Ijazah Palsu dan Akar Ketidakjujuran

3 Juli, 2015 at 12:00 am

MaswanOleh Drs Maswan
Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara,
Mahasiswa S3 Unnes Semarang

Kata jujur bermakna konotasi asli sedangkan bohong berkonotai palsu. Kejujuran dan kebohongan adalah dua kata yang berantonim (berlawanan), yang jika ini diterapkan dalam perilaku kehidupan manusia mempunyai dampak yang berbeda. Kejujuran mengarah pada hal yang positif, sebaliknya kebohongan mengarah pada hal yang negatif baik pada diri sendiri atau pada manusia lain yang ada di sekitarnya.

Dalam perspekif agama, perilaku kejujuran akan menghadirkan imbalan pahala, dan kebohongan akan mendatangkan dosa. Hukum kausalitas dalam amal ibadah, manusia yang banyak pahala akan diangkat derajatnya dan dimasukkan ke surga dan sebaliknya manusia yang banyak dosa akan dilempar di neraka.

Ya, itu ajaran agama, setiap manusia boleh yakin dan boleh tidak. Kita yang yakin, berarti jujur pada hati nuraninya, sebaliknya mereka yang tidak yakin berarti bohong pada hati nuraninya. Karena pada hakekatnya, setiap nurani manusia pasti mempunyai keyakinan pembenaran akan kebaikan dan kejahatan.

Dasar Filsafat Pendidikan
Akhir-akhir ini marak dibicarakan pemalsuan. Hampir dalam setiap lini kehidupan ada pemalsuan dan pembohongan. Barang-barang palsu, pupuk palsu, obat dan kosmetik palsu, batu akik palsu, polisi palsu, dokter palsu, beras palsu, janji politisi palsu, bahkan yang paling mengerikan adalah gelar dan ijazah palsu.

Menurut Rhenald Kasali; dari berbagai pemalsuan yang ada, yang paling menyakitkan adalah praktik pemalsuan di dunia pendidikan. Belum lama ini membaca berita ada Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII) di Jakarta yang mengaku sebagai cabang dari University of Berkeley, Michigan, Amerika Serikat (AS). Buat masyarakat awam, nama ini memang agak mirip dengan universitas terkemuka di AS, University of California, Berkeley. LMII sudah beroperasi sejak 1993 dan pemerintah baru bertindak sekarang. Bayangkan, kantornya hanya 4 x 6 meter. Ijazah yang dikeluarkannya tentu saja bodong. (JP, 24/5/2015)

Terkait munculnya berita tentang gelar dan ijazah palsu, tentu saja dunia pendidikan tinggi seperti disambar sembilu. Ini menjadi tudingan akan kebobrokan lembaga pendidikan. Pendidikan tidak lagi dapat dijadikan cermin kehidupan. Lembaga pendidikan yang konon sebagai pembentuk manusia yang berkarakter jujur dan mejauhkan nilai kebohongan serta mengangkat budaya yang agung, kini tidak lagi dapat dibanggakan lagi.

Padahal bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, di era modernisasi ini terus mencari pola bagaimana cara mengembalikan citra budaya yang agung, berkarater ketimuran yang berkeyakinan kepada Tuhan, santun, lemah lembut dan ramah serta jujur yang dulu ditanamkan oleh nenek moyang kita.

Pada saat para pendiri bangsa Indonesia pun, telah meletakkan dasar filosofi bangsa yang dituangkan dalam Dasar Negara yaitu Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah kata kuncinya, dan ini juga yang menjadi dasar Filsafat Pendidikan. Kalau sekarang bangsa Indonesia, sudah menapak jalan dalam penataan sistem Pendidikan Nasional yang muara akhir ingin membentuk manusia yang berkarakter, terus tiba-tiba dikejutkan dengan berita pemalsuan gelar dan ijazah, jelas ini menyimpang dari landasan filsafat pendidikan.

Pemalsuan Ijazah
Berita mengenai 18 perguruan tinggi yang diduga mengeluarkan ijazah palsu sungguh sangat meresahkan kita bersama. Berita itu juga memperpanjang daftar suram wajah pendidikan kita.

Apa yang diungkapkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir bahwa ada 18 perguruan tinggi yang ditengarai melakukan praktik jual-beli ijazah patut untuk kita prihatinkan dan juga layak untuk kita sesalkan. Lebih dari itu, yang penting lagi untuk kita sikapi adalah apa sesungguhnya akar persoalan dari praktik jual-beli ijazah palsu tersebut.

“Jika pemerintah mempunyai komitmen menelusur tentang pemalsuan gelar dan ijazah palsu, tentu tidak hanya 18 perguruan tinggi yang diduga melakukan praktik jual-beli ijazah palsu dan pemberian gelar palsu. Sebab, sangat mungkin kasus ini adalah fenomena gunung es, yang tampak adalah puncaknya saja.” Demikian ini diungkapkan oleh A Helmy Faishal Zaini, Kompas (30/5/2015).

Fenomena permasalahan ini, tentu sangat membutuhkan penanganan ekstra. Untuk penyelesaian masalah secara tuntas pemalsuan ijazah yang dianalogkan sebagai gunung es, maka penanganannya melibatkan seluruh elemen bangsa. Tidak hanya dari pihak kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi seluruh elemen pemerintahan dari pusat sampai daerah ikut terlibat semua. Kaena bisa jadi di bawah akar rumput, ijazah palsu yang asalnya tidak terungkap, kini menjadi bermunculan.

Mental Kejujuran
Sebenarnya, perilaku menyimpang dalam bentuk pemalsuan ijazah sudah lama ada, dan pemicunya bersumber dari sikap mental bangsa. Anehnya, penyelesaian yang dilakukan tidak pernah tuntas, hal ini karena pemangku kepentingan tidak serius dan tidak melibatkan berbagai pihak. Menurut hukum sudah jelas, bahwa siapa pun yang memegang ijazah palsu, berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akan terkena hukuman pidana. Khususnya pada Pasal 44 ayat (4) adalah penjara selama 10 tahun atau denda Rp 1 miliar.

Permasalahannya sekarang, bagaimana aplikasi penanganan untuk menghukum pelaku pemalsu ijazah tersebut. Hal tersebut tidak akan tertangkap kalau, kalau sistem kerjanya tidak dilakukan dengan kesungguhan. Selain itu, yang lebih penting lagi, agar tidak terus berlanjut, maka kita harus menata ulang (revitalisasi) pendidikan, agar sikap mental bangsa tidak terlalu mengagungkan lembar kertas ijazah.

Secara normatif, jika kita berkehendak untuk menata mental bangsa, atau dalam istilah yang dimunculkan Pak Presiden, Jokowi Widodo yaitu melakukan Revolusi Mental Bangsa. Revolusi mental yang pertama harus dibangun adalah mental kejujuran. Semua komponen dalam sistem pendidikan (pemerintah, masyarakat dan keluarga) harus membuat satu komitmen bersama dan gayut bersambung melakukan penataan peran dalam membangun mental kejujuran melalui proses pendidikan.

Kita semua sudah hafal tujuan Pendidikan Nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang pertama adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu ciri manusia yang beriman dan bertaqwa adalah mereka yang mempuunyai watak dan kepribadian jujur.

Dan inilah sejatinya yang harus kita bangun dan kita tanamkan kepada setiap generasi kita.
Akar masalahnya, mengapa manusia dewasa menjadi penipu, pembohong dan tidak taat azas terhadap hukum dan aturan yang ada, kerena waktu kecilnya kurang didikan mengenai kejujuran oleh orang tua kita. Yang dimaksud orang tua di sini bisa pemimpin keluarga (ibu-bapak), pemimpin masyarakat dan pemimpin bangsa. Kita punya keyakinan bahwa sikap mental pemalsu ijazah, sebenarnya bersumber dari akar ketidakjujuran kita. (Sumber Malang Post, 3 Juli 2015).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Prestasi Ditengah Keterbatasan Multimedia Film Pendidikan Menunjang Pembelajaran IPS Terpadu


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: