Menyediakan Guru Bermutu

26 November, 2015 at 12:00 am

Oleh Saratri Wilonoyudho
Guru Besar Unnes, mantan konsultan Regional Educational Development and Improvement Project-JICA

GELOMBANG pensiun guru akan mencapai angka 30 ribu orang tahun ini, dan kemudian mencapai puncaknya pada 2023-2024, yakni sekitar 80 ribu guru berakhir masa baktinya.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, mewantiwanti pemerintah agar fakta tersebut menjadi perhatian serius guna mempersiapkan guru bermutu. Semua orang sepakat, kunci utama pembelajaran adalah guru yang baik.

Guru adalah tokoh kunci dalam kemajuan pendidikan. Jika guru tidak profesional, apa jadinya proses pembelajaran di kelas? Menurut Houle (Suyanto, 2005), ciriciri profesionalisme guru adalah memiliki landasan pengetahuan kuat; punya kompetensi individu; punya sistem seleksi dan sertifikasi; kerja sama dan kompetisi sehat antarsejawat; kesadaran profesional tinggi; memiliki konsep-konsep kode etik; memiliki sistem sanksi profesi; militansi individual; dan punya organisasi profesi.

Permasalahannya, untuk menghasilkan guru yang baik, tentu harus ada institusi penghasil guru yang baik pula. Persoalan yang membelit, antara lain Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang dulu bernama IKIP, kini telah berubah. Demikian pula sekolah guru menengah seperti SPG/SGO.
Berubah dan hilangnya LPTK membuat perhatian untuk mendidik calon guru profesional terganggu. Dosen para calon guru kini hampir tidak ada yang suntuk menekuni penelitian dan pengembangan ilmu guru, ilmu keguruan, dan ilmu kependidikan.

Bagaimana mungkin 10 lulusan terbaik SMA bersedia masuk ke sekolah calon guru profesional, sebagaimana dipraktikkan di Finlandia, jika kondisinya seperti ini? Akibat berubahnya LPTK, kini tidak tampak pengembangan sistem pembelajaran yang spesifik, detail, dan teliti, mulai dari kurikulum, sistem rekrutmen, metoda pembelajaran, dan sebagainya.

Pendidikan tidak sekadar menanamkan keahlian dan keterampilan kepada seseorang, namun juga pandangan hidup dan nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, untuk menghasilkan guru bermutu harus dari lembaga khusus, yang didesain berbeda dari lembaga penghasil non-guru.

Lembaga Khusus
Dengan adanya lembaga khusus penghasil guru, dapat dikembangkan penelitian mendalam tentang ilmu-ilmu yang (dulu) disebut ilmu pedagogi, didaktik, dan metodik. Ilmu-ilmu ini —terlepas apa pun namanya kini— amat penting dikembangkan. Ilmu pedagogi menyangkut cara mengasuh anak; ilmu didaktik tentang membuat persiapan mengajar, dan ilmu metodik tentang cara mengajarkan ilmu-ilmu tertentu.

Hal lain yang harus dibenahi adalah masalah administratif pembelajaran. Tuntutan agar guru mengajar 27,5 jam pascasertifikasi menunjukkan bahwa orientasi pendidikan kita masih target kuantitatif. Padahal dengan mengajar 24 jam seminggu saja, banyak guru stres karena mengajar akhirnya menjadi tugas monoton.

Di era global, bekal anak dari pendidikan tidak cukup hanya aspek kognitif, namun juga kecerdasan lain seperti mental, spiritual, dan emosional. Guru tidak fokus mengajar, dan bahkan boleh jadi hanya sekadarnya, untuk memenuhi tuntutan kuantitas jam mengajar.

Kelelahan fisik dan psikologis, dikhawatirkan menurunkan kinerja intelektual dan kreativitas mengajar. Pada era 1970-an, guru justru kreatif karena minimnya buku ajar dan alat peraga, serta tidak ada target kelulusan 100 persen. Buku ajar yang ada adalah paket dari pemerintah, yang mengajarkan halhal fundamental dan konsep-konsep ilmu pengetahuan.

Untuk menekan biaya sekolah, alatalat bantu pengajaran dibuat oleh guru-guru sendiri, seperti peta, penggaris besar, pompa hidrolik dari bambu, alat berhitung, alat pengungkit, dan lainnya. Jiwa para guru saat itu benar-benar ‘’murni’’. Menjadi guru adalah kebanggaan dan kepuasan batin.

Harus dipahami bahwa pendidikan dasar dan menengah dituntut sebagai dasar pembentukan watak anak. Dunia pendidikan tidak boleh menjadi ajang uji coba, atau setidaknya ada praktik-praktik kependidikan yang melioristik, yakni sesewaktu, darurat, mencoba-coba, dan tambal sulam.

Terbitnya UU tentang Guru dan Dosen yang mengharuskan setiap guru memiliki sertifikat memunculkan pertanyaan singkat; siapa yang harus menyertifikasi? Orang pasti akan menoleh dan menjawab; LPTK. Namun persoalan tetap mengekori, karena LPTK telah berubah kelamin.

Padahal mestinya, menurut Winarno Surakhmad (2005), dengan sertifikasi akan terjadi proses guru lebih termotivasi secara instrinsik untuk selalu berkarya, berkembang, dan tidak didorong semata-mata oleh motivasi ekstrinsik yang tidak terkait dengan profesionalisme. Sistem pengadaan, penempatan, pemberdayaan, dan pembinaan akan lebih bersih dari praktik KKN yang cenderung menjaring guru tidak bermutu.

Lembaga penghasil guru lebih bertanggungjawab dan hanya terfokus menghasilkan guru unggul. Masyarakat lebih memahami, menghargai, dan mendukung guru sebagai kekuatan pendidikan bangsa, bahkan turut membela kepentingan guru sebagai tenaga profesional. (Sumber: Suara Merdeka, 26 November 2015).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Guru Honorer Bermental Driver Guru dan Karakter Bangsa


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: