Kembalinya Kedaulatan Sekolah

24 Maret, 2015 at 12:00 am

Lilik NurcholisOleh Drs Lilik Nurcholis MSi
Kepala SMP Negeri 2 Bawen Kabupaten Semarang. Fasilitator MBS USAID PRIOPIRAS Provinsi Jawa Tengah

 

Kewenangan sekolah untuk memberi nilai dan menentukan kelulusan siswanya adalah bentuk sebuah kedaulatan sekolah. Selama ini, sekolah kehilangan kedaulatan tersebut dengan adanya Ujian Nasional (UN). Sekolah yang sudah bertahun-tahun mendidik dan paham betul dengan karakteristik siswanya tiba-tiba harus tunduk pada sebuah regulasi dan akhirnya memutuskan siswanya tidak lulus karena hasil Ujian Nasionalnya tidak cukup untuk memenuhi nilai akhir (NA) yang ditetapkan sebagai persyaratan kelulusan. Sungguh merupakan sebuah keputusan yang tidak adil dan sangat menyakitkan bagi siswa, orang tua siswa dan pihak sekolah itu sendiri.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik merupakan awal dari kembalinya kedaulatan sekolah. Dalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa sekolah (satuan pendidikan) diberi kebebasan untuk menentukan kriterian kelulusan bagi siswanya setelah siswa tersebut mengikuti seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik dalam sikap dan lulus ujian sekolah.

Selain itu, sekolah juga bebas untuk menentukan berapa batas terendah nilai ujian yang harus diperoleh seorang siswa untuk bisa dinyatakan lulus ujian sekolah. Bahkan dalam menentukan nilai sekolah (S)- dari hasil kombinasi rata-rata nilai rapor dan nilai ujian sekolah- sebagai salah satu kriteria kelulusan, sekolah diberi kebebasan untuk menentukan bobot hingga masing-masing boleh berbobot 50%. Artinya, bahwa kelulusan seorang siswa tidak hanya ditentukan oleh hasil ujiannya saja, tetapi ditentukan sejak awal siswa masuk di jenjang pendidikan tersebut.

Bentuk pembobotan yang seimbang antara rata-rata nilai rapor dengan hasil ujian sekolah akan menjaga kewibawaan sekolah dan menunjukkan bahwa kelulusan seorang siswa adalah sebuah proses bukan hasil akhir. Di sisi siswa, siswa akan sungguh-sungguh untuk belajar sejak awal dia mengikuti pendidikan tidak hanya mengandalkan hasil ujiannya saja. Dengan demikian, kewibaan sekolah akan terjaga sejak awal seorang siswa mengikuti pendidikan sampai yang bersangkutan mengikuti ujian. Di sisi lain, ujian tidak lagi dianggap sesuatu yang sakral atau disakralkan karena mereka telah terbiasa mengikutinya di setiap akhir semester. Hilangnya kewibawaan sekolah karena ujian nasional sebagai penentu kelulusan itu juga mengandung makna hilangnya kedaulatan sekolah.

Kesetaraan Mata Pelajaran
Ujian nasional telah mendiskriminasikan mata pelajaran tertentu di sekolah karena ujian nasional hanya dilakukan untuk beberapa mata pelajaran. Dengan demikian ada pandangan bahwa mata pelajaran yang diujinasionalkan lebih penting dibanding mata pelajaran yang tidak diujinasionalkan. Pandangan ini menyebabkan siswa dan masyarakat sekolah lainnya hanya memandang sebelah mata dengan mata pelajaran yang tidak diujinasionalkan. Sesungguhnya, semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sama pentingnya dan itu semua di bawah payung regulasi namun pemerintah sendiri juga yang selanjutnya bersikrap diskriminatif dengan adanya ujian nasional beberapa mata pelajaran sebagai penentu kelulusan.

Kriteria kelulusan sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas di atas memberikan kedudukan yang setara untuk semua mata pelajaran. Dengan tegas peraturan tersebut menjelaskan bahwa kriteria kelulusan di antaranya ditentukan oleh kelulusan siswa untuk seluruh mata pelajaran. Hal tersebut mengandung makna bahwa kedudukan semua mata pelajaran menjadi setara, tidak ada mata pelajaran yang lebih penting dari pada mata pelajaran lainnya. Kesetaraan kedudukan dan tidak adanya diskriminasi terhadap mata pelajaran tertentu merupakan cerminan terhadap kedaulatan sekolah.

Menghargai Bakat
Kesetaraan kedudukan dan tidak adanya diskriminasi terhadap mata pelajaran tertentu menempatkan semua mata pelajaran menjadi penting dan berharga sehingga bakat setiap siswa dalam mata pelajaran tertentu pun dapat dihargai sebagai kepandaiannya. Berbeda dengan persepsi selama ini, hampir semua orang akan berpandangan bahwa anak yang pandai adalah mereka yang berprestasi pada mata pelajaran yang diujinasionalkan. Di sisi lain, kita semua tahu bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda baik yang tumbuh dari otak kiri maupun kanan di mana bakat-bakat tersebut juga perlu mendapat pengharaan yang sama.

Penghargaan yang sama bagi semua siswa berdasarkan bakat yang dimiliki memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berprestasi dan menunjukkan kompetensinya. Dengan demikian tidak ada lagi vonis bodoh untuk siswa yang pandai melukis tetapi tidak pandai matematika dan tidak ada halangan lagi baginya untuk berprestasi. Berbekal kompetensi melukisnya sebagai kecakapan hidup, kelak siswa tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Pengharaan terhadap bakat dan prestasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Siswa akan tumbuh menjadi dirinya sesuai dengan bakat yang mereka bawa sejak lahir. Ibarat sebuah pohon beringin, siswa akan tumbuh menjadi pohon beringin yang besar dan rindang bukan menjadi pohon beringin bonsai dan kerdil yang indah menurut kita tetapi sesungghnya pohon itu sendiri tersiksa. Kebebasan berekspresi bagi siswa dan pemberian penghargaan juga merupakan sebuah bentuk kedaulatan sekolah.

Menjaga Kedaulatan Sekolah
Keleluasaan dalam menentukan kriteria kelulusan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas tentang kriteria kelulusan harus diartikan sebagai sebuah tanggung jawab sekolah. Namun, jangan sampai keleluasaan ini menjadi titik balik usaha peningkatan mutu pendidikan nasional. Jika keleluasaan tersebut diartikan sebuah kebebasan tanpa diikuti rasa tanggung jawab maka mutu pendidikan sebuah sekolah bisa menurun karena sekolah dapat menentukan nilai berapa saja dan meluluskan siswanya dengan mudah. Menurunnya mutu sekolah karena mempermudah kelulusan dengan mengabaikan tingkat penguasaan kompetensi siswa akan menyebabkan kewibawaan sekolah hilang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah menurun. Dampak lebih luas akan berakibat menurunnya mutu pendidikan sekolah yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan nasional umumnya.

Untuk menjaga kewibawaan yang merupakan bagian dari wujud kedaulatan, maka sekolah harus tetap menjaga mutu pendidikannya. Sebagai standar kendali mutu sekolah dapat menjadikan hasil ujian nasional sebagai acuan pembanding. Meskipun hasil ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan tetapi hasil ujian nasional dapat dijadikan sampel oleh masyarakat untuk membandingkan mutu pendidikan di sebuah sekolah dengan pencapaian hasil ujian nasionalnya. Perbandingan tersebut akan jelas terlihat dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) yang memuat nilai sekolah dan hasil ujian nasional dengan kategori serta rerata sekolah, kabupaten, provinsi dan nasional untuk setiap siswa dan setiap mata pelajaran yang diujikan. Semoga kedaulatan sekolah ini dapat dijadikan pendorang peningkatan mutu pendidikan nasional bukan malah sebaliknya. (HP 085741918838, email: lienceha@yahoo.com, PIN 7CDA61B5)

Entry filed under: Artikel Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tags: , .

Terima Kasih Guru Quo Vadis : Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2015


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: