PAUD, Kunci Masa Depan Bangsa

30 April, 2015 at 12:12 am

Oleh Nanang Martono
Dosen sosiologi pendidikan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Pendidikan nasional masih menyisakan banyak masalah. Ketimpangan sosial adalah masalah klasik yang belum mampu diatasi pemerintah, termasuk pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.

Ketimpangan pendidikan menjadi isu pokok yang menjadi awal berbagai masalah pendidikan di Tanah Air. Ini menyebabkan sebagian anak bangsa tidak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas di berbagai daerah.

Tidak hanya pendidikan tinggi, sebagian anak harus kehilangan masa emasnya ketika mereka gagal mendapatkan pendidikan berkualitas di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD). Pemerintah seolah beranggapan, PAUD hanya salah satu pendidikan dasar sehingga peran PAUD seolah dipandang sebelah mata. Pengelolaan PAUD di banyak daerah dilakukan secara asal dan tidak profesional.

Anak Tiri
PAUD sampai saat ini terkesan menjadi anak tiri dalam jajaran jenjang pendidikan formal. Di jalur birokrasi kelembagaan, PAUD berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD.
PAUD menjadi jenjang pendidikan “wajib” sebelum anak memasuki SD. Namun dalam praktiknya, urgensi lembaga pendidikan ini hanya dipandang sebelah mata.

SBY sibuk membuka banyak perguruan tinggi negeri (PTN), terakhir ia meresmikan 12 PTN, ini seolah me¬nyiratkan pertanda bahwa pemerintah lebih mengutamakan kualitas pendidikan tinggi daripada pendidikan dasar dan PAUD.

Menurut penulis, ada beberapa alasan mengapa pemerintah memilih mendongkrak peningkatan pendidikan tinggi (PT) dibandingkan pendidikan dasar. Pertama, kualitas PT akan membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Ini didukung keberadaan publikasi ilmiah dan riset-riset yang lebih banyak dihasilkan. Dunia internasional lebih banyak menyoroti kualitas PT daripada kualitas pendidikan dasar.
Kedua, posisi PT lebih dekat dengan pemerintah. Jadi, pemerintah memiliki banyak kepentingan dengan bekerja sama dengan PT.

Ketiga, PT diisi orang-orang yang memiliki kualitas akademik tinggi. Suara mereka lebih didengar pemerintah.

Sementara itu, PAUD tidak terekspos dikarenakan posisinya “jauh” dari pusat kekuasaan. Operasionalisasi PAUD negeri dilaksanakan pemerintah desa. Sebagian besar personel PAUD juga tidak memiliki akses yang baik untuk turut menyuarakan segala permasalahan yang dihadapi PAUD.

Masalah Klasik
Masalah klasik pertama adalah sumber pendanaan. Banyak lembaga PAUD didirikan dengan kondisi memprihatinkan, dengan ruang kelas dan fasilitas yang tidak standar, dari sisi kuantitas, kualitas, serta standar keamanan.

Kedua, masalah guru. Rendahnya kualitas pengelolaan PAUD menyebabkan banyak guru PAUD tidak berkompetensi. Banyak PAUD di desa yang diajar ibu-ibu atau remaja yang tidak memiliki aktivitas rutin (baca: tidak memiliki pekerjaan).

Ketiga, minimnya PAUD negeri menginspirasi beberapa pihak mendirikan PAUD swasta yang berbiaya sangat mahal. Akibatnya, ketidaksetaraan sosial sudah dimulai sejak anak memasuki jenjang pendidikan PAUD.

Di sisi lain, banyak pihak mendirikan PAUD dengan program pembelajaran yang tidak sesuai standar. Beberapa di antaranya memanfaatkan PAUD sebagai tempat menanamkan ideologi tertentu.

Ada pula PAUD swasta yang diboncengi kepentingan kapitalis untuk meraup keuntungan yang tidak sedikit. Akibatnya, terjadi simpang siur kurikulum di PAUD: boleh mengajarkan baca tulis hitung (calistung) atau tidak. Sementara itu, sebagian guru SD semakin malas mengajarkan calistung mulai kelas satu. Di beberapa tempat, kemampuan calistung bahkan menjadi salah satu materi seleksi masuk SD.

Ini adalah dampak pemberlakuan kurikulum yang tidak standar, serta minimnya kontrol dari pemerintah. Kasus TK Jakarta International School (JIS), beberapa waktu lalu, merupakan bukti nyata lemahnya kontrol pemerintah atas pendirian TK. Kemungkinan besar, masih banyak PAUD tidak berizin yang berdiri di daerah.

Di sisi lain, sebagian orang tua merasa bangga dan sangat menikmati ketika anak mereka berhasil menjadi mangsa kapitalis. Mereka bangga memamerkan anaknya yang sudah pandai calistung dan cakap berbahasa Inggris, meski usianya masih balita. Mereka tidak peduli anaknya paham mengenai etika atau nilai-nilai sosial yang seharusnya menempati porsi sangat besar dalam pembelajaran di PAUD atau tidak.

Standardisasi
Sekarang saatnya pemerintah baru mereformasi regulasi penyelenggaraan PAUD. Pendidikan untuk anak usia dini adalah fondasi pendidikan paling bawah yang menentukan keberhasilan jenjang pendidikan di atasnya. Ini PR utama bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Agenda yang mendesak, antara lain peningkatan kualitas guru PAUD serta peningkatan pengawasan standardisasi PAUD. Pengalokasian dana penyelenggaraan PAUD secara mandiri, bukan dimasukkan dalam dana alokasi pembangunan desa seperti yang direncanakan pemerintah sebelumnya, juga perlu diperhatikan.

PAUD adalah lembaga formal kedua setelah anak mendapat nilai-nilai sosial dalam lingkungan keluarga. Ini peran penting dan strategis PAUD dalam pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik sebelum masuk ke SD, yang dituntut lebih banyak mengembangkan dimensi kognitif siswa daripada psikomotoriknya.

PAUD memang dituntut lebih banyak mengembangkan dimensi afektif siswa. Kegagalan pendidikan karakter di PAUD akan berakibat kegagalan pendidikan di jenjang selanjutnya.

Sangat disayangkan ketika banyak anak tidak mampu menikmati pendidikan di PAUD berkualitas karena biaya pendidikan relatif mahal. Padahal, pemerintah telah menggratiskan pendidikan dasar dan menengah. Ini sebuah ironi. Kini, saatnya pembenahan pendidikan dasar menjadi prioritas utama bagi pemerintah baru. (Sumber: Sinar Harapan, 30 April 2015)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Mengembalikan Karakter Bangsa Merayakan Belajar


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: