Urgensi Jaminan Mutu (Quality Assurance) Sekolah

14 Desember, 2011 at 12:00 am

Oleh Jidi
Pengelola Sekolah di Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya, Pemerhati Kebijakan Publik

Semakin lama semakin terasa betapa besar antusiasme publik dalam menilai kualitas sekolah. Meski demikian, masih terasa pula ambigu akan tolak ukur yang digunakan publik dalam menilai kualitas sekolah, khususnya pada saat publik menentukan sekolah pilihan. Bisa jadi, tolak ukur itu hanya didasarkan pada besarnya animo kebanyakan orang terhadap sekolah tertentu alias ikut-ikutan seperti yang biasa terjadi saat musim PSB. Dalam menilai kualitas, sebagian lainnya memakai dasar ketatnya pola seleksi atau tingginya nilai minimal yang dipatok, biaya yang terjangkau, atau malah sebaliknya yang bertarif tinggi. Bahkan, ada juga yang jatuh hati pada sekolah tertentu lebih karena gengsi.

Telah terpancang kuat anggapan umum bahwa sekolah menjadi tumpuan dalam meraih pekerjaan enak dan posisi mapan. Indikasinya, pada era orientasi yang serba laba atau materi seperti sekarang, terhadap sekolah yang berbanderol unggulan, masyarakat cepat tergiur akan manisnya madu pendidikan yang diyakini menjadi penyiapan stamina untuk menggaet kemuliaan. Bagi yang gila dunia, buat anaknya, terbayang akan banyaknya kedudukan serta kekuasaan. Bila motivasinya seperti itu, wajar bila sekolah berlabel RSBI/SBI atau yang dianggap unggulan terus menjadi rebutan. Bahkan tak jarang sekolah-sekolah unggulan tersebut didaulat bulat sebagai status simbol bagi sebagian orang.

Jaminan Mutu (Quality Assurance)

Besarnya antusiasme publik dalam menilai sekolah perlu diimbangi dengan sosialisasi jelas dan terbuka kepada masyarakat akan jaminan mutu (quality assurance). Idealnya jaminan mutu (quality assurance) meliputi standar mutu masukan (input), keluaran (output) atau lulusan, hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) dari proses pendidikan yang dilakukan sekolah, termasuk mutu layanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan. Berkait dengan mutu standar, data menunjukkan bahwa sebesar 88,8 persen sekolah (SD-SMA/SMK) di Indonesia belum melewati mutu standar pelayanan minimal (SPM) (Kompas, 2 Juli 2011). Padahal, dari sekolah sebagai lembaga jasa pelayan publik, masyarakat sudah selayaknya mendapatkan pelayanan prima atau yang terbaik (service excellent).

Untuk itu, akan baik bila sejak dini publik sebagai pengguna jasa pendidikan tahu, minimal sperti apa standar mutu layanan dan seberapa mutu standar yang dicanangkan untuk dicapai siswa saat lulus kelak. Di beberapa sekolah swasta mapan, sejak awal jaminan mutu diintegrasikan dengan akad ketika orang tua siswa mendaftarkan anaknya. Sehingga lebih awal pula terjadi akad mutu. Di sekolah-sekolah tersebut jaminan mutu (quality assurance) lulusan biasa disebut dengan lulusan standar atau profil lulusan.

Terbaca Peta Mutu Sekolah

Lewat jaminan mutu (quality assurance), publik akan mengetahui sebagian peta, mana sebenarnya sekolah yang bermutu dan mana sekolah yang sekadar diopinikan bermutu. Sehingga, masyarakat akan semakin cerdas dalam menentukan sekolah pilihan. Mitos unggul dan popularitas sekolah tidak akan lagi menjadikan masyarakat sebagai pembeli kucing dalam karung.

Dengan kejelasan jaminan mutu (quality assurance), masyarakat juga akan semakin sadar bahwa mutu sekolah bukan hanya ditentukan parsial oleh superketatnya sekolah dalam menyaring calon siswa. Justru dengan input siswa yang sudah unggul, bila sekolah meluluskannya dengan hasil unggul adalah hal biasa. Sekolah unggul sejati justru yang berani menerima siswa biasa-biasa atau apa adanya tetapi dapat meluluskannya dengan mutu yang luar biasa baiknya. Pada konteks itu, seharusnya yang dinilai hebat masyarakat adalah sekolah yang mau menerima siswa dengan nilai UN seadanya.

Keluar dari Zona Nyaman

Pada awalnya, bagi sekolah, mempublikasikan jaminan mutu (quality assurance) mungkin dirasakan sebagai beban. Mungkin juga sekolah berdalih haram untuk memberikan jaminan. Bukankah yang dapat menjamin keberhasilan hanyalah Tuhan? Namun, hal tersebut lebih sebagai kebiasaan atau tradisi yang belum lazim serta kecenderungan untuk bertahan pada zona nyaman. Masalahnya ada konsekuensi, dengan jaminan mutu (quality assurance) yang dipublikasikan, publik akan menagih janji serta mengontrol kinerjanya. Justru sekolah sebagai lembaga jasa pelayan publik selayaknya siap terhadap tagihan, kritik, kontrol, atau campur nalar masyarakat asal semuanya didasari semangat untuk maju dalam mencapai mutu. Apalagi dengan tata kelola yang baik dan sinergi yang kuat, besarnya tuntutan, kritik, dan kontrol ketat publik dapat menjadi daya dorong tersendiri terhadap percepatan peningkatan mutu pendidikan.

Sebaliknya, bila jaminan mutu (quality assurance) tidak secara terbuka dipublikasikan, apalagi tidak dirumuskan, akan masif bahwa antusiasme masyarakat dalam menilai sekolah sekadar berbuah pepesan kosong. PSB pun akan tetap menjadi bahan berita miring media massa atau menjadi agenda tahunan yang tak sepi dari permasalahan, kritik, bahkan mengkristal menjadi kegelisahan orang tua secara nasional. Pada PSB juga tetap rawan dicurigai terjadi kecurangan seperti halnya pada pelaksanaan UN yang juga rawan mengempeskan kejujuran.

Penambat Komitmen Pencapaian Mutu

Jaminan mutu (quality assurance) yang dipublikasikan secara terbuka juga dapat menjadi penambat komitmen sekolah dalam mencapai mutu. Pada sekolah akan terjadi penguatan motivasi untuk terus berbenah sekaligus menjadi ikatan janji kepada publik akan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (continuos improvement). Sekolah makin terdorong keluar dari zona nyaman. Akan terjadi peningkatan tanggung jawab kinerja sekolah kepada publik. Dampaknya, lambat laun tidak ada tempat bagi guru-guru yang hanya menghitung hari untuk menunggu gaji atau pencairan tunjangan. Proses pendidikan tidak sekadar jalan, mutu riil lulusan bisa terus meningkat secara signifikan.

Bila sosialisasi jaminan mutu (quality assurance) dilakukan oleh semua sekolah secara luas, dapat terjadi demitosisasi terhadap sekolah favorit atau unggulan. Akan terjadi pemerataan dan peningkatan mutu yang sampai saat ini masih menjadi bagian masalah dalam pendidikan. Pada saat PSB akan terjadi pemerataan sebaran jumlah peminat terhadap sekolah tertentu. Akan berkembang tradisi mutu pendidikan.

Mutu yang Substansial

Saatnya disadari sekolah dan pemerintah bahwa masyarakat tidak sekadar menghendaki pendidikan yang memenuhi aspek legalitas dan formalitas yang ditandai selembar kertas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Lebih dari itu, masyarakat makin rasional dan menghendaki mutu secara substansial. Tidakkah banyak ijazah, sertifikat, atau piagam dengan angka-angka nilai besar yang tidak benar-benar mencerminkan kompetensi riil pemiliknya sehingga ijazah tersebut tak ubahnya selembar kertas yang secara esensial tak berarti apa-apa? Pergeseran isi tuntutan publik yang semakin rasional dan riil itulah yang juga makin menggeser arah tanggung jawab sekolah. Pendulum tanggung jawab sekolah akan bergeser lebih berat kepada publik. Karena itu pula kontrol oleh publik terhadap kinerja sekolah sering lebih kritis dan ketat daripada kontrol oleh Dinas Pendidikan.

Tentu saja, ke depan, ukuran mutu sekolah tidak lagi terkonsentrasi pada hasil UN saja tetapi lebih utuh dan terpadu (holistik dan integral), meliputi semua komponen, baik proses, produk, maupun layanan, bahkan outcome.. Kalau orientasinya hasil UN semata, meski nilai publikasinya tinggi, akan terjadi pengabaian secara tak disadari terhadap sisi penting yang lain seperti proses, layanan, maupun outcome yang sebenarnya menjadi urat nadi substansial dalam pencapaian mutu sejati pendidikan.

Dengan payung kebijakan publik Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta potensi dan tekad berbagai daerah untuk menjadi barometer nasional mutu pendidikan, keterbukaan akan jaminan mutu (quality assurance) sekolah sudah saatnya untuk digalakkan. Bila seluruh sekolah memulainya sejak sekarang dalam hal keterbukaan akan jaminan mutu (quality assurance) itu, terbuka lebar peluang bagi pendidikan nasional kita untuk menjadi yang terdepan. (Email: jidisjb@yahoo.co.id) (Sumber: Majalah Media Pendidikan Provinsi Jawa Timur Edisi November 2011)

About these ads

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , .

Kebijakan UN Dongkrak Kelulusan Siswa Membincangkan Kembali Pendidikan Kita


ISSN 2085-059X

  • 384,702

Komentar Terakhir

Alfian HSB on Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Waluyo on Surat Pembaca
Ali Syahbana on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Mohamad Mahfudin on Surat Pembaca

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 31 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: