Menjadi Guru Nasionalis

28 November, 2015 at 12:00 am

Oleh Fathur Rokhman
Rektor Universitas Negeri Semarang

GURU memiliki peran sosial besar dalam perkembangan kehidupan berbangsa. Batas-batas domestik pendidikan menjadi longgar, sehingga peran guru semakin luas. Keyakinan bahwa guru adalah elemen penting bangsa ditopang oleh catatan historis. Sejak negara ini masih embrio, guru telah menunjukkan peran kebangsaan.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, guru menempatkan kerja keguruan untuk menopang cita-cita menjadi bangsa merdeka. Mereka menyemai kesadaran merdeka yang kelak tumbuh menjadi semangat nasionalisme. Itulah yang antara lain dilakukan Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, dan Mohammad Sjafei. Peran guru juga sangat tampak ketika bangsa merdeka dan sibuk dengan konflik internal.

Pada situasi sulit itu, guru menjadi perekat yang menerobos sekatsekat ideologi dan sentimentalisme kepartaian. Perpecahan bangsa diredam dengan memutus mata rantai kebencian. Ketika bangsa Indonesia memasuki periode pembangunan, peran guru kembali terlihat.

Saat energi bangsa tercurahkan untuk mengejar cita-cita menjadi bangsa sejahtera, guru mengembil peran mendidik warga negara menjadi manusia cerdas, terampil, dan produktif. Ketika wajah bangsa berubah setelah reformasi 1998, guru juga memiliki peran besar. Dalam menjalankan profesi, guru mengambil peran sebagai pengingat cita-cita reformasi. Hal-hal ideal dipelihara agar generasi saat ini tidak linglung mengawal agenda reformasi.

Namun, ada sejumlah tantangan yang membuat peran kebangsaan guru terancam tidak dapat dilaksanakan dengan paripurna. Dua di antara tantangan tersebut adalah politisasi dan domestikasi. Politisasi membuat energi guru tersalur ke jalur yang tidak tepat, adapun domestikasi membuat potensi sosial guru terkerdilkan untuk urusan domestik belaka.

Politisasi adalah tindakan yang menempatkan guru di arena perebutan kekuasaan praktis. Suara guru yang cukup besar menjadi aset politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Para pemburu kekuasaan memandang suara guru potensial sehingga penting untuk diraih.

Di daerah, politisasi guru bahkan kerap berlangsung dengan vulgar. Oleh calon pemimpin daerah, guru dijadikan modal perjudian politik. Profesionalisme mereka sebagai pendidik diabaikan dan dipandang sebagai lumbung suara. Hal ini dapat terjadi karena guru ditugaskan dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Domestikasi lain lagi.

Domestikasi adalah kebijakan yang menempatkan guru pada ruang sosial yang sempit, semata- mata sebagai pengajar di kelas. Kebijakan semacam ini riskan memenjara guru pada urusan kelas semata. Akses guru terhadap arena yang lebih besar, yakni perumusan kurikulum, penentuan kebijakan pendidikan, dan reformasi regulasi pendidikan justru terputus. Dalam catatan Bjork (2013), domestikasi terhadap guru ternyata sudah berlangsung lama.

Guru memiliki kemenduaan tugas yang membuat terbebani berbagai kewajiban. Lanskap sosial dan politik Indonesia membentuk guru menjadi pegawai yang bertugas menerjemahkan agenda-agenda pemerintah, menerima instruksi, tanpa melakukan gugatan atas kebijakan tersebut. Guru mengalami masalah serius karena memiliki peran ganda, yang terkadang bisa saling bertolak belakang.

Pada satu sisi ia adalah pendidik yang harus all out mengerahkan energi mendidik anak. Pada sisi lain ia ditempatkan sebagai karyawan negara yang dibebani tugas-tugas administrasi. Keluhan semacam itu hingga saat ini masih terus bermunculan. Para guru menilai, tugas administrasi kepegawaian terlalu menyita waktu. Kewajiban administrasi ini harus dikerjakan karena disertai ancaman bagi guru yang tidak mematuhinya.

Kebebasan Akademik
Dari segi jumlah, potensi guru di Indonesia sangat besar, ada lebih dari tiga juta orang. Namun dalam kehidupan kebangsaan, suara mereka kurang terartikulasi. Belum tersedia saluran yang tepat agar gagasan guru diangkat menjadi agenda serius dan berdampak besar. Untuk mewujudkan itu, guru sebaiknya memiliki kebebasan akademik seperti dosen.

Dengan kebebasan akademik, guru dapat mengartikulasikan kehendak tanpa ancaman dari atasan. Kebebasan akademik dapat dimiliki sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik pula. Tentu saja, kebebasan akademik harus disertai peningkatan kapasitas intelektual.

Ki Hajar Dewantara adalah seorang guru yang memiliki kapasitas intelektual memadai. Sebagai guru, ia tidak membiarkan seluruh energi habis di kelas. Ia mencurahkan sebagian energi untuk turut mendesain negara dan meletakkan dasardasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Dengan kapasitas intelektual, guru di Indonesia pada masa kini juga dapat berkiprah sebagaimana Ki Hajar Dewantara. Ia memikirkan kesuksesan belajar siswa, sekaligus memikirkan kemerdekaan bangsa. Ia menyelesaikan masalah di kelas, sekaligus menyelesaikan masalah bangsa. (Sumber: Suara Merdeka, 28 November 2015)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Membangun Habitat Intelektual Guru Perhatian Orang Tua Dalam Pergaulan Remaja


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: