Korupsi Sektor Pendidikan

12 Januari, 2015 at 12:00 am

Oleh Prof Dr Ir Misranto SH MHum
Guru Besar Universitas Merdeka Pasuruan, Sekjen Forum Pendidikan Nasional

Salah satu proyek penjarahan keuangan negara terjadi di anggaran pendidikan yang alokasi bujetnya paling besar dari lembaga lain. Anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar 371,2 triliun rupiah misalnya. Angka ini naik 7,5 persen dari tahun sebelumnya yang 345,3 triliun. Pada tahun 2015 ini, pos anggaran pendidikan diperkirakan naik. Saat masih menjabat presiden, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengestimasi bahwa anggaran pendidikan akan mencapai 404 triliun rupiah.

Besarnya anggaran dunia pendidikan seharusnya digunakan untuk modal membangun dan mempercepat kemajuan di sektor pendidikan. Dia menjadi generator utama permodalan edukasi, bukan angin segar untuk dikorup. Sayang, selama ini, korupsi dana pendidikan secara umum masih tinggi.

Temuan ICW, misalnya, membenarkan bahwa dana pendidikan masih menjadi sasaran empuk koruptor. Korupsi diindikasi terjadi di BOS, beasiswa, pembangunan-rehabilitasi sekolah, gaji-honor guru, dan pengadaan buku. Kemudian juga terjadi di pengadaan sarana prasarana (sarpras), operasional perguruan tinggi, operasional di Kemdikbud atau Dinas Pendidikan. Pelakunya antara lain politisi, rektor, pejabat kampus, kepala sekolah, pejabat, dan rekanan pemerintah.

Dalam temuan itu, disebutkan selama satu dasawarsa terakhir, terdapat 296 kasus korupsi pendidikan. Indikasi kerugian negara mencapai 619 miliar rupiah dengan jumlah tersangka 479 orang. Rata-rata 29 kasus korupsi dana pendidikan terjadi setiap tahun dengan kerugian negara sedikitnya 53,5 miliar rupiah.

Dari sudut sasaran disebutkan, “proyek” atau target empuk korupsi dana pendidikan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. DAK ini untuk membangun dan memperbaiki gedung sekolah serta sarpras lain. Jumlah korupsi pengadaan sarpras di perguruan tinggi dan Kemendikbud inilah yang merugikan negara paling besar di antara institusi lain. Ini mengerikan di dunia pendidikan. Selama ini, modus operandi utama korupsi dana pendidikan adalah penggelapan dan mark up. Penggelapan mencetak skor 106 kasus dengan kerugian negara 48,5 miliar. Sementara, mark up mencapai 59 kasus dengan kerugian negara 195,8 miliar rupiah. Untuk menyelewengkan DAK dan Dana BOS, para pelaku paling banyak menggunakan penggelapan dan mark up.

Sebagai sampel, kasus yang tahun lalu terbongkar adalah penyuapan dan penyalahgunaan wewenang terkait perencanaan pendidikan. Ini terjadi dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan beberapa laboratorium di perguruan tinggi oleh anggota DPR. Korupsi di lini itu dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisasi karena melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran di sektor pendidikan. Mereka didukung banyak oknum pejabat Kemendikbud, Kemkeu, DPR, dan pemerintah daerah (Mashuda, 2014). Tidak sedikit temuan lapangan yang mengindikasikan terjadinya korupsi dana pendidikan, di antaranya ada beberapa sekolah yang baru dibangun, namun roboh. Bahkan beberapa waktu lalu, anak-anak yang sedangkan menjalani proses pembelajaran tertimpa gedung sekolah yang roboh.

Sekolah-sekolah yang roboh tersebut bukan di wilayah geografis terkena bencana alam, melainkan dalam kondisi normal. Bangunan sekolahsekolah ini diduga tidak kuat menahan “gempa korupsi”. Kalau saja ada sedikit gempa, sekolah-sekolah ini dapat mengakibatkan kefatalan pada peserta didik. Bukan tidak mungkin, anak-anak yang sedang belajar tertimpa bangunan sekolahnya yang dikeroposi oleh para koruptor. Berlapis Oleh karena itu, diperlukan pengawasan berlapis-lapis guna mengawal penyaluran atau distribusi bansos pendidikan. Tanpa kawalan secara berlapis- lapis, sulit rasanya keamanan dan keselamatan dana bansos pendidikan terjamin. Ilmuwan Albert Einstein pernah mengingatkan banyak hak publik yang gagal diwujudkan bukan disebabkan perilaku penjahat semata, tetapi akibat sikap kita yang mendiamkan kejahatan (Markoum, 2011).

Korupsi bansos pendidikan harus dicegah. Begitu ada dana triliunan rupiah, logis jika banyak pihak bernafsu mengambil keuntungan. Uang banyak merupakan magnet korupsi. Masih kuatnya dukungan budaya koruptif secara umum itulah yang membuat pengawasan berlapis menjadi opsi strategis guna mengadang korupsi bansos pendidikan. Setiap elemen rakyat Indonesia berkewajiban memelekkan mata selebar-lebarnya terhadap penggunaan dana pendidikan, khususnya dari orang tua siswa, guru, jurnalis, dan siapa pun yang merasa menjadi subjek edukasi. Tidak boleh ada yang diam saat menyaksikan adanya gejala penyimpangan dana bansos pendidikan.

Semua elemen bangsa harus meneriakkan dengan lantang kata “tidak” saat ada kepala sekolah, bagian pengadaan barang, atau pejabat dari elemen struktural manapun mitra sekolah yang bermaksud mengajak atau “mengatur” distribusi dana pendidikan. Secara khusus, kelompok-kelompok paguyuban sekolah pun berkewajiban menjadi “polisi” yang aktif mempertanyakan setiap kebijakan pembangunan atau pengembangan sarpras, baik yang bersumber dari uang negara atau sumbangan pihak mana pun. Kekuatan ini bisa menjadi pengawal spesial untuk memprevensi kemungkinan terjadinya akselerasi korupsi di jagat pendidikan. Kasus tertangkap basahnya wakil kepala SMAN di Surabaya menjadi sampel penting yang membuktikan, bahwa di dunia pendidikan, masih terdapat elemen edukasi yang bermental korup sehingga wajib selalu menuntut keterlibatan aktif para pencinta dunia pendidikan untuk mengawasinya. (Sumber: Koran Jakarta.Com, 12 Januari 2015).

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Budaya ’’Mojok’’ di Pojok Baca Akreditasi Utama dari Masyarakat


ISSN 2085-059X

  • 648,662

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: