Esemka Uji Nyali Pemerintah

Oleh Junaidi Abdul Munif
Peneliti el-Wahid Center, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Saat ini SMK sedang dipromosikan mampu mencetak tenaga terampil di bidang tertentu. Pemerintah menargetkan bahwa tahun 2020—2025 jumlah SMK dan SMA adalah 70:30.

Dari sini jelas terlihat arah filosofis dan praksis kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Saya beranggapan penggenjotan SMK adalah “megaproyek” untuk membuat anak Indonesia hanya menjadi pekerja di negeri sendiri. Alasan ini saya kemukakan karena melihat beberapa faktor prediktif-asumtif.

Pertama, arah yang belum jelas (antara kreasi atau sekadar produksi) yang diharapkan dari SMK. Kedua, produk yang belum jelas (atau sengaja tidak diekspose?) dari SMK.

Ketiga, kultur latah masyarakat yang ramai-ramai mengajukan izin untuk mendirikan SMK baru tanpa melihat kemampuan finansial dan SDM yang akan mendukung. Keempat, sikap ambigu dan setengah hati pemerintah memajukan SMK. Kelima, daya serap lulusan SMK ke dunia industri masih rendah.

Jangan Dibandingkan

Prestasi SMK 2 Solo yang berhasil merakit mobil Esemka dan direspons positif oleh Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) dengan memakainya sebagai mobil dinas, seperti meruntuhkan prediksi dan asumsi negatif saya.

Kelima faktor yang saya sebutkan di atas ternyata hanyalah faktor kelas dua. Faktor utamanya adalah kemauan pemerintah untuk mendukung program yang dicanangkannya. Ini termasuk pula bagaimana pejabat publik dan politisi merespons, dengan opini di media massa atau kepedulian langsung (membeli produk) yang akan membuat SMK semakin bergairah untuk berkreasi-produksi.

Dalam kacamata komunikasi, opini yang dibangun lewat media justru melupakan substansi mobil Esemka sebagai hasil kreasi anak bangsa. Alih-alih memberi “pencerahan” kepada masyarakat, malah menciptakan kebimbangan masyarakat. Sangat tidak adil membandingkan antara mobil Esemka dan mobil impor yang dipakai sebagai kendaraan dinas pejabat daerah.

Ketika isu kelayakan mobil Esemka diekspos ke publik, ini akan mematikan proses pengembangan mobil Esemka sendiri. Memakai filosofi entrepeneurship, SMK harus menjadi laboratorium bagi munculnya produk-produk inovatif hasil kreasi generasi anak muda bangsa. Namun, karena SMK tidak hidup di ruang hampa, mereka–mau tak mau—harus melibatkan masyarakat, media, dan pemerintah.

Pemberitaan mobil Esemka hadir dengan isu-isu yang kemudian keluar dari substansi. Isu yang berkembang justru tidak produktif karena cenderung melemahkan mobil Esemka dengan menganggapnya sebagai mobil yang belum layak pakai. Fenomena demikian rentan ditunggangi perusahaan asing yang memiliki modal besar sehingga mampu membayar peneliti pesanan.

Ada dua kacamata yang dipakai untuk melihat fenomena mobil Esemka. Pertama, ekonomi positivistik, di mana barang yang dibeli harus memenuhi kriteria layak pakai. Kedua, nasionalisme-ekonomi, di mana membeli produk dalam negeri adalah bentuk peningkatan ekonomi rakyat, yang akan memengaruhi ekonomi bangsa secara makro.

Kendati pandangan ini memakai landasan chauvinistik, tapi logika alur ekonomi adalah titik akhir dari pemasaran produk. Mereka yang akan menentukan sebuah produk akan bertahan atau tidak. Namun, sebelum sampai pada tindakan masyarakat untuk memakai atau membeli, media dan pemerintah menjadi pemeran aktif. Dua pihak ini yang akan sangat menentukan apakah masyarakat akan memakai sebuah produk dalam negeri atau tidak.

Kemauan Pemerintah

Persoalan SMK dalam perspektif pendidikan an sich, seperti penataan kurikulum, guru profesional, penyediaan alat praktek, link match dengan dunia industri, adalah faktor-faktor yang mudah dipenuhi. Masalahnya, hanya pada kemauan (political will) dari pemerintah yang selama ini menganggap faktor-faktor di atas sebagai penghambat kemajuan SMK dan distribusi lulusan SMK ke dunia industri.

Mobil Esemka menjadi bukti keterampilan yang mereka miliki: mampu merakit mobil yang selama ini dikuasai oleh produk asing. Ini menjadi sinyal, SMK dapat mencetak mereka yang memiliki kompetensi untuk memproduksi mobil, bukan hanya siap bekerja untuk perusahaan mobil asing. Akan banyak ditemui SMK-SMK yang memiliki produk yang potensial menjadi produk unggulan, tapi tetap menjadi produk kecil karena media dan pemerintah bersikap apatis.

Polemik mobil Esemka adalah test case bagi SMK untuk terus survive. Tantangan eksternal yang dilaporkan media massa mesti disikapi dengan bijak, mengubah keraguan publik menjadi keyakinan nasional. Polemik ini akan menunjukkan seberapa kuat SMK berdikari dan mengembangkan penelitian yang tidak bergantung dana pemerintah dan setangguh apa SMK memasarkan produknya.

Pemerintah diuji nyalinya, apakah sekadar memberi bunga-bunga surga bagi anak-anak bangsa yang memilih SMK sebagai jenjang pendidikannya atau bersungguh-sungguh memberi bekal dan kesempatan yang luas bagi mereka. Pemerintah ditantang untuk membuat regulasi yang dapat memicu pertumbuhan produk-produk SMK sebagai embrio ekonomi nasional, atau tetap berkiblat pada pusaran ekonomi global yang kerap mematikan industri-industri lokal. Kalau tak sekarang, kapan lagi? (Sumber: Lampung Post, 21 Januari 2012).