Paud Non Formal Menuju Perkembangan

26 Agustus, 2011 at 12:00 am

Oleh Linda Mayasari MPd
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya

 

 

Tidak siap, merupakan kata yang pas yang disandang pemerintah ketika meluncurkan kebijakan program PAUD non formal (orang awam lebih mengenal dengan kata PAUD). Ketidaksiapan pemerintah dalam mencanangkan instrument pendiriannya bahkan terkesan tergesa-gesa. Meski demikian tidakmenjadikan PAUD tidak menarik untuk didirikan. Pendidikan sekolah PAUD menjadi Booming di kalangan Masyarakat Indonesia, mengingat begitu pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Berdasarkan data dari bppnfi di Surabaya ada sedikitnya 813 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan 5.000 bunda PAUD atau pengajar yang tersebar di 813 Rukun Warga (RW) di 31 kecamatan. Sayang, dari sekian banyak bunda PAUD itu banyak yang kualitas skill-nya pas-pasan. Ini karena kebanyakan bunda PAUD didominasi lulusan SMA,dan bahkan masih ada yang sebatas lulusan dan atau tak lulus SMP.

Kenyataan mengenai kondisi bunda PAUD ini merupakan suatu ironi wajah pendidikan di Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat mengapa hal ini sampai terjadi, menjadi bunda PAUD di Indonesia adalah suatu profesi sukarela, atau istilah kerennya volunteer. Sukarela yang pertama adalah para penyalur tenaga ini suka dan rela untuk diberi insentif saja kurang lebih Rp 150 ribu (Jika lolos mendapatkannya!) tanpa adanya fasilitas tunjangan yang diterima oleh seorang guru pada umumnya seperti tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi pendidik, uang transport, dan tunjangan fungsional. Terkadang ada kasus, seorang guru PAUD “berbagi” insentif dengan beberapa rekan kerja sebab hanya dia saja yang beruntung mendapatkannya. Sukarela yang kedua adalah rela berkorban waktu untuk melayani masyarakat yakni dengan cara memberi edukasi.

Akibat dari ketidakjelasan tentang prasyarat tenaga pengajar PAUD, “uang lelah” dan jaminan tunjangan maka dari segi kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa mengurangi rasa hormat dan kagum atas kemuliaan hati mereka, juga dipertanyakaan. Para lulusan dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) yang notabene dibekali “ilmu khusus” bidang pendidikan mungkin akan berpikir dua kali atau bahkan sepuluh kali sebelum mengikrarkan diri sebagai guru PAUD. Fakta menyebutkan bahwa ada bunda PAUD yang tidak punya ijazah SMP, maka bisa dibayangkan antara bunda PAUD ada yang mengajar anak didiknya secara asal. Padahal, keberadaan PAUD pentingjh sebagai sarana mengenalkan cara berkomunikasi, berinteraksi,bahkan membaca, menulis,berhitung (calistung) dan lainnya pada anak usia pra sekolah.

Menurut bppnfi kondisi ini kian dipersulit dengan minimnya fasilitas pembelajaran (termasuk kepemilikan. Alat Permainan Edukatif) yang ada pada lembaga secara umum. kondisi ini muncul karena faktor SPP yang sifatnya juga sukarela, kadang ada wali murid memberi Rp 1000 sebagai infaq terkadang ada yang tidak membayar sebab terkendala ekonomi. Terlebih lagi PAUD tidak termasuk sasaran BOS ataupun BOPDA.

PAUD adalah simbolisasi dari Sekolah Rakyat yang benar-benar Pro Rakyat, jika ditilik dari SPP yang bersifat benar-benar infaq seikhlasnya dan tidak wajib . Pro Rakyat bukan berarti segala fasilitas dari negara juga tergelontor ke rakyat jadi jangan dibayangkan sekolah ini mempunyai fasilitas ber standard sekolah, sebab dari segi bangunan, PAUD tidak memiliki gedung sendiri sehingga kebanyakan mendompleng balai RW atau fasilitas umum lingkungan setempat seperti masjid dan mushola. Keterbatasan ini juga berdampak pada ruang gerak anak usia dini untuk belajar. Pada usia mereka, bermain dan bergerak adalah sesuatu yang tidak lepas, apabila balai RW atau masjid luasnya tidak seberapa atau tidak kondusif, guru atau bunda PAUD juga tidak leluasa dalam mengajar dimana pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain (belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar), pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan yang paling tepat adalah pembelajaran yang berpusat pada anak.

Alat Permainan Edukasi merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran berorientasi bermain. Pengadaan APE di PAUD menjadi kendala tersendiri. Pendapatan PAUD dari iuran siswa tidak bisa menjangkau untuk membeli APE sehingga memaksa bunda dan pengurus PAUD “memutar otak” agar dapat mendapatkan fasilitas pendukung yang layak dan bermanfaat seperti berpikir kreatif dalam membuat APE sendiri yang berbahan dasar dari lingkungan sekitar sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya, mengajukan proposal bantuan ke pemerintah dan lembaga-lembaga BUMN dan swasta.

Berbagai kendala dan masalah yang ada di lapangan selama kurun waktu empat tahun ini adalah pelajaran yang penting bagi sistem pendidikan di Indonesia. Evaluasi dan pembenahan harus dilakukan sebelum menjadi bom waktu. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah sudah bagus , yakni perubahan numeklatur direktorat jenderal pendidikan yang akan menangani segala hal tentang pendidikan anak usia dini. Dulu masyarakat dibuat bertanya-tanya dan resah dengan munculnya istilah PAUD di kamus pendidikan Indonesia, mulai definisi, jenis-jenis PAUD; PAUD formal, informal, PAUD,TK, KB, RA, dan dualisme dirjen yang menangani seperti TK yang tergolong PAUD formal dibawah dirjen pendidikan dasar 9 tahun sedangkan PAUD sendiri mempunyai kelembagaan resmi yakni Dirjen PAUD.

Sekarang pemerintah telah mengevalusi pelaksanaan program PAUD (non formal ) dengan Perubahan numenklatur struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) membawa pengaruh membesarnya cakupan garapan, termasuk di dalamnya dengan bergabungnya TK (taman kanak-kanak) dalam satu payung. Sehingga kini tidak ada lagi kesimpangsiuran mengenai siapa yang menaungi TK dan PAUD non formal, Gautama, sekjen PAUDNI, seperti yang dilansir dari website PAUDNI memberi pernyataan saat membula Rakor PAUDNI dengan mitra dijen PAUDNI di BANDUNG , “Itu berarti tidak ada lagi dikotomi PAUD formal dan PAUD informal. Jadi, sekarang ini keduanya satu payung dibawah Direktorat Pembinaan PAUD. Hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga di lapangan semuanya paham. Ini menjadi tugas kita bersama termasuk organisasi mitra Ditjen PAUDNI,“

Sesditjen PAUDNI menambahkan, “seiring dengan bergabungnya TK PAUD ke depan PAUD lebih dikembang lagi. Jadi, di lapangan masyarakat yang memiliki PAUD kalau bisa mengembangkan TK. Begitu juga sebaliknya, bagi masyarakat yang sudah mendirikan TK dikembangkan lagi dengan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), TPA (Taman Penitipan Anak) dan Satuan PAUD Sejenis yang jumlahnya sangat beragam”. Pernyataan ini bisa menjadi salah satu jawaban atas masalah kualitas SDM PAUD. Jika PAUD bisa mengembangkan TK maka secara tidak langsung para pengelola PAUD akan membuka lowongan tenaga pengajar yang menggenggam ijazah sarjana pendidikan atau setidaknya sertifikat mengajar. Para pengelola PAUD ke depan akan berani mengambil langkah ini sebab Taman Kanak-kanak merupakan satu lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang berbeda dengan PAUD (non formal) baik dari segi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk guru TK dan TK itu sendiri diantaranya BOS, Tunjangan sertifikasi dan berbagai macam tunjangan lainnya.

Seandainya pada suatu saat banyak PAUD bisa mengembangkan TK, satu yang akan menjadi pertanyaan, PAUD masih menjadi sekolah pro rakyat ? mengingat biaya SPP yang dipungut oleh TK berlipa-lipat lebih mahal ketimbang infaq PAUD meski BOS sudah digelontorkan ke tingkat TK. (Kontak person 0856.481010.27. Email: indamayasari@gmail.com).

About these ads

Entry filed under: Artikel Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tags: .

Pendidikan (Bukan Mata Pelajaran) Karakter Esensi Musik Selepas Sahur


ISSN 2085-059X

  • 434,508

Komentar Terakhir

Alfian HSB on Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Waluyo on Surat Pembaca
Ali Syahbana on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Mohamad Mahfudin on Surat Pembaca

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 34 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: