Reduksi Pesan dalam Sosialisasi Kurikulum

15 April, 2014 at 12:32 am

Oleh Maswan
Dosen Universtas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Unnes Semarang

Pergantian kurikulum pendidikan dari Kurikulum 2004 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan –KTSP) menjadi Kurikulum 2013, memunculkan pertanyaan apakah guru dapat melaksanakan dan mengimplementasikan secara profesional. Perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka sampai sekarang sudah terhitung yang ke-11 kali, merupakan kebijakan dari menteri, mengikuti pola yang sama yaitu mengalir dari atas ke bawah. Konsep kurikulum dari menteri sampai pada guru, sosialisasinya memerlukan proses panjang dan berjenjang sehingga konsep ideal dari menteri ke guru, mengalami reduksi pesan yang luar biasa. Mengapa reduksi? Karena kesalahan rantai komunisai dari para Tim Sosialsai yang berjenjang, dan pesan-pesan konsep ideal yang diterima oleh guru di akar rumput (sekolah) tidak dipahami secara utuh.

Gagasan perubahan kurikulum dari menteri, mengalir ke bawah dan harus dilaksanakan di sekolah oleh para guru. Sementera guru sebagai satu-satunya orang yang harus mengimplementasikan konsep kurikulum tersebut, tidak dapat seratus persen memahami apa yang seharusnya menjadi kehendak menteri.

Konsep kerangka berpikir manajemen pendidikan seperti ini, jelas bertentangan dengan hakikat ilmu pendidikan. Artinya pendidikan merupakan suatu proses yang diimplementasikan, berdasar dari kompetensi individu siswa. Dari kompetensi siswa dibangun dalam satu ruang kelas yang berjenjang, memunculkan output. Target dan tujuan pendidikan sudah tergambar secara hirakhis, dari tujuan kurikuler (istruksional) ke tujuan institusional, ke atas sampai tujuan pendidikan nasional dan tujuan nasional (terbentuklah manusia utuh).

Perubahan kurikulum seharusnya dilakukan melalui mekanisme dari konsep-konsep guru di lapangan. Problematik yang ditemukan di ruang kelas tentang kompetensi dan kebutuhan siswa, diangkat untuk dijadikan landasan perubahan. Rumusan konsep dari semua guru yang ada di sekolah itulah yang dijadikan input, untuk diusulkan ke menteri untuk digodok sebagai konsep perubahan oleh para pakar pendidikan. Kurikulum dirubah atau tidak, sejatinya adalah guru yang tahu, karena merekalah yang secara langsung berhadapan dengan kondisi riil di lapangan.

Persoalan pendidikan kita yang mendasar, sebenarnya bukan karena konsep kurikulumnya yang salah, tetapi gurunya yang memang tidak paham persis apa yang disebut kurikulum itu. Faktanya, pendidikan kita ini tidak ditangani oleh guru-guru yang professional, dalam arti yang sebenarnya. Kalau saat ini ada penyebutan guru professional, lantaran sudah mendapat sertifikat guru dalam jabatan, itu sebenarnya hanya sekedar untuk sebuah label formalitas. Realiatas kompetensi dan keilmuannya belum ada perubahan yang signifikan, dan bahkan yang paling mengenaskan mereka disebut guru professional, tetapi tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh orang professional itu.

Indikasi yang tampak ketidakprofesionalan mereka, adalah tidak ada kreativitas dan tidak mampu melakukan inovasi dalam manajemen pengelolaan pembelajaran di kelasnya. Model-model pembelajaran kovensional, masih banyak kita jumpai di sekolah. Hal ini berarti, guru tidak mampu untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Perubahan kurikulum 2013 ini pun sebenarnya mempunyai kasus yang sama, yaitu tidak dapat dilakukan oleh guru yang tidak mempunyai jiwa kreatif dan inovatif.

Perubahan kurikulum tahun 2013, menjadi alternatif untuk menjawab permasalahan bangsa. Bangsa yang berkarakter dan bermartabat yang unggul, dapat dipola pada kurikulum pendidikan tahun 2013 ini, dengan catatan kurikulum tersebut dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Dari kajian historis dan filosofis , kurikulum 2013 mempunyai pola yang jelas, yaitu ingin membagun karakter bangsa di masa mendatang dengan berbagai potensinya. Harapannya, konsep brillian yang dituangkan dalam desain kurikulum ini tidak hanya seekedar jargon. Aplikasi dari konsep kurikulum yang sarat dengan muatan nilai-nilai karakter bangsa yang beriman, bermoral, berinovatif, kreatif, kejujuran dan tanggung jawab ini harus terus dimantapkan kebedaannya.

”Pencanangan generasi emas tahun pertama telah dibarengi dengan revitalisasi pendidikan karakter. Mengintegrasikan (kembali) pendidikan dan kebudayaan merupakan langkah sangat tepat, dengan harapan pendidikan akan melahirkan anak yang berbudaya sehingga jika disatukan akan serasi antara proses dan produk. Namun, dalam hal ini, budaya hendaknya tidak serta merta dimaknai secara sempit, tetapi lebih luas lagi, seperti budaya sopan santun, budaya pemanfaatan teknologi dengan bijak.”, Demikian diungkap oleh, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd, di Kompas.com (18/10/2013)

Persoalan mendasar, mampukah guru melaksanakan konsep perubahan kurikulum 2013 yang sarat nilai tersebut? Ya, ujung tombak keberhasilan pelaksanaan kurikulum pendidikan adalah guru. Guru sebagai pelaku di lapangan, haruslah cerdas dalam menanggapi perubahan kurikulum tersebut.

Reduksi Pesan dalam Kurikulum Perubahan kurikulum 2013 yang mempunyai arah penyiapan agar generasi mendatang benar-benar mempunyai kompetensi yang utuh (afektif, psikomotorik dan kognitif), yang berbasis nilai keimanan-keagamaan (religius) dan budaya luhur (culture) bangsa Indonesia, ini memang harus dibayar mahal. Untuk dapat terlaksananya kurikulum, sesuai dengan konsep-gagasan menteri dan para pakar pendidikan, maka harus ada penyambung pikiran dan lidah yang sangat jelas dan utuh agar sampai pada ‘pikiran dan telinga para guru’, sekalipun pada guru di daerah terpencil. Guru adalah satu-satunya orang yang menjalankan kurikulum. Kurikulum diubah seribu kali sekalipun, tidak bermakna sama sekali kalau guru tidak professional dalam melaksanakannya.

Agar pesan-pesan materi perubahan kurikulum 2013, dipahami dan dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah, maka sangat dibutuhkan strategi sosialisasi. Kesalahan komunikasi dalam penyampaian informasi, mengakibatkan reduksi pesan yang mestinya harus diterima oleh guru secara lengkap. Hal semacam inilah yang menjadi problem besar, yang tidak bisa terelakkan dalam setiap perubahan kurikulum. Konsep dari menteri yang membuat gagasan cukup ideal dan baik, tetapi sampai pada pelaksana di lapangan (guru) berubah dan bahkan berbalik arah. Mengapa? Karena adanya kesalahan alur komunikasi dalam sosialisasinya.

Mari kita mencoba merenung sebentar dan mencermati, bagaimana proses alur sosialisasi kurikulum sampai ke guru-guru di sekolah. Berkali-kali perubahan kurikulum, proses sosialisasinya tergambar sebagai berikut:

Pertama; keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tentang perubahan kurikulum disampaikan ke Direktur Jenderal (Dirjen) dari masing-masing bidang pendidikan. Secara personal, konsep kurikulum yang akan diterapkan sebagai kebijakan disampaikan menteri ke Dirjen masih sangat jelas. Pesan tersebut diterima masih utuh. Dirjen dalam menanggapi pesan perubahan kurikulum tersebut penuh perhatian, intensitas tinggi dan ada unsur diskusi.

Kedua; Dirjen membentuk tim sosialisasi tingkat nasional, dari sejumlah orang yang tentunya orang-orang pilihan. Pada level kedua ini, konsep Menteri melalui Dirjen disampaikan ke Tim sosialisasi Nasional yang diundang ke Jakarta ini, pesan masih cukup utuh. Walaupun demikian, sudah terjadi reduksi pesan, karena perssepsi masing-masing orang berbeda, ya ini faktor intensitas pengindraan dan daya tangkap pikirannya.

Ketiga; Tim sosialisasi tingkat Nasional, disebar ke keluruh Propinsi di Indonesia untuk membentuk Tim sosialisasi di Tingkat Daerah. Sejumlah orang ditunjuk, yang diharapkan nanti menjadi penyambung lidah dari Menteri tentang konsep kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolah. Pada level ketiga ini, sudah mulai ada pengurangan dan penyusutan (reduksi) pesan. Orang-orang yang dianggap sebagai Tim Nasional tersebut, ada di antaranya yang tidak cerdas dan tidak terampil menyimak pesan. Sehingga pulang membawa bahan sosialisasi untuk disampaikan lagi ke orang lain, sudah tidak lengkap. Dengan tidak utuhnya pesan yang dikantongi, ditambah dengan tidak terampilnya bicara di depan publik, maka Tim Sosialisasi tingkat daerah pun mengalami reduksi pesan perubahan tersebut.

Keempat, kelima dan seterusnya; sampailah pada tingkat sekolah. Kepala-kepala sekolah diundang untuk menerima sosialisasi dari level tingkat kabupaten atau kecamatan, untuk mendapat penjelasan bagaimana konsep dan tata pelaksanaan perubahan kurikulum. Kasusnya sama, kemampuan Tim sosialisasi ada yang tidak dapat diandalkan, dan para kepala sekolah yang hadir pada acara sosialisasi tersebut, juga terdapat keterbatasan-keterbatasan pikiraan dan pendengarannya.

Terakhir; kepala-kepala sekolah di seluruh Indonesia, dengan kebingungannya karena mendapat informasi dari Tim sosialisasi yang kalimat-kalimatnya terkadang tidak mampu ditangkap dengan jelas dan sulit dimaknai, atau kepala sekolah yang lemah dalam memahami perubahan kurikulum yang dicanangkan oleh Menteri, sehingga hasilnya adalah persepsi yang remang-remang. Dan akhirnya, pesan perubahan kurikulum yang dibawa ke sekolah oleh kepala sekolah untuk disampaikan kepada guru, sama sekali tidak jelas. Dan guru pun, tidak mengerti adanya esensi dari konsep perubahan kurikulum tersebut.

Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun, proses dan prosedur sosialisasi dan implementasinya seperti itu. Dan setiap kali ada perubahan kurikulum, kepala sekolah dan guru-guru di tingkat yang paling bawah, tetap tidak paham seratus persen apa yang dimaksud dari esensi perubahan kurikulum tersebut.

Untuk mengantisipasi, agar kurikulum 2013 ini sampai pada sasaran, maka pola sosialisasi dan implementasinya langsung dari tim Tingkat Nasional, langsung pada guru sasaran. Konsekuensinya, Kemendikbud harus menyiapkan Tim Sosialisasi Tingkat Nasional cukup banyak yang memang benar-benar teruji kemampuannya, untuk berkomunikasi sebagai penyambung lidah penyampai menteri. Dengan pola sosialisasi seperti, akan mengurangi reduksi pesan yang terlampau banyak.

Bergantung pada Guru
Ada keyakinan penuh, jika kurikulum 2013 dapat diterapkan sesuai dengan konsep awal, dalam kurun waktu tertentu akan mampu mengikis budaya bangsa jelek yang sekarang ini melekat pada para pimpinan bangsa. Produk pendidikan masa lalu, yang saat sekarang menghasilkan penguasa korup, tidak jujur, pembohong dan sejenisnya. Tantangan berat bagi guru Indonesia. Bangsa Indonesia berkarakter dan berbudaya luhur seperti yang diimpikan pada masa yang akan datang, ada pada genggaman para guru. Mampukah guru mengimplementasikan kurikulum 2013 ini, dengan segala konsekuensinya?

Jika guru tidak dapat mengaplikasikan amanat perubahan kurikulum tersebut, maka negeri ini tetap berjalan sesuai dengan proses alam yang sekarang ini berjalan; nilai moral-etika tercabik cabik, Pancasila yang nota bene sebagai dasar tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara hanyalah sebuah jargon yang sekedar hanya dihafal. Kearifan budaya nasional dan budaya lokal terhempas dari pribadi penguasa dan rakyat semesta, karena nuansa pendidikan yang tidak jelas arahnya. Hal ini dapat terjadi, karena para guru gagal menerapkan konsep kurikulum yang sebenarnya. (Sumber: Koran Muria, 15 April 2014)

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Struktur Dan Unsur Satire Yang Terdapat Dalam Kumpulan Puisi Mbeling UN Bukan Titian Maut


ISSN 2085-059X

  • 647,506

Komentar Terbaru

rumanti di Surat Pembaca
ira di Surat Pembaca
Alfian HSB di Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati di Surat Pembaca
Ida di Surat Pembaca
Waluyo di Surat Pembaca
Ali Syahbana di Surat Pembaca

%d blogger menyukai ini: