Provinsi Jawa TengahUN 2015 dan PR Pemerintah

15 April, 2015 at 8:15 am

Oleh Sutrisno
Pendidik, mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Ujian Nasional (UN) kembali digelar. Dimulai tingkat SMA/MA/SMK yang diselenggarakan 13-15 April 2015. UN 2015 bukan lagi monster menakutkan bagi orang tua, siswa, dan guru.

Bab II Pasal 2 Ayat (2) Permendikbud Nomor 5/2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, menegaskan kelulusan peserta didik ditetapkan satuan pendidikan. Dengan demikian, dominasi peran UN sebagai penentu kelulusan, sudah dihapus. Sekolah dan pendidik sudah diberikan kewenangan lebih besar dalam menentukan kelulusan peserta didiknya, seperti yang diharapkan banyak pihak.

Hasil UN hanya sebagai bahan evaluasi dan pemetaan kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pertimbangan masuk perguruan tinggi.

Kelulusan siswa ditentukan sepenuhnya oleh pihak sekolah, dengan mempertimbangkan hasil semua mata pelajaran dan aspek perilaku siswa. Dengan begitu, walaupun hasil UN rendah, siswa tetap dapat lulus karena nilai-nilai lain juga dipertimbangkan.

Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2015, sekolah tingkat SMP/SMA/SMK sebenarnya diberi kebebasan menentukan formulasi/komposisi/persentase besaran nilai ujian sekolah dan rata-rata nilai rapor, yang akan menjadi syarat utama kelulusan tersebut, yakni 30-50 persen nilai ujian sekolah dan 50-70 persen nilai rapor. Namun, Kemdikbud menetapkan nilai standar kelulusan UN untuk tiap mata pelajaran yang diujikan lebih dari 5,5.

Siswa yang hanya mendapatkan nilai 5,5 atau kurang untuk suatu mata pelajaran, dapat mengulang ujian pada tahun berikutnya untuk mata pelajaran itu saja. Bahkan, direncanakan mulai 2016, UN diselenggarakan awal semester terakhir sehingga siswa yang mendapat nilai di bawah standar atau tidak lulus untuk mata pelajaran tertentu bisa mengulang pada semester yang sama, tanpa harus menunggu tahun berikutnya. Dengan kebijakan ini, siswa diharapkan terpacu memperbaiki kemampuan diri terhadap mata pelajaran tertentu dan mendapat hasil maksimal terhadap pencapaian standar nasional.

Pihak sekolah merespons positif formula ini, bahwa UN bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Namun, dimasukkannya penilaian keseharian siswa dalam penetuan kelulusan, dipandang sebagai suatu kebijakan yang terlambat.

Sudah semestinya kelulusan siswa ditentukan dari keseluruhan kemampuan yang ada pada dirinya, yakni mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ini berarti pemerintah pusat sudah sadar hingga kini, formulasi kelulusan siswa belum tepat dan kurang efektif mengukur tingkat kecerdasan atau kemampuan para siswa.

Ketika kelulusan siswa diserahkan kepada sekolah masing-masing, para guru akan diuji seberapa konsisten dan objektif dalam memberikan nilai kepada anak didiknya. Ada kekhawatiran para guru dan sekolah tidak bisa objektif.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa semua guru ingin anak didiknya lulus dengan nilai baik. Anak didik yang lulus dengan nilai baik tentu berdampak baik juga terhadap citra para guru dan sekolah. Keketidakjujuran dan kecurangan pun bisa ditempuh para guru dengan tidak segan-segan membubuhkan nilai tinggi pada setiap mata pelajaran, terutama mata pelajaran UN, agar nantinya jika dirata-rata dengan nilai UN dapat mencapai angka kelulusan.

Dalam ujian sekolah, para guru dan korektor dengan mudah membuat kesepakatan nilai minimal. Jika hal ini terjadi, kekhawatiran terjadinya praktik demoralisasi pendidikan menjadi semakin nyata.

Untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi kelulusan siswa, pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian hasil belajar di tingkat sekolah harus ekstra ketat. Dinas Pendidikan kota/kabupaten harus jeli dan cermat menganalisis data nilai kegiatan ulangan tiap semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah sebagai syarat akreditasi sekolah; termasuk memberikan dokumen rapor dengan kecanggihan teknologi sehingga sulit untuk dimanipulasi, diganti, atau dipalsukan.

Sekolah yang terindikasi melakukan kecurangan dan manipulasi nilai, diumumkan ke masyarakat sebagai bentuk hukuman sosial. Dengan cara demikian, sekolah yang memiliki rencana melakukan ketidakjujuran, akan berpikir ulang. Sesungguhnya ujian terbesar dalam pelaksanaan UN bukan bagaimana mendapatkan nilai tinggi, melainkan bagaimana agar UN bisa berjalan dengan baik dan benar.

UN 2015 dilaksanakan dalam dua model, paper based test (PBT) dan computer based test (CBT). UN model PBT teknisnya sama dengan yang sudah terlaksana selama ini. Siswa mengerjakan soal UN secara manual, dengan kertas jawaban yang tersedia.

Dalam UN CBT, siswa mengerjakan soal di komputer. UN CBT memiliki nilai positif, antara lain validitas hasil, hemat anggaran, dan mencegah berbagai kecurangan. Kondisi geografis dan kekurangan infrastruktur (komputer, jaringan internet, listrik, dan SDM) menjadikan tidak semua sekolah menerapkan UN CBT.

Harus diakui, sehebat apa pun sistem yang dibangun tentu ada kekurangannya, begitu juga dengan sistem UN CBT. Namun, setidaknya kita sudah melihat adanya niat baik dari pemerintah untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan setiap pelaksanaan UN.

Hasil UN 2015 akan dijadikan sebagai alat ukur dan pemetaan kualitas pendidikan nasional. Hal ini merupakan penyederhanaan luasnya aspek kajian pendidikan itu sendiri. Dunia pendidikan memiliki pilar penting, seperti anak didik, pendidik, sekolah sebagai lembaga, keluarga (orang tua), masyarakat, dan pendidikan tinggi.

Lewat instrumen yang valid dan reliable, kualitas pendidikan itu dapat disimpulkan dengan tepat. Celakanya, kualitas pendidikan difokuskan pada kerja besar UN semata. Padahal, UN yang mencakup aspek siswa dalam pendidikan merupakan bagian kecil dari kualitas pendidikan.

Salah satu tujuan penyelenggaraan UN yang diamanatkan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), adalah untuk pemetaan mutu satuan pendidikan serta bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah pelaksanaan UN 2015, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk melakukan evaluasi komprehensif atas proses pendidikan yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, afektif, dan pertanggungjawaban pelaksanaan UN, termasuk mengilangkan faktor politis dan birokratis dengan segala kepentingan yang bermain di UN.

Berdasarkan hasil UN tahun-tahun sebelumnya, yang mestinya sudah dipetakan, tidak ada salahnya jika pemerintah dengan intensif melakukan intervensi. Peta pendidikan yang sudah ditargetkan mestinya menjadi arah atau patokan sehingga intervensi benar-benar sesuai kebutuhan, bukan intervensi tingkat langit yang sulit dibumikan. (Sumber : Sinar Harapan, 14 April 2015).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Mengembalikan Kedaulatan Guru UN Online dan Mitos Efisiensi


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: