UN Online dan Mitos Efisiensi

16 April, 2015 at 12:01 am

Oleh Eko Slamet Aryadi
Alumnus Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya

Mulai Senin (13/4) hingga Rabu (15/4), seluruh siswa SMA sederajat di seluruh Indonesia serentak menjalani ujian nasional (UN). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, UN kali ini tidak dijadikan syarat mutlak penentu kelulusan siswa. Pada tahun ini juga, untuk kali pertama, UN dilakukan dengan dua cara: online dan manual.

Sistem online atau yang juga dikenal dengan computer based test (CBT) mulai diperkenalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pelaksanaan UN tahun ini. Diharapkan, tahun depan sistem ini bisa menggantikan sistem ujian manual atau paper based test (PBT) yang selama ini digunakan. Namun, untuk tahun ini, masih banyak sekolah yang memilih untuk mengadakan ujian jenis PBT seperti tahun sebelumnya.

Penerapan sistem online diklaim mampu mengatasi berbagai permasalahan akut yang selalu menyertai penyelenggaraan UN tiap tahun. Kemendikbud percaya UN CBT mampu menekan kasus kebocoran soal dan berbagai tindak kecurangan. Lebih dari itu, sistem baru ini dipercaya memberikan banyak efisiensi. Pemerintah bisa lebih menghemat banyak anggaran yang biasa digunakan untuk mencetak dan mendistribusikan naskah ujian. Membuat variasi soal ujian pun konon lebih mudah dengan memanfaatkan sistem ini.

Banyak pihak yang kontra terhadap penerapan UN online. Ketersediaan komputer dan jaringan internet yang memadai menjadi batu sandungan bagi kebanyakan sekolah. Bagi sekolah di daerah perkotaan, hal ini mungkin bisa diakali. Lain halnya dengan sekolah-sekolah di desa atau daerah terpencil. Jelas, akar masalah ini adalah belum meratanya pembangunan dan sumber daya manusia di negeri tercinta ini.

Rasanya tergelitik melihat problem ini. Layak rasanya jika kita mempertanyakan beberapa hal berikut: apakah sistem online efisien dan benar-benar bisa mengatasi berbagai masalah UN selama ini? Dan yang paling penting dan utama, apakah pelaksanaannya akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan?

Tentu saja, tidak serta-merta kualitas pendidikan kita akan meningkat dan berbagai masalah akan lenyap seketika karena sistem baru ujian diterapkan. Bahkan, mungkin efisiensi yang ramai dieluh-elukan hanyalah sekadar mitos dan retorika belaka.

Memiliki komputer dengan jumlah satu berbanding tiga adalah salah satu syarat Kemendikbud agar sebuah sekolah bisa menyelenggarakan UN CBT. Katakanlah ada satu sekolah yang memiliki 300 siswa, maka untuk bisa melaksanakan ujian, sekolah harus memiliki sedikitnya 100 unit komputer. Jumlah komputer sebanyak ini tentunya bukan sedikit bagi sebuah sekolah.

Di Gresik, tempat saya tinggal, misalnya, sebuah SMA rata-rata paling banyak memiliki komputer 50 unit, sedangkan siswa kelas tiga yang ikut ujian ada 10-11 kelas dengan 30 siswa di setiap kelasnya. Misalnya satu unit komputer dihargai Rp 3 juta, bisa dibayangkan banyaknya uang yang dikeluarkan sekolah untuk belanja kekurangan komputer yang diperlukan.

Dana yang dikeluarkan pun belum termasuk biaya koneksi internet, pengadaan hardware lain, seperti genset/UPS, dan biaya perawatan perangkat rutin. Jika sistem ini benar diterapkan secara menyeluruh tahun depan, pemerintah mungkin akan sukses menghemat anggaran. Namun, tidak demikian dengan sekolah penyelenggara ujian.

Kecepatan sistem online memang tidak perlu diragukan lagi dari segi efisiensi waktu distribusi soal. Namun, penggunaan komputer dalam waktu yang sama juga menimbulkan masalah. Rasio komputer dan siswa yang tidak sebanding mau tidak mau memaksa agar tiap harinya ujian dibagi menjadi beberapa sesi. Misalnya, dalam model sebelumnya, UN bisa diselesaikan oleh 300 siswa dalam waktu dua jam secara bersamaan. Akan tetapi, kali ini tiap sesi hanya bisa dilakukan 100 orang tiap dua jamnya.

Bukankah waktu guru yang mengawasi dan murid yang menunggu giliran ujian menjadi lebih lama?

Istilah “tidak mungkin” tidak pernah ada dalam dunia teknologi komputer dan internet. Memang UN tidak lagi menjadi syarat utama penentu kelulusan. Namun, jika sistem online ini benar-benar diterapkan, pengamanan jaringan dan server yang superketat mutlak harus dipersiapkan. Jangan sampai pengamanan yang digunakan hanya abal-abal sehingga memudahkan pihak-pihak tertentu untuk meretas, mengganggu, atau bahkan memanipulasi data hasil ujian. Saat ujian sedang berjalan, konfigurasi koneksi internet pun harus dibatasi sedemikian rupa agar peserta ujian tidak dapat mengakses hal lain selain materi yang sedang diujikan.

Akrab dengan komputer dan internet mungkin adalah hal umum dan biasa bagi para siswa di perkotaan. Berbeda halnya di perdesaan dan daerah terpencil di mana masih banyak dijumpai siswa yang masih gagap teknologi (gaptek). Dengan pergantian sistem ini, kita tidak bisa begitu saja memaksa dan menyulap para siswa gaptek tersebut menjadi melek teknologi dalam sekejap. Bagi para siswa yang buta teknologi, UN CBT adalah sesuatu yang (mungkin) masih di luar jangkauan mereka. Jika ini terjadi, efisiensi hanya akan terjadi di kota-kota. Sedangkan, di desa dan daerah terpencil tetap saja sama.

Rencana implementasi sistem baru UN seolah menambah berbagai kerumitan dan problem di negeri ini. Meski tak lagi menjadi momok bagi siswa, pelaksanaannya masih membawa banyak pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Mungkin manusia Indonesia sudah telanjur “gila” dan terlalu jatuh cinta pada kecanggihan teknologi.

Karut-marutnya negeri di berbagai dimensi tampaknya sudah semakin akut hingga berdampak pada dunia pendidikan. Berbagai model dan cara ditempuh setiap tahun untuk memajukan mutu pendidikan lewat UN. Sayang, hingga saat ini belum tampak hasil yang signifikan.

Mungkin kita perlu berkaca pada negara maju, seperti Amerika, Kanada, dan Belanda, di mana tanpa UN mereka sukses membangun sumber daya manusia dan kualitas pendidikan yang unggul. Gong pelaksanaan UN online sudah ditabuh. Kita tinggal menunggu apakah efisiensi yang diinginkan benar-benar akan terjadi atau semua itu hanya sebatas mitos dan retorika yang masih jauh panggang dari api. (Sumber : Republika, 16 April 2015)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Provinsi Jawa TengahUN 2015 dan PR Pemerintah Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Perubahan


ISSN 2085-059X

  • 647,977

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: