Ketika Negara ‘Jauh’ dari Anak-anak

7 Oktober, 2015 at 12:00 am

Cucuk EspeOleh Cucuk Espe
Peneliti Lembaga Baca-Tulis Indonesia (LBTI) dan Pegiat Literasi Anak.

Menyimak sejumlah tindak kekerasan terhadap anak, saya menjadi skeptis terhadap lahirnya Generasi Emas 2045. Infrastruktur mental menuju cita-cita tersebut telah runtuh oleh aneka tindak kekejaman terhadap anak. Belum hilang dari ingatan nasib tragis anak manis dari Denpasar, Angelina, kini heboh aksi sadis pembunuhan –dan pelecehan seksual—gadis 9 tahun, yang ditemukan di Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya sederetan kasus yang sama menghiasi perjalanan tahun 2015 ini.

Mengapa mesti anak-anak menjadi korban? Pertanyaan itulah yang menggelitik rasa prihatin saya. Dalam catatan sejarah, hanya masyarakat tanpa adab (baca; biadab) yang melakukan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, patutkah kita menyebut Indonesia ini semakin tidak beradab? Dalam kultur yang meninggikan rasa tepo sliro dan kasih sayang, rasanya tindak sadis terhadap anak tidak mungkin terjadi. Ya! Masyarakat kita memang sedang sakit yang disebabkan banyak faktor. Akibatnya, anak-anak menjadi pelampiasan atau korban.

Frustrasi Masal
Anak-anak adalah bagian dari masyarakat. Keberadaannya tidak lepas dari kondisi kultural masyarakat yang melingkupinya. Bisa dibayangkan, bagaimana situasi sosial masyarakat yang tega melakukan tindakan keji terhadap anak-anak. Pertanyaan besarnya; mengapa kita menjadi brutal?

Saya mencermati tipisnya ruang aman bagi anak akibat frustrasi massal yang tinggi. Keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil tidak mampu lagi menjadi ‘zona nyaman’ bagi anak. Orang tua yang dituntut berpacu menaklukkan kerasnya hidup –terutama di kota besar—membuat lalai terhadap anak-anak mereka. Bisa dibayangkan jika banyak keluarga di Indonesia ini mengalami hal tersebut. Inilah wujud frustrasi massal.

Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif meminimalisir dampak frustrasi massif tersebut. Peran tersebut berupa penegakan rasa keadilan, peningkatan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi secara merata. Efek domino dari ketidakberesan persoalan tersebut adalah munculnya sejumlah aksi kriminal, termasuk kekerasan terhadap anak.

Menyimak anak-anak Indonesia dalam bahaya, saya sangat menyarankan kepada pemerintah dan orang tua merenungkan hal-hal berikut ini. Pertama, pelaku kekerasan terhadap anak sejatinya lebih berbahaya daripada koruptor. Hal ini mengingat yang ‘dibunuh’ adalah masa depan bangsa kita (baca: anak-anak). Sesuai Undang-undang Perlindungan Anak, hukuman maksimal harus diberikan, yakni kurungan 15 tahun atau denda Rp 3 miliar. Negara harus berani bersikap tegas dan tidak ada kompromi terhadap pelaku kejahatan terhadap anak.

Kedua, dalam upaya pencegahan, negara melalui institusi yang terkait harus melakukan pengawasan intensif terhadap apapun (lembaga, insitusi) yang bersentuhan langsung dengan anak. Ingat kasus pelecehan di Jakarta International School (JIS) adalah bukti buruknyan pengawasan regulasi pendidikan, terutama tentang pengawasan sumber daya manusia pelaksananya. Intinya, negara harus hadir dalam rangka memberikan rasa nyaman terhadap generasi calon pemimpin bangsa tersebut.

Ketiga, jujur harus diakui, sulit menemukan keluarga ideal di abad ini. Kondisi ini akan mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Apalagi muncul kultur kekinian dalam keluarga Indonesia. Kultur yang menyandarkan kehidupan keluarga kepada; gadget, baby sitter, pendidikan pra- sekolah lainnya. Era modern adalah era dimana orang tua bebas melakukan apapun tanpa terganggu kegiatan domestik termasuk mengurus anak. Menyerahkan kepada pengasuh yang dibayar adalah pilihan dan kontrol menggunakan kecanggihan teknologi.

Namun patut disadari semua itu tidak mampu menggantikan ‘kenikmatan’ mental manakala persentuhan antara orang tua dan anak terjadi secara langsung. Survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2015) mengatakan bahwa kenakalan anak hingga kekerasan terhadap anak cenderung terjadi akibat keliru pola asuh. Oleh karena itu, orang tua harus berperan aktif mencegah munculnya aksi keji terhadap anak.

Keempat, ketidakberesan sejumlah point di atas, menghadirkan tatanan masyarakat yang kurang beradab. Dimana pelaku kejahatan terhadap anak tidak dihukum secara maksimal, negara tidak hadir mengurusi persoalan anak-anak secara maksimal, serta luruhnya peran orang tua (modern) terhadap anak-anaknya. Seluruh kenyataan tersebut merupakan indikasi lahirnya negara tak beradab. Yakni negara atau masyarakat yang tidak memiliki fokus menata para calon pemimpin masa depan.

Saya merasa prihatin dengan negara yang memosisikan diri ‘jauh’ dari anak-anak. Negara yang sibuk dengan korupsi dan adu kepentingan politik. Sementara tindak kekerasan anak seolah menjadi aksi kriminal biasa yang hanya ditangani oleh kepolisian. Apakah mereka (baca; para pemimpin negeri) tidak melihat bahwa yang tersakiti itu adalah calon pemegang tampuk kepemimpinan bangsa ini di masa depan?

Sungguh anak-anak kita sedang berada di negeri biadab. (Sumber: Jawa Pos, 7 Oktober 2015)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Indikator Guru Teladan Masa Transisi “Pasca Kelulusan” di SLBN Pembina Mataram


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: