Gelar Abal-abal

29 Mei, 2015 at 12:32 am

Oleh Arbai
Pendidik, alumnus MM UGM, Yogyakarta.

Hari-hari ini wajah dunia pendidikan tinggi kita sedang tercoreng. Kabar merebaknya gelar abal-abal yang dikeluarkan beberapa perguruan tinggi sungguh sangat memalukan. Tidak tanggung-tanggung, jual-beli gelar baik sarjana, magister, dan doktor dilakoni perguruan tinggi dengan tanpa berpayah-payah kuliah. Menurut laporan masyarakat, sedikitnya 18 perguruan tinggi diduga melakukan transaksi jual-beli ijazah. Perguruan tinggi yang notabene pencetak generasi masa depan dan tempat bernaungnya para akademikus, pakar, dan ahli ternyata tidak luput dari perilaku yang tidak terpuji, manipulasi, dan tidak jujur.

Langkah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membawa kasus dugaan penipuan penerbitan ijazah palsu ke ranah pidana patut dipuji agar memberikan efek jera bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan dan mereka yang membeli gelar abal-abal itu. Obral ijazah palsu pertanda masih lemahnya sistem pengawasan dan merebaknya pola pikir instan di kalangan masyarakat pengguna tanda lulus bodong. Konon kabarnya, untuk memperoleh gelar kesarjanaan sampai doktoral cukup “ditebus” dengan Rp 35-57 juta.
Penyakit gila gelar abal-abal memang bukan hanya kali ini terjadi. Pada rentang tahun 2012-2013 juga ditemukan kasus plagiarisme yang dilakukan para dosen di perguruan tinggi. Laporan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ada 100 dosen setingkat lektor, lektor kepala, dan guru besar di berbagai perguruan tinggi yang kedapatan melakukan plagiarisme.

Setali tiga uang, ratusan guru, baik swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS), banyak ditemukan memalsukan ijazah saat mengikuti proses sertifikasi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). (Republika, 5/10/2013).

Hal yang sangat menyedihkan adalah plagiarisme dan pemalsuan ijazah yang dilakukan guru dan dosen ini bertujuan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dan kenaikan jabatan. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa orang-orang terdidik mencari nafkah atau penghasilan dengan cara tidak jujur dan bertentangan dengan moral dan etika. Sulit dipercaya dosen dan guru mau melakukan tindakan sekeji itu.

Plagiarisme dan memalsukan ijazah merupakan sebuah “budaya” instan yang tidak mendidik, mencerminkan ketidakjujuran seseorang, dan mempunyai dampak sangat besar bagi dirinya dan orang lain. Apalagi jika dilakukan seorang dosen dan guru yang merupakan panutan bagi mahasiswa dan siswanya. Ini akan memberikan contoh yang kurang baik dan tidak mendidik pada mereka. Jadi, tidak perlu heran juga jika ada mahasiswa dan siswa yang suka menyontek. Dosennya dan gurunya saja begitu.

Sejatinya, bangunan integritas akademik dan integritas moral harus dipegang teguh oleh seluruh civitas akademika perguruan tinggi. Dalam kondisi yang demikian, tidak selayaknya persoalan-persoalan yang menyangkut kejujuran darii sisi moral dan akademik harus terjadi. Itu karena hal ini sangat berseberangan dari roh perguruan tinggi.

Adanya jual-beli gelar dan memalsukan ijazah merupakan penyakit kronis yang menginginkan sesuatu dengan secara instan. Jadi, tidak mengejutkan ada situs yang mengobral ijazah tanpa harus berpayah-payah kuliah.

Soal ijazah palsu tentu saja terkait moral dan kejujuran. Dapat diduga orang-orang yang kuliah di perguruan tinggi yang berani mengeluarkan ijazah palsu sedari awal tujuannya bukanlah menuntut ilmu, melainkan hanya untuk mendapat ijazah dan sebuah gelar. Sayangnya, pemakai ijazah abal-abal ini ditengarai banyak menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di lingkup PNS maupun jabatan-jabatan penting lainnya seperti anggota dewan.

Melihat kenyataan banyak PNS diindikasikan memakai gelar abal-abal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi akan menindak keras. Yuddy akan mengeluarkan surat edaran ke kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengecek ulang ijazah PNS. Alasan Yuddy jelas, negara dirugikan jika terdapat PNS yang menggunakan ijazah palsu karena memengaruhi kepangkatan, formasi, dan keadilan yang diberikan negara. Pemerintah tak ingin negara mengeluarkan biaya yang sia-sia kepada orang yang sebenarnya tidak berhak.

Sikap menpan-RB ini patut diapresiasi agar pengguna ijazah palsu di kalangan PNS merasa jera dan diharapkan dapat mencegah PNS lain bertindak serupa. Sudah semestinya seleksi ketat diberlakukan bagi PNS yang akan menduduki jabatan penting, tidak hanya melihat gelar yang disandangnya, tetapi harus ada tes kompetensi yang menguji layak tidaknya ia menduduki jabatan itu.

Untuk menekan maraknya ijazah palsu sudah seharusnya dilakukan pengawasan oleh pihak berwenang agar tidak ada lagi perguruan tinggi yang melakukan transaksi jual-beli ijazah. Selain pengawasan, pemerintah dan kepolisian juga harus melakukan tindakan tegas terhadap kampus dan lulusannya yang menggunakan ijazah palsu di instansi pemerintah. Hukuman dan tindakan tegas yang diberikan kepada PNS yang menggunakan ijazah ilegal setidaknya akan membuat PNS berpikir ulang untuk mengikuti langkah serupa, minimal membuat mereka jera. Semoga. (Sumber : Sinar Harapan, 29 Mei 2015).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Aspek Ideologis Ijazah Palsu Perspektif Masa Depan Filsafat Buddha


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: