Dukungan Terhadap Pendidikan Inklusif

17 November, 2015 at 5:11 pm

Sri RejekiOleh Sri Rejeki SPd
Guru SMK Negeri 1 Plupuh, Sragen, Jateng

Pemerintah, dalam menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dijabarkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 telah mengatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, yang implementasinya dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yaitu dengan memberikan kesempatan atau peluang anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah regular ( SD, SMP, SMA/SMK) terdekat.

Pendididikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sedangkan definisi pendidikan inklusif adalah : Pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat anak-anak berbakat ( gifted children ), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat ( Salamanca Statement, 1994 dalam Stubbs, 2003 ).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif bukanlah hal baru, di negara-negara maju telah terealisasi lama. Demikian pula pemerintah Indonesia telah juga memperjuangkan dan melakukan rintisan, hal ini dibuktikan dengan banyak kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan sebagai kabupaten/kota inklusif, maka seyogyanya menjadi momentum yang strategis untuk mendukung diselenggarakannya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, dimana penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai upaya mempercepat pemerataan pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun ( SD dan SMP ).

Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi tentunya tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif/ SPPI. Hal ini dikarenakan bukan hanya belum siapnya teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif saja, tetapi juga masalah kesefahaman mental atau masalah komitmen. Komitmen dari para kepala sekolah, para guru regular, komite sekolah , para siswa sekolah regular, para orang tua anak normal bahkan juga warga masyarakat yang tidak nyaman dengan beralihnya fungsi pendidikan regular menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Motivasi penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak saja sebagai upaya mempercepat pemerataan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus /ABK yang sebenarnya telah dilayani di sekolah khusus, seperti SLB/SDLB konvensional/regular dan sistem sekolah integrasi, tetapi lebih menekankan pada pola pendidikan non diskriminatif, menghargai perbedaan dan pengakuan hak atas kebersamaan dalam seluruh aspek kehidupan.

Untuk itu peran pemerintah sangat penting terutama dalam menyiapakan secara khusus pihak-pihak yang akan terlibat secara langsung di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pemerintah sejak dini seyogyanya memberikan pelatihan khusus kepada para guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pelatihan diperlukan agar para guru dapat memahami kondisi anak, menciptakan suasana kelas yang kondusif, tidak diskriminatif dan menerima semua anak, bersikap ramah, tidak berteriak-teriak, tidak terlambat masuk sekolah, dapat mengadaptasi pembelajaran sesuai kebutuhan di lapangan, dan lain-lain.

Hal ini dimaksudkan agar penanganan anak berkebutuhan khusus bisa maksimal tetapi tidak mengorbankan anak/ siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Sosialisasi kepada siswa/anak yang tidak berkebutuhan khusus dan orang tua serta masyarakat sekitar sekolah juga sangat penting, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidak nyamanan dalam proses belajar mengajar atau aktivitas lain yang melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Penulis berharap, walaupun banyak kendala yang membayang-bayangi penyelenggaraan pendidikan inklusif, semangat, tekad yang kuat dan dukungan dari semua pihak akan sangat membantu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Indonesia . ( Kontak person : 08522967559. Email: rejekiw55@gmail.com).

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tags: , .

Gubernur Mengajar dan Pendidikan Karakter Pendidikan Kunci Deradikalisasi


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: