Guru Arogan dan Berbohong

27 Januari, 2012 at 12:00 am

Oleh M Issamsudin
peminat masalah hukum, tinggal di Semarang

“Pelaporan demi pelaporan tindak arogansi guru ke polisi sepertinya tidak juga membuat semua guru sadar”

Berita seorang siswi kelas IX SMP Maarif 2 Sirau Kemranjen Banyumas retak tulang hidungnya diduga akibat dilempar buku oleh guru bimbingan dan konseling (SM, 20/01/12) mengundang keprihatinan. Berita itu menghadapkan penulis pada pertanyaan tentang keterangan siapa yang benar terkait dengan berita itu. Apakah si murid yang benar atau sang guru?

Si murid, Indri Septiana menyatakan dirinya dilempar buku seperti kamus oleh guru dan mengenai hidungnya hingga berdarah. Adapun pihak sekolah bersumber dari keterangan guru itu, IG, menyatakan Indri terjatuh lalu mimisan. Kepala SMP Maarif 2 Sirau Kemranjen Masthur Mas’udhy menambahkan seandainya ada pelemparan buku semestinya ada suara (benda) jatuh.

Faktanya, kata kasek itu, karyawan di ruangan sebelah tidak mendengar suara. Pihak sekolah juga menyatakan tidak ada saksi yang tahu kejadian itu. Kapolres Banyumas AKBP Dwiyono SIK MSi kepada wartawan mengatakan jajarannya sudah memeriksa para saksi untuk menyelidiki kasus itu.

Tanpa bermaksud mengadili lewat media, kasus itu sebenarnya dapat dibaca tentang keterangan siapa yang paling benar. Kuncinya sederhana, seorang murid tidak akan berani sembarang menuduh gurunya bertindak yang berunsur kriminal terhadap dirinya. Ketidakberanian itu tidak lepas dari posisi murid yang harus patuh, hormat, dan taat pada guru.

Kepada guru dalam keadaan sehari-hari saja, murid tidak berani, apalagi sampai menuduh. Ketidakberanian itu makin besar ketika dominasi kekuasaan guru terhadap murid dipraktikkan lewat unsur arogansinya. Sebut saja tindakan suka marah di depan kelas, main bentak, diskriminatif, mengintimidasi, dan berbagai ketidaktepatan lain pada muridnya.

Bukti ”kepatuhan” itu misalnya, bila dibentak atau dijewer guru, murid hanya bisa diam dan tidak melawan. Lain halnya kalau guru sudah kelewat batas, ada orang tua atau anggota keluarga yang tidak terima dengan tindakan itu, dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Pelaporan demi pelaporan tindak arogansi guru ke polisi sepertinya tidak juga membuat semua guru sadar. Tetap saja ada guru bertindak arogan. Ironisnya, sudah arogan, masih juga berbohong.

Pihak sekolah melalui pimpinan sekolah semestinya menjadi pihak yang dapat mengedepankan kebenaran dan keadilan. Konkretnya, tidak buru-buru memberi keterangan tentang suatu kasus yang diduga terjadi di sekolahnya atau melibatkan guru.

Pilar Pendidik

Seyogianya lebih baik terlebih dulu meminta klarifikasi dari pihak yang terkait sebelum menyimpulkan dan memberi keterangan kepada pers. Sangat berbahaya kalau sampai keterangan resmi diberikan pihak sekolah, namun keterangan itu kemudian diketahui tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Pihak sekolah dapat dianggap memberi keterangan palsu meski kebohongan itu bersumber dari pihak lain. Terutama pihak yang telah berbohong. Bila yang jadi sumber kebohongan adalah guru, maka patut dipertanyakan jati dirinya sebagai pendidik. Pantaskan ia digugu dan ditiru?

Kebohongannya yang dilakukan seorang guru adalah perobohan salah satu pilar diri seorang guru. Kalau kebohongannya didahului tindakan arogan, atau bahkan kriminal, lalu kebohongannya menjadi wujud dari ketidakmauan bertanggung jawab atas kebenaran material maka robohlah bangunan citra pendidik yang selama ini jadi jati diri guru.

Berangkat dari logika rangkaian arogansi dan kebohongan, tampak sekali bila guru sangat wagu dan saru untuk bertindak arogan, apalagi berbohong. Guru memiliki tugas utama bukan sekadar mentranformasikan ilmu pengetahuan melainkan juga nilai-nilai keilmuan, peradaban, kebenaran, kejujuran, dan keadilan, sekaligus memberi teladan dalam penghormatan serta perlindungan terhadap HAM.

Semua guru, pimpinan sekolah, termasuk institusinya minimal harus merasa disadarkan lewat berita tersebut. Bila nanti hasil penyidikan kasus itu menemukan kebenaran materialnya, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Lain halnya bila musyawarah menemui jalan buntu, jalur hukum dapat menjadi pilihan terakhir. (Sumber: Suara Merdeka, 26 Januari 2012).

About these ads

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: .

Pos PAUD sebagai Alternatif Rencana Anggaran untuk Aksesibilitas Pendidikan


ISSN 2085-059X

  • 346,144

Komentar Terakhir

Tamtomo Utamapati on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Waluyo on Surat Pembaca
Ali Syahbana on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Mohamad Mahfudin on Surat Pembaca
Roni Yusron on Surat Pembaca

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 31 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: