Potret Profesionalisme Kepala Sekolah

1 April, 2015 at 12:01 am

Heri KristantoroOleh Heri Kristantoro SPd MPd
Kepala SMP Negeri 4 Ambarawa Kabupaten Semarang

Akhir-akhir ini, baru gencar-gencarnya diadakan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS). UKKS dilaksanakan secara online dengan 100 butir soal. UKKS ini berlaku untuk seluruh kepala sekolah di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Hasil UKKS online tahun 2015 tidak langsung di ketahui ,tetapi harus menunggu pengumuman resmi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, Kompetensi Kepala Sekolah yang diujikan meliputi kompetensi kepribadian dan sosial, manajerial, usaha pengembangan sekolah, kewirausahaan, dan supervisi . Validitas soal dan tingkat kesulitan sesuai dengan parameter untuk menakar tingkat kompetensi kepala sekolah termasuk kategori kompeten atau tidak kompeten. Program ini sangat strategis untuk memetakan profesionalisme kepala sekolah berdasarkan kompetensi yang harus dikuasainya.

Kebijakan ini direspon secara berbeda oleh kepala sekolah. Ada yang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya melalui diskusi dengan sesama kepala sekolah untuk sharing pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Saling tukar informasi melalui media email, facebook juga dilakukan. Tak jarang saling kunjungpun dilakukan untuk saling berbagi ilmu.

UKKS telah menggerakkan mindset kepala sekolah bahwa menjadi kepala sekolah profesional adalah sebuah keniscayaan di era kompetisi global dewasa ini. Di Amerika misalnya, seseorang yang menduduki kepala sekolah harus berpendidikan minimal sarjana master dalam bidang administrasi pendidikan (master in educational administration) atau sarjana pendidikan yang minimal telah memperoleh 20 credit of courses dalam bidang administrasi pendidikan.

Ada juga sebagian kepala sekolah yang menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Lagi-lagi dengan alasan klasik “paling-paling proyek untuk menghabiskan dana”. Yang penting dikerjakan untuk menggugurkan kewajiban. Bila tidak kompeten mereka berkeyakinan akan ada pelatihan dalam rangka pembinaan profesionalisme kepala sekolah.

Realitas Ironis
Di tengah gencarnya tuntutan profesionalisme kepala sekolah, justru fakta menunjukkan lain. Departemen Pendidikan Nasional memperkirakan 70% dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten. Berdasarkan ketentuan Depdiknas, setiap kepala sekolah harus memenuhi 5 aspek kompetensi, yaitu kepribadian dan sosial, manajerial, usaha pengembangan sekolah, kewirausahaan, dan supervisi.

Namun, hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. “Padahal, dua kompetensi itu merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik,” kata Direktur Tenaga Kependidikan, Surya Dharma. Kesimpulan ini merupakan temuan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional setelah melakukan uji kompetensi. Direktorat Peningkatan Mutu melakukan uji kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah. Lebih dari 400 kepala sekolah dari lima provinsi mengikuti tes tersebut. Untuk memastikan temuan itu, uji kompetensi kembali dilakukan terhadap 50 kepala sekolah sebuah yayasan pendidikan, dan hasilnya sama saja.

Siapa yang salah ?
Alangkah tidak bijaknya kalau kita semua mencari siapa yang bersalah. Menjadi tanggungjawab pemerintah, yayasan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari kepala sekolah yang profesional. Alangkah lebih baik kalau kita melakukan evaluasi bersama untuk merefleksikan mengapa ini terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Jika 70% kepala sekolah di negeri ini tidak memenuhi standar kepala sekolah profesional, maka bisa dibayangkan, bagaimana kualitas lembaga pendidikannya.

Banyaknya kepala sekolah yang kurang memenuhi standar kompetensi ini tak terlepas dari proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah yang berlaku saat ini. Dua tahun yang lalu, penulis lolos seleksi kepala sekolah di kabupaten Semarang melalui 2 tahap, yaitu lolos seleksi administrasi dan lolos seleksi ujian serta wawancara di LPMP Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat awal sebagai pemimpin sekolah, banyak pengalaman baru yang penulis rasakan berbeda dengan teori yang dibaca dari menjadi kepala sekolah yang profesional. Tanpa diikuti diklat tentang peningkatan profesionalisme kepala sekolah tentunya tangki pengetahuan menjadi kurang. Lain halnya dengan proses perekrutan dan pengangkatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LP2KS.

Dengan pola In service learning dan On the Job Learning diharapkan lebih siap untuk menjadi kepala sekolah yang profesional. Di sejumlah negara, untuk menjadi kepala sekolah, seseorang harus menjalani training dengan minimal waktu yang ditentukan. Surya Dharma mencontohkan Malaysia menetapkan 300 jam pelatihan untuk menjadi kepala sekolah, Singapura dengan standar 16 bulan pelatihan, dan Amerika yang menetapkan lembaga pelatihan untuk mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan kompetensi.

Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam tentang kaitan pelaksanaan UKKS terhadap peningkatan kualitas kepala sekolah. Apakah indikator dan kisi-kisi soal sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan? Perlu ada evaluasi dan rencana tindak lanjut bagi kepala sekolah yang tidak kompeten untuk program pembinaan selanjutnya dan reward bagi kepala sekolah yang telah kompeten. Sistem penghargaan dan pembinaan reward dan punishment yang jelas perlu dirumuskan untuk mengukur kompetensi kepala sekolah.

Memberi makna UKKS
Semua orang yang mengerjakan hal yang sama dalam bentuk pekerjaan yang sama pasti tidak akan menghasilkan hasil yang sama, bentuk pekerjaan yang sama menunjukan feature kinerja dan pendekatan dalam pengelolaannya (Manajemen) adalah Performance based performance management (manajemen kinerja berbasis kinerja). Sementara itu bila melihat variasi hasil dari suatu bentuk kinerja titik beratnya melihat pada quality mutu kinerja atau pada bagaimana kinerja itu dilakukan yang berimplikasi pada mutu hasil (produk atau jasa) dan pendekatan pengelolaannya adalah Competency based performance management (manajemen kinerja berbasis kompetensi).

Dalam konteks kepemimpinan Kepala Sekolah, nampaknya arah dari pengembangan SDM Kepala sekolah berorientasi pada Manajemen Kinerja berbasis Kompetensi, dimana berbagai aktualisasi Kinerja yang harus diperankan oleh Kepala Sekolah mesti dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya peningkatan Kompetensi baik secara individu maupun organisasi. Hal ini tercermin dari Permendiknas Nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah yang di dalamnya memuat berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam menjalankan perannya sebagai Manajer dan Pemimpin Pendidikan pada suatu Satuan Pendidikan.

Melalui program UKKS ini diharapkan berdampak bagi seluruh kepala sekolah di Indonesia untuk selalu belajar mengembangkan keilmuannya agar menjadi sosok yang cerdas, intelek, inovatif, kreatif, produktif dan bijaksana. Lalu apakah hasil UKKS online 2015 ini mencerminkan kompetensi kepala sekolah yang sebenarnya? Semoga UKKS dapat digunakan sebagai potret keprofesionalan kepala sekolah di bumi pertiwi ini. (Email : herikristantoro@gmail.com. Kontak person: 085725823555. Blog : herikristantoro.blogspot.com).

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tags: , .

Ancaman Ekstremisme di Institusi Pendidikan Strategi Membangun Kota Buku


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: