Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

9 Agustus, 2011 at 12:00 am

Oleh Dr Tjipto Subadi MSi
Sekretaris ISPI Jateng, Dosen Program Pendidikan Matematika FKIP dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Gara-gara enam orang pimpinan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja-Kimia Energi dan Per-tambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP-KEP SPSI) di PHK, ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), Senin (4/7), melakukan demonstrasi dan mogok massal. Mereka berkumpul di jalan masuk menuju Kuala Kencana, Timika, Papua. Sebelumnya mereka telah melakukan longmarch sejauh 60 km dari areal tambang di mile 68 dan 78 Tembagapura menuju Kuala Kencana karena manajemen tidak menyediakan transportasi sehingga banyak yang pingsan dan dehidrasi.

Selain menuntut keenam pimpinan mereka dipekerjakan kembali, mereka juga menuntut agar gajinya dinaikkan dua kali lipat dari 1,5 dollar per jam menjadi 3 dollar per jam. Tuntutan tersebut sangatlah logis, sebab karyawan Freeport Mc-Moran Cooper & Gold Inc di negara lain gajinya telah mencapai 15 dollar per jamnya atau 10 kali lipatnya.

Perusahaan pertambangan emas yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, AS tersebut, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, memiliki anak perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI). Selain PTFI, anak perusahaan lainnya adalah PT Irja Eastern Minerals and Atlantic Copper SA. Sejak 1967, Freeport telah melakukan Perjanjian Kontrak Karya (KK) dengan pemerintah Indonesia untuk menambang tembaga (bukan emas dan perak) di Gunung Ertsberg. Perjanjian KK berlangsung selama 30 tahun dengan luas areal pertambangan 30 km persegi.

Namun dengan dalih akan berakhir 1997, Freeport sudah mengajukan Perjanjian KK baru pada 1991 selama 50 tahun sampai 2041, sehingga arealnya diperluas menjadi 25.000 km persegi yang mencakup Gunung Grasberg yang juga di Kabupaten Timika, Papua. Namun sebenarnya Perjanjian KK baru antara pemerintah Indonesia dengan Freeport tahun 1991 itu bukan perjanjian untuk memperpanjang KK, tetapi perjanjian terselubung untuk mengeksplorasi emas, perak dan tembaga di Gunung Grasberg, dekat Ertsberg.

Setelah mengeksplorasi emas, perak dan tembaga lebih dari 44 tahun di Papua (Freeport baru mengakui mengeksplorasi emas dan perak tahun 2005, sebelumnya hanya mengakui tembaga), saat ini Freeport McMoran Copper & Gold Inc, telah berubah menjadi perusahaan raksasa pertambangan emas terkaya sekaligus terbesar di dunia, dimana sahamnya diperjualbelikan di New York Stock Exchange (NYSE) AS. Sementara penduduk asli Papua yang berada di sekitar Freeport seperti suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni dan Ekari masih dililit kemiskinan dan hanya menyaksikan gemerlapan Freeport yang mengeruk kekayaan emas mereka untuk diangkut ke AS. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya dapat pembagian hasil 1 persen, selebihnya 99 persen milik Freeport. Dengan demikian, pembagian ha-silnya jelas sangat menguntungkan Freeport dan merugikan rakyat Indonesia.

Berdasarkan data selama 10 tahun terakhir, aset Freeport bertambah rata-rata 41,3 persen pertahun dan kenaikan produksi rata-rata 30 persen pertahun. Sementara total keuntungan bruto Freeport dari 2004-2008 sebesar 10,762 miliar dollar, sedangkan total penerimaan pemerintah Indonesia berupa pajak dan royalti hanya 4,441 miliar dollar. Pada 2009, Freeport mengaku memperoleh keuntungan sebesar 4,074 miliar dollar dan tahun 2010 sebesar 4,2 miliar dollar.

Namun begitu, Freeport tidak ikut bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup termasuk pembuangan jutaan ton tailing (limbah tambang emas) di berbagai sungai di Kabupaten Timika seperti sungai Ajkwa, selain mencemari perairan dengan air asam sehingga mengkontaminasi habitat mahluk hidup. Tidak hanya Sungai Akjwa, lingkungan sekitar pertambangan dan laut dekat Kota Timika juga tercemar dengan hebatnya.

Maka tidaklah mengherankan jika pemerintah melalui Menko Perekonomian Rizal Ramli pada 2001 pernah menuntut ganti rugi 5 miliar dollar atas besarnya kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat operasi penambangan sejak 1967, dimana waktu itu Freeport sudah menyanggupi membayar 3 miliar dollar. Namun belum sempat terjadi negosiasi kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi, Presiden Gus Dur keburu lengser. Sehingga sampai sekarang belum diketahui apakah telah terjadi kesepakatan besarnya pembayaran ganti rugi dan apakah sudah dibayarkan kepada pemerintah Indonesia.

Renegosiasi

Perjanjian Kontrak Karya yang ditandatanggani pemerintah Indonesia dengan PTFI tahun 1991 lalu jelas tidak adil dan harus segera diadakan renegosiasi kembali untuk memperbesar bagi hasil bagi pemerintah Indonesia dari 1 persen minimal menjadi 10 persen.

Pertama, KK ditandatanggani pada era pemerintahan Orde Baru, sementara pemerintahan yang dikenal tidak demokratis itu sudah lengser, sehingga KK perlu diperbaharui lagi.

Kedua, KK bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, dimana hasil keuntungan pertambangan bukan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, tetapi hanya memperkaya pe-rusahaan pertambangan emas terbesar dan terkaya di dunia dari AS tersebut.

Ketiga, karena Freeport telah memulai menambang emas dan perak di Ertsberg sejak 1973 dan baru mengakuinya pada 2005, maka selama 22 tahun kekayaan alam Indonesia berupa emas dan perak telah dicuri Freeport. Untuk itu pemerintah Indonesia harus menuntut Freeport ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk mengembalikan harta karun yang telah dicuri tersebut.

Diperkirakan hingga sekarang Freeport telah mengeruk 724.700.000 ons emas murni dan 7.300.000 pon tembaga dari gunung Ertsberg dan Garsberg. Diperkirakan masih terdapat cadangan emas sebesar 143.000.000 ons dan tembaga 18.000.000 pon hingga berakhirnya KK tahun 2041. Setiap hari Freeport mengeruk 700.000 ton material yang menghasilkan 225.000 ons bijih emas. Sedangkan volume emas diperkirakan sebesar 2.500.000.000 ons. Sedangkan berapa banyaknya perak yang diambil Freeport, hingga sekarang belum tercatat.

Keempat, pemerintah Indonesia wajib kembali menuntut ganti rugi yang lebih besar lagi dari sebelumnya atas hebatnya kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan eksploitasi dan eksplorasi per-tambangan yang dilakukan Freeport selama ini. Kalau sebelumnya pemerintah menuntut 5 miliar dollar, sekarang tuntutannya bisa mencapai 50 miliar dollar, juga sebagai kompensasi atas pencurian emas dan perak selama 22 tahun oleh Freeport di Papua.

Apalagi sebagaimana pernah dikatakan Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRD Propinsi Papua, Yan Permenas Mandenas, Freeport telah menambang uranium selain emas, perak dan tembaga di Kabupaten Timika, Papua. Kegiatan itu dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung sejak akhir 2009. Selain itu Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. (Sumber: Pelita 9 Agustus 2011)

About these ads

Entry filed under: Artikel Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tags: , .

Pendidikan Reproduksi Bagi Remaja Krisis Pelajaran Bahasa Indonesia


ISSN 2085-059X

  • 387,070

Komentar Terakhir

Alfian HSB on Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Waluyo on Surat Pembaca
Ali Syahbana on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Mohamad Mahfudin on Surat Pembaca

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 31 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: