Mengubur Tradisi Keguruan

23 November, 2015 at 12:00 am

Oleh Deni Hadiana
Pendiri Indonesia Bermutu

Komitmen yang mendasari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah perhatian yang serius dan menyeluruh atas kualifikasi dan kompetensi guru. Undang-Undang Guru dan Dosen menginginkan agar guru makin profesional dan memegang teguh tradisi keguruan.

Lahirnya UU ini tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai peristiwa penting seputar guru dan sistem pendidikannya. Jujur perlu kita akui, pergantian sistem pendidikan guru di Indonesia terkesan tambal sulam dan selalu tanpa didahului penelitian serta evaluasi mendalam dan integral.

Bahkan, pergantian sistem pendidikan guru terkesan try and error, dengan kata lain kerap berdasarkan opini sehingga solusi yang diambil tidak menyentuh akar permasalahannya. Tengok saja konversi IKIP menjadi universitas pada medio 1999.

Perubahan ini didasarkan oleh adanya keresahan semakin biasnya eksistensi IKIP sebagai pencetak tenaga guru dan kerisauan rendahnya mutu lulusan IKIP terutama dalam penguasaan bidang studi. Kenyataannya, setelah lebih 10 tahun berjalan, angin segar perubahan ini tak kunjung berembus. Jangankan meluluskan calon guru yang memiliki keunggulan pedagogis sekaligus mumpuni dalam bidang studi, universitas eks-IKIP malah asik berlomba-lomba membuka jurusan murni sebagai insentif perluasan mandat.

Rendahnya komitmen atas keberlangsungan pendidikan guru dan makin kaburnya misi pendidikan guru ini merupakan bukti bahwa kita tak pernah serius mengurusi guru dan belum menempatkan guru sebagai ujung tombak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, padahal IKIP telah diubah menjadi universitas. Bagi saya, hal ini tidak mengagetkan karena sebuah kebijakan yang lahir dari rahim opini hanya menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar.

Sebenarnya, permasalahan mendasar bagi guru dan sistem pendidikan keguruan bukan karena nama lembaganya harus diubah jadi universitas, bukan pula karena rendahnya “kesejahteraan” guru, tapi lebih disebabkan pudarnya tradisi keguruan dengan menyamaratakan kualifikasi profesi guru untuk lulusan kependidikan dan lulusan nonkependidikan, seperti termaktub dalam UU Guru dan Dosen.

Lantas, apakah dengan adanya UU ini semua permasalahan keguruan selesai? Meski telah ada peningkatan komitmen yuridis, sayang sekali peraturan perundangan mengenai guru belum menjadi solusi permasalahan rendahnya tradisi keguruan, malah makin menjauhkan guru dari kultur dan institusi keguruannya. Simak saja rumusan kualifikasi guru!

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang ditunjukkan dengan ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4) kependidikan maupun nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Berarti, sarjana nonkependidikan tidak perlu repot-repot mengambil program akta IV karena tidak dibedakan lagi mana sarjana pendidikan (SPd) dan non-SPd. Nantinya, untuk menjadi guru, mereka harus mengikuti pendidikan profesi guru.

Pasal inilah yang menuai kontroversi bahkan para mahasiswa dari beberapa LPTK menilai telah terjadi diskriminasi profesi guru. Mungkin benar, guru-guru nonkependidikan lebih kaya akan pedagogical content knowledge, tapi belum tentu mereka mumpuni dalam hal craft knowledge kependidikan, kemampuan didaktik-metodik, dan roh mendidik yang merupakan keunggulan khas seorang guru. Tradisi dan iklim keguruan ini hanya bisa diwujudkan dalam suatu lembaga pendidikan yang sejak dini dipersiapkan untuk mencetak guru.

Tradisi ini terasah saat terjadi konteks sosial mahasiswa keguruan yang sedang belajar menjadi guru seperti yang diyakini Vygotski (1994) dan Bruner (1996). Jelas, calon guru dari nonkependidikan tak hidup dalam kultur dan tradisi seperti ini.

Selain itu, minat, model, muatan, dan kurikulum di IKIP sangat berbeda dengan universitas nonkependidikan. Mahasiswa yang memilih program keguruan tentu memiliki minat dan bercita-cita mulia untuk menjadi seorang guru, sedangkan mereka yang bercita-cita menjadi ilmuwan atau profesi di luar guru telah menentukan pilihan studinya di universitas nonkependidikan.

Jelaslah untuk menjadi guru perlu minat. Hal ini senada dengan prinsip profesionalitas pada Pasal 7 Ayat (1) UGD, “Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut, a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme ….”

Bagaimana jadinya jika seseorang guru menjalani profesinya tak sesuai minat karena untuk menjadi guru tak perlu kuliah di universitas keguruan? Hal ini akan mengerdilkan benih idealisme keguruan. Input perguruan tinggi adalah para siswa sekolah lanjutan tingkat atas dengan beragam bakat dan cita-cita.

Siswa yang mau menjadi insinyur, dokter, guru, dan pengacara tentu akan memilih perguruan tinggi dan program studi yang seirama dengan cita-citanya. Insinyur harus bergelar sarjana teknik, dokter bergelar sarjana kedokteran, dan guru wajib bergelar sarjana pendidikan. Dengan demikian idealisme keguruan akan mulai terpupuk sejak perkuliahan dan akan menjadi tradisi saat menjadi guru.

Tanpa tradisi keguruan, bangsa ini akan dibanjiri oleh guru-guru perlente, tiap akhir pekan shopping di mal mentereng dan ditemani oleh salah satu “murid kesayangannya”, dan jauh dari pribadi yang layak digugu dan ditiru. Inilah bahaya yang mungkin terjadi jika regulasi guru hanya mengusung kesejahteraan materi.

Mestinya pendidikan profesi guru menjadi obat penyakit rendahnya penguasaan bidang studi guru. Dulu, penyakit ini salah satunya disebabkan input mahasiswa IKIP yang kualitasnya tidak sebaik universitas negeri nonkependidikan. Mereka menjadikan IKIP pilihan nomor dua bahkan nomor tiga karena profesi guru tidak menjanjikan secara finansial dan konstitusional.

Angin segar mulai berembus saat UU Guru dan Dosen diundangkan, misalnya, makin diminatinya program kependidikan di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta bahkan ada universitas eks IKIP yang peminatnya membeludak melebihi perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Artinya, lahirnya UU ini telah mampu membuka mata putra-putri terbaik bangsa untuk melirik profesi guru, dengan sendirinya input perguruan tinggi keguruan pun meningkat.

Alhasil, jika calon mahasiswa universitas keguruan berkualitas dan dipersiapkan khusus menjadi guru, kelak mereka akan menjadi guru yang mumpuni keilmuannya dan memegang teguh tradisi keguruan. Penyamarataan calon guru lulusan IKIP dan non-IKIP dalam pendidikan profesi guru telah menjadi raison d’etre bahwa di Indonesia pengadaan dan pengelolaan guru selalu dilakukan sambil lalu.

Sejatinya, calon guru mesti disiapkan dengan tujuan khusus menjadi guru. Sebab, guru yang hanya menjadi guru dengan secara kebetulan tidak akan menjadi guru yang betul-betul (Driyarkara 1980).

Sangat bijaksana jika pemerintah mengambil pelajaran dari keputusan perubahan IKIP menjadi universitas dengan menjadikan profesi guru sebagai profesi mulia yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang ingin menjadi guru dan kuliah di lembaga keguruan. Jika tidak demikian, pemberlakuan UU Guru yang sebenarnya memiliki niat mulia untuk melahirkan guru-guru profesional dan memegang teguh tradisi keguruan dalam kenyataannya tampak sebagai upaya halus menghapus pendidikan guru sekaligus mengubur tradisi keguruan di Indonesia. (Sumber: Republika, 23 November 2015)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Eksistensi dan Tantangan Perpustakaan Sekolah Konseling Sebaya Remaja SMK


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: