Indeks Integritas dan Kejujuran Sekolah

6 Mei, 2015 at 6:57 pm

Edi TakariyantoOleh Drs Edi Takariyanto
Wakil Kepala SMP Negeri 2 Bawen Kabupaten Semarang, Narasumber Budaya Baca USAID Prioritas Provinsi Jawa Tengah.

Ujian nasional yang jujur merupakan harapan dari seluruh komponen bangsa. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP) supaya pelaksanaan UN dapat berjalan dengan jujur, mulai dari pengawasan silang, paket soal yang bervariasi, sampai lembar jawab komputer yang harus ditulisi “Saya mengerjakan ujian dengan Jujur”.

Fakta di lapangan, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, ketidakjujuran masih mewarnai pelaksanaan UN dari tahun ke tahun. Bagi peserta didik, ketidakjujuran itu dipicu oleh keinginan untuk memperoleh nilai UN dalam rangka memuluskan cita-citanya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga bagi sekolah rata-rata UN yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan sekolah di mata masyarakat maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

Pada pelaksanaan UN tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya menggunakan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan tetapi juga untuk menentukan indeks integritas sekolah. capaian indeks integritas sekolah akan memperlihatkan seberapa jujur sekolah dalam melakukan UN.

Sebagai contoh, sekolah dengan indeks integritas 85 maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut memiliki indikasi sebesar 15 persen telah terjadi kecurangan. Salah satu tekhnik yang digunakan dalam menentukan indeks integritas sekolah dengan mengamati pola jawaban yang terdapat di dalam satu ruang UN. Jika pola jawaban yang terdapat dalam satu ruang sama dapat dipastikan indeks integritasnya rendah dan dapat dipastikan telah terjadi kecurangan.

Dampak Integritas Sekolah
Penerapan indeks integritas untuk mengukur tingkat kejujuran sekolah merupakan komitmen pemerintah untuk menegakkan kejujuran di dunia pendidikan. Kebijakan ini diambil oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaa setelah berbagai upaya yang dilakukan selama ini ternyata belum mebuahkan hasil yang maksimal.

Perubahan penilaian terhadap sekolah yang selama ini mengacu pada hasil UN dan persentase kelulusan akan ditambah dengan capaian indeks integritas sekolah. Anggapan bahwa sekolah yang berkwalitas adalah sekolah yang rata-rata ujian nasional dan persentase kelulusan tinggi mulai tahun ini dianggap belum cukup jika ternyata indeks integritasnya rendah.

Upaya ini diharapakan mampu menghentikan praktik-praktik kecurangan sekaligus memacu sekolah- sekolah untuk mendapatkan indeks integritas yang tinggi. Indeks integritas yang tinggi akan memberikan kepercayaan dari publik terhadap sekolah tersebut, sebaliknya jika indeks integritasnya rendah maka sekolah akan ditinggalkan oleh publik.

Selain itu, sekolah dengan indeks integritas yang rendah tentu akan memberikan gambaran yang negatip terhadap seluruh pengelolaan di sekolah tersebut. Indeks integritas yang dimiliki oleh sekolah- sekolah di lingkup kabupaten/ kota akan menentukan capaian indeks integritas kabupaten/ kota demikian sampai ke tingkat provinsi..

Saat ini, institusi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi misalnya perguruan tinggi ternyata sangat mendukung kebijakan baru yang diambil oleh Mendikbud. Bahkan beberapa universitas di Jawa Tengah akan menggunakan indeks integritas sekolah sebagai pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Langkah yang diambil oleh beberapa uninversitas tersebut diharapkan menjadi contoh bagi institusi pendidikan yang lain dalam penerimaan mahasiswa atau siswa baru.

Harapan Pemerintah
Sudah saatnya sekolah berupaya untuk memperoleh hasil UN yang tinggi disertai dengan indeks integritas yang tinggi pula. Saat ini, indeks integritas hanya diukur pada saat berlangsungnya UN tetapi menyiapkan peserta didik yang jujur harus dilakukakan setiap hari. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota diharapkan juga memberi dorongan kepada sekolah untuk mengelola sekolah berlandaskan kejujuran.

Usaha-usaha untuk membentuk karakter jujur pada peserta didik di sekolah saat ini baru sebatas rancangan. Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) unsur karakter salah satunya jujur sudah dimaksukkan. Demikian juga pada rancangan penilaian akhlak mulia kejujuran merupakan salah satu dimensinya. Namun, semua rencana tersebut sangat lemah dalam implementasinya sehingga belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Upaya penegakan kejujuran di sekolah juga sering dilanggar oleh kebijakan sekolah itu sendiri terutama yang menyangkut hasil penilaian. Demi meluluskan peserta didiknya sering aspek kejujuran diabaikan misalnya saat pengolahan Nilai Sekolah(NS). Ketidakjujuran itu akan nampak dari perbedaan yang terlalu jauh antara nilai ujian sekolah dengan nilai ujian nasionalnya.

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi keleluasaan pada sekolah untuk menentukan kriteria kelulusan bagi peserta didiknya, saatnya pula sekolah menegakkan kejujuran dalam segala aspek. (Kontak person : 085740681345. Email: : editakariyanto@gmail.com

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tags: , .

Revitalisasi Pendidikan Anti Korupsi Usia Dini Pendidikan Vokasi dan Berwirausaha


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: