahteraan tinggi (sertifikasi), namun kualitasnya masih ‘lari di tempat’. Sebab, tunjangan profesi (TP) yang diterima tidak digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kreatifitas guru dalam mengajar, melainkan sekedar keperluan rumah tangga.
Menurut hemat saya, ada beberapa hal yang ‘wajib’ diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru di masa mendatang:

Pertama, ketika guru diwajibkan untuk menjadi tenaga profesional, memiliki kualifikasi akademik (lulus D-4/S1), maka pemerintah perlu mengawasi proses ‘produksinya’ sedini mungkin.
Seperti, pemberlakuan seleksi ketat bagi calon guru di berbagai Perguruan Tinggi, dan Universitas, yang membuka Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Agar melahirkan lulusan guru yang benar-benar berkualitas dan professional. (Agus A.Roziqin: 2011).

Karena, selama ini yang terjadi, institusi tinggi pendidikan sangat kurang memperhatikan input calon guru, dan mengabaikan proses pembinaan yang baik. Tak heran, bila kualitas guru (output) yang dihasilkan sering kali mengecewakan stakeholder pendidikan.

Kedua, kebijakan pemerintah terhadap guru, dalam UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 10 (ayat 1) tentang ‘penguasaan 4 (empat) kompetensi’, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, nampaknya masih sangat minim pelatihan, dan pembinaan dari pemerintah. Padahal, empat kompetensi tersebut menjadi syarat dasar guru profesional.

Akhirnya, semestinya pemerintah lebih concern pada pembinaan guru, baik dalam pembentukan paradigma kerja cerdas, kepribadian (psikis), atau pun kapasitas keilmuan. Bukan justru mengutamakan faktor financial, gaji ‘buta’ berupa berbagai tunjangan uang. Sebab, meningkatkan gaji ‘semata’, bukan tolak ukur kualitas kinerja dan profesionalitas guru. Selamat Hari Guru! (Kontak person: 087880827856. Email: esug_L2s@yahoo.com)

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Atas (SMA), Artikel Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tags: , .

Makna Hari Difabel Taman Baca Sepi dan Sepinya Minat Baca


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: