Jalan Pintas

5 Mei, 2015 at 12:00 am

Oleh Zulfikri Anas
Pemerhati Pendidikan, Yayasan Al-Iman, Citayam, Depok

“Ketika kita terbang melintasi beberapa negara, dari atas terlihat ada sebuah taman indah yang di tengah-tengahnya ada jalan pintas. Nah, kita sedang melintasi Indonesia”. Candaan Prof Koentjaraningrat–bapak antroplogi Indonesia–ini membuat kita tersenyum getir, sedemikian “hebatnya” bangsa ini membuat “jalan pintas” sehingga dijadikan “ciri”.

Meskipun, candaan itu terkesan hiperbola, tapi harus diakui begitulah adanya. Di depan sebuah kantor pemerintah ada pagar besi di atas median jalan raya sebagai tanda larangan menyeberang. Entah siapa yang memulai, salah satu jeruji pagar besi itu dibengkokkan dan cukup untuk menyelinapkan badan bagi yang ingin jalan pintas.

“Jalan pintas” ada di mana-mana; mengurus SIM, KTP, izin usaha, pajak, dan juga di dunia pendidikan saat orang tua mencari sekolah favorit anaknya. Jalan pintas selalu dicari karena dianggap solusi paling menguntungkan. Koentjaraningrat menyebut cara instan meraih keuntungan dengan mentalitas menerabas.

Mentalitas menerabas ini termasuk ciri yang menonjol di masyarakat kita di samping mentalitas lain, seperti meremehkan mutu, tidak percaya pada diri sendiri, tidak disiplin, dan mengabaikan tanggung jawab. Mentalitas menerabas ini juga tercermin di setiap penyelenggaraan ujian nasional (UN). Mendikbud pun–seperti dikutip berbagai media–mengakui, selama 11 tahun penyelenggaraan UN, selalu ada kebocoran. Masak, tiap tahun kita direpotkan persoalan yang sama?

Selama ini, suasana “mencekam” selalu dihadirkan di setiap menjelang UN, doa massal disertai isak tangis pun pecah. Sejak awal, UN dijadikan “alat” untuk “mengancam” dan menakut-nakuti siswa. Mengapa UN begitu menyeramkan? Bukankah sebagai manusia kita sudah menyatakan diri “siap diuji Allah?” Mengapa justru “ujian” dari sesama manusia begitu menakutkan?

Siapakah sebetulnya yang takut dan tidak siap diuji? Peserta didik, orang tua, guru, kepala sekolah, kepala dinas, atau kemdikbud sebagai sebuah sistem? Jika yang khawatir adalah peserta didik, mengapa ia khawatir? Apakah mereka meragukan kompetensinya? Apakah cara guru membelajarkan materi pelajaran tak tepat sehingga anak tidak yakin dengan kompetensinya? Atau, soal ujian terlalu sulit melampaui kompetensi siswa? Bila ini terjadi, kita telah melanggar ketentuan tentang validitas dan reliabilitas alat uji, kita tidak boleh menguji sesuatu yang tidak pernah diajarkan.

Jika semua pertanyaan di atas kita jawab “ya”, tak ada satu pun “kesalahan” yang bersumber dari siswa. Katakanlah, selama belajar siswa banyak main, malas belajar, dan mencontek, juga tidak bisa disebut kesalahan mereka.

Bagaimana jika kesalahan itu berawal dari iklim pembelajaran yang tidak mengakomodasi kebutuhan dan cara belajar anak? Atau, perilaku menerabas itu sudah “dibiasakan” pada saat ulangan harian dan melalui “les-les privat” oleh guru?

Jika bukan kesalahan peserta didik, mengapa mereka yang harus “membayar” dengan cara mengulang ketika mereka tidak lulus? Ini tidak adil dan siapakah yang seharusnya bertanggung jawab ketika capaian hasil mereka tidak memenuhi standar? Kalau kita merujuk pada pandangan Eric Jensen, “Anak-anak yang gagal dan sekolah yang gagal adalah indikasi sistem yang salah, bukan otak yang salah” maka kegagalan anak adalah “utang” yang harus dibayar oleh dunia (sistem) pendidikan, bukan sebaliknya.

Sebetulnya, dengan mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sejak 2004, sangatlah aneh bila semua orang takut anaknya tidak lulus UN. Ciri utama KBK adalah menganut pendekatan belajar tuntas. Ketuntasan dalam KBK dilihat dari ketuntasan penguasaan tahap demi tahap kompetensi selama proses pembelajaran, pembelajaran mengalir berdasarkan kecepatan dan tingkat penguasaan kompetensi anak.

Untuk memudahkan proses pencapaian kompetensi, setiap guru menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebagai patokan pelayanan. KKM terendah 60, artinya, anak yang “paling lemah” minimal menguasai 60 persen dari 100 persen kompetensi yang diajarkan. KKM sesungguhnya adalah “utang” guru pada anak, bukan sebaliknya.

Jika anak tak mencapai batas minimal, guru akan memberikan pelayanan sampai anak tersebut menguasai batas minimal itu. Bila prinsip utama KBK ini diterapkan dengan sebenarnya, tidak akan ada anak yang tinggal kelas. Nah, apabila batas minimal kelulusan UN di bawah itu, yaitu 5,5 (55 persen dari 100 persen kompetensi yang dipelajari), sangatlah aneh bila kita khawatir anak gagal di UN, apalagi jika soal-soal UN benar-benar valid dan reliabel. Semua anak akan tenang menghadapi UN dan siap lulus!

Kepanikan massal yang selama ini menyelimuti semua pihak, tiba-tiba lenyap bersamaan dengan kebijakan pemerintah untuk menghapus UN sebagai salah satu penentu kelulusan. Ini salah satu pasal sakti dalam PP 13/2015.

Apakah ini bisa mencegah orang tidak memilih jalan pintas? Yang jelas, UN SMA yang lalu masih ada. Bila UN tidak menjadi penentu, tentu sangat boleh jika ada anak tidak ikut UN? Atau, ada anak yang ikut UN, tapi jawabannya salah semua, ketika hasil UN ini dirata-ratakan dengan hasil penilaian di sekolah, nilai rata-rata anak ini menjadi turun (di bawah 5,5), apakah sekolah berani atau boleh meluluskan anak tersebut?

Jika anak yang bersangkutan tidak diluluskan, berarti UN masih tetap menjadi penentu! Setali tiga uang, apa arti “hasil UN dijadikan pertimbangan untuk kelanjutan pendidikan?”

Jika untuk kepentingan pemetaan mutu dan pembinaan, tentu anak yang capaian UN-nya rendah menjadi anak yang beruntung karena kualitas pembinaannya akan ditingkatkan dan bukan tidak mungkin anak itu dipindahkan ke sekolah yang mutunya lebih baik. Semakin banyak anak yang capaian UN-nya rendah di suatu sekolah maka bantuan pemerintah akan mengucur deras. Pemerintah akan meningkatkan kemampuan profesional guru di sekolah pinggiran yang selama ini jauh dari perhatian. Logikanya begitu, tapi apakah pemerintah akan melakukan itu?

Perubahan kebijakan tentang UN ini akan bermakna jika pemerintah segera berupaya keras memeratakan mutu pendidikan. Jika masih ada sekolah unggulan dan nonunggulan, dan hasil UN dijadikan referensi untuk melanjutkan pendidikan, kemunafikan dalam pendidikan justru makin terselubung, makin canggih, dan akan makin masif. Dan, memidanakan para pembocor soal juga tidak akan menjamin UN berikutnya akan bersih, seperti kata pepatah, ibarat “mengejar kereta api”, napas sesak, tapi kereta tak pernah terkejar. Bagaimanapun, UN telah berjasa mengungkap kemunafikan dalam pendidikan. (Sumber : Republika, 5 Mei 2015).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Guru Honorer, Siapa Peduli? Revitalisasi Pendidikan Anti Korupsi Usia Dini


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: