Edukasi Media Sosial dalam Pilkada

2 September, 2015 at 7:34 am

Oleh Ari Kristianawati
Guru SMAN 1 Sragen dan pemerharti pendidikan media.

Media sosial (medsos) merupakan instrumen komunikasi publik yang memiliki peran signifikan dalam bidang pendidikan masyarakat. Medsos bukan semata alat rekreasi untuk menuangkan curahan pendapat dan isi hati penggunannya, melainkan menjadi media untuk menyebarkan nilai kebaikan kepada sesama. Media ini adalah jejaring informasi independen dari kepentingan partisan yang bertujuan meraih ambisi kekuasaan.

Sayangnya, dalam dinamika politik nasional kontemporer, medsos terjebak dalam ritus kepentingan pragmatis politik. Alih-alih menjadi sarana memperkuat jalinan silaturahmi dan solidaritas masyarakat, medsos malah menjadi alat pembelahan kerukunan masyarakat sebagai dampak orientasi politik praktisnya. Contoh paling aktual adalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kontestasi ketat antara dua kandidat calon presiden telah mengkristalkan malapraktek fungsi medsos menjadi alat propaganda politik yang tidak beradab.

Lewat medsos, ditebarkan kampanye hitam yang direncanakan dengan gaya pemberitaan sangat sarkastis dan tidak terpuji. Harus diakui, Pilpres 2014 adalah ruang bersemainya praktik kotor politik. Ini tercermin dari suburnya kampanye hitam bermuatan fitnah dan rasial. Puncak kampanye hitam melalui medsos adalah manipulasi data quick count dan real count oleh kelompok tidak beradab, yang membuat kegaduhan politik di tengah masyarakat. Medsos menjadi penyebar data bohong dan klaim subjektif dari sekelompok kepentingan politik.

Hal menyedihkan adalah, melalui medsos juga lahir kutub komunitas politik yang tidak bijaksana dan mudah dipengaruhi isu, opini, serta propaganda menyesatkan yang tidak berdasar kebenaran otentik. Sampah kampanye hitam telah menginternalisasikan sikap sentimen yang tidak rasional terhadap pemerintah terpilih sampai saat ini. Media sosial memang ampuh menjadi ruang menebarkan gagasan yang kontraproduktif terhadap kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks kepentingan politik, media sosial memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi digunakan untuk share informasi aktual yang mendidik, di sisi lain disalahgunakan untuk kepentingan yang anti-edukasi; hanya menjadi sarana mendesiminasikan berita dan wacana yang antikemanusiaan.

Eksistensi peran dan fungsi media sosial kembali menguat pada era pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, di 166 kabupaten dan sembilan provinsi sekarang ini. Mayoritas tim sukses dan calon kepala daerah memanfaatkan atau menggunakan medsos untuk kampanye politik demi meraih dukungan suara komunitas pemilih.

Strategi kampanye melalui media ini dilakukan dengan cara kreatif, informatif, dan imajinatif. Bahkan, beberapa unit media center tim sukses calon kepala daerah menjadikan media sosial sebagai instrumen sosialisasi program yang sangat intens, menggunakan angle pemberitaan cepat, lugas, dan gencar. Perangkat medsos seperti Facebook, Twitter, maupun blog diolah menjadi ruang sosialisasi dan propaganda politik dengan beragam versi dan modus operandi.

Harus Beretika
Sebenarnya sah-sah saja menggunakan medsos menjadi media politik kampanye. Namun, alangkah bijak dan bernas jika penggunaan medsos memiliki indikator yang mendidik dan tidak sekadar bertujuan propaganda politik.

Dimensi edukatif dalam media sosial yang untuk kampanye pilkada dituangkan melalui pemikiran, pertama, kampanye pilkada melalui medsos harus beretika; tidak boleh untuk menyebarkan materi kampanye hitam (black campaign) yang isinya fitnah dan tendensius. Jangan sampai pula menyebarluaskan data palsu tentang proses, hasil dan seluk beluk pelaksanaan pilkada melalui medsos.

Kedua, medsos harus terbebas dari anasir sosial insinuatif dan provokatif. Dimensi edukasi melalui lampanye medsos untuk kepentingan pilkada harus menggunakan bahasa yang santun dan menghargai perbedaan orientasi politik yang lain; tidak boleh menggunakan kalimat yang menyebarkan rasa permusuhan serta mendorong agresi kebencian masyarakat.

Ketiga, penyajian elegan. Kampanye melalui medsos harus tetap menggunakan prinsip etika demokrasi; menawarkan keunggulan program serta pemikiran dari kandidat calon kepala daerah, serta menjauhkan dari upaya merendahkan performa lawan politik. Medsos memang harus diproteksi dalam kerangka pendidikan pemilih.

Masyarakat pemilih dalam pilkada, khususnya pemilih pemula, yang mayoritas adalah pengguna (users) medsos perlu mendapatkan materi pendidikan politik melalui medsos; bukan sekadar dijadikan target dukungan politik. Investasi demokrasi dalam wujud peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat pemilih termasuk pemilih pemula, adalah menyebarkan serta menginternalisasikan nilai kompetisi yang fair, sehat, dan rasional. Masyarakat pengguna media sosial akan menjadi mengerti tentang hakikat berdemokrasi, jangan justru praktik kampanye politik medsos mereka menjadi pendukung politik yang fanatik. (Sumber: Sinar Harapan, 2 September 2015)

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Atas (SMA). Tags: , .

Pramuka Riwayatmu Kini Khittah Pendidikan


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: