Mutu Lulusan Pendidikan dan Dunia Kerja

29 April, 2010 at 12:00 am

Oleh Ninasapti Triaswati
Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, anggota Dewan Riset Nasional Komisi Teknis Sosial Kemanusiaan

Membangun manusia Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan visi besar yang hendak dicapai para pendiri bangsa Indonesia. Salah satu program yang diperlukan adalah pendidikan bermutu yang selaras dengan dunia kerja. Uraian ini akan mencoba menjawab tiga pertanyaan berikut: apakah mutu lulusan pendidikan sudah selaras dengan dunia kerja? Apa saja peran pemerintah dan swasta maupun masyarakat luas agar dapat mendorong pendidikan di Indonesia menjadi bermutu dan selaras dengan dunia kerja? Bagaimana agar pemerintah efektif melaksanakan kebijakannya supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga selaras dengan dunia kerja?

Beberapa data tentang ketenagakerjaan dapat menggambarkan kesenjangan antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Pertama, data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2009 menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pekerja lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan masih cukup tinggi, yaitu lebih dari 14 persen. Adapun untuk lulusan diploma dan universitas lebih dari 13 persen. Secara keseluruhan, jumlah penganggur terbuka di Indonesia pada Agustus 2009 masih cukup besar, yaitu sekitar 9 juta orang, sedangkan setengah penganggur sebesar 31,6 juta orang (15,4 juta terpaksa menjadi setengah penganggur dan 16 juta sukarela menjadi setengah penganggur). Kedua, sebagian besar (tiga perempat) dari semua pekerja Indonesia pada Agustus 2009 didominasi oleh lulusan sekolah dasar (55,21 persen) dan sekolah menengah pertama (19,39 persen). Hal ini berarti “mutu” sebagian besar pekerja Indonesia masih rendah.

Berdasarkan data BPS yang dipublikasikan pada Desember 2009 tersebut dapat disimpulkan, walaupun tingkat pengangguran menurun dari 8,4 persen pada Agustus 2008 menjadi 7,9 persen pada Agustus 2009, jumlah penganggur masih cukup besar, yaitu hampir mencapai 9 juta orang pada Agustus 2009. Jumlah tersebut menurun dibanding pada Agustus 2008 sebanyak 9,39 juta orang. Di sisi lain, data setengah pengangguran terpaksa meningkat secara konsisten dari Agustus 2008 sampai Agustus 2009, yaitu dari 14,9 juta menjadi 15,4 juta orang. Hal ini merupakan fenomena menarik dari sisi ekonomi karena jumlah peningkatan setengah pengangguran terpaksa, yaitu sekitar 500 ribu orang pada periode setahun terakhir, hampir sama dengan jumlah penurunan pengangguran terbuka sebesar 390 ribu orang periode yang sama. Jadi masih diperlukan berbagai usaha agar mereka dapat sepenuhnya bekerja, tidak lagi berstatus penganggur terbuka maupun setengah penganggur terpaksa.

Pemerintah Indonesia dapat mendorong percepatan peningkatan mutu dan keselarasan dengan dunia kerja melalui dua hal berikut. Pertama, menyediakan dana pendidikan yang secara efektif dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pada pendidikan sekolah secara formal, tingkat efektivitas dana pendidikan untuk program wajib belajar dapat diukur dengan peningkatan angka partisipasi kasar untuk semua tingkat pendidikan. Pada pendidikan nonformal dan informal, tingkat efektivitas dapat diukur dengan peningkatan keterampilan para pekerja. Sehingga secara keseluruhan, peningkatan dana pendidikan diharapkan secara efektif dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Kedua, mengembangkan kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga selaras dengan dunia kerja. Dengan demikian, diharapkan para lulusan dapat segera memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Hal ini tidak hanya kurikulum sekolah, namun juga bagi paket belajar untuk pendidikan kesetaraan tingkat SD, SMP, dan SMA, homeschooling, maupun lembaga pelatihan/kursus.

Pihak pengusaha dan masyarakat luas juga perlu secara efektif meningkatkan mutu pendidikan melalui: pertama, pengembangan lembaga pendidikan swasta, baik berupa sekolah (yaitu pendidikan formal) maupun berupa pendidikan nonformal dan informal. Hal ini antara lain dapat dilakukan swasta dengan mendorong pengusaha untuk menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pengembangan pendidikan secara keseluruhan, yaitu membangun sekolah maupun pendidikan nonformal dan informal.

Kedua, mendorong pengusaha agar membelanjakan dana untuk tujuan riset dan pengembangan sehingga mampu mendorong pembangunan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia. Ketiga, mendorong kesadaran masyarakat luas akan pentingnya “belajar sepanjang hidup”, yaitu berupa kemampuan berbahasa asing; kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, penggunaan Internet); serta kemampuan pemahaman finansial, yaitu mampu melakukan alokasi belanja untuk kebutuhan jangka pendek dan alokasi investasi keuangan untuk kebutuhan jangka panjang; khususnya di pasar uang dan modal.

Pemerintah Indonesia sudah menyediakan anggaran pendidikan yang cukup besar, 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu pada tahun anggaran 2010 (RAPBN-P) diusulkan sekitar Rp 221,4 triliun, lebih besar dari APBN-P 2010 yang berjumlah Rp 209 triliun. Jumlah pengeluaran pendidikan ini dapat meningkat lebih besar lagi di masa yang akan datang jika pemerintah Indonesia dapat meningkatkan sisi penerimaan pajak dan bukan pajak.

Diperlukan peningkatan akuntabilitas publik dana pendidikan agar anggaran yang besar ini dapat meningkatkan jumlah dan mutu pekerja yang berkualitas. Antara lain dapat dilakukan melalui: pertama, proses perencanaan harus efektif terhadap tujuan meningkatkan mutu sekaligus keselarasan dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja serta didukung oleh proses monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap target kinerja.

Kedua, proses penganggaran dan implementasi juga perlu sangat efektif agar mencapai sasaran peningkatan mutu maupun peningkatan keselarasan untuk masuk dunia kerja sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran. Diperlukan kerja keras kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk menyusun program implementasi yang secara langsung dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi para lulusan sekolah, terutama melalui peningkatan kualitas penyusunan program dan alokasi anggaran, khususnya program kewirausahaan dan beasiswa bagi lulusan terbaik yang berasal dari keluarga tidak mampu. (Sumber: Koran Tempo, 29 April 2010)

Artikel ini ditulis kembali berdasarkan makalah pada Seminar Sehari “Pembiayaan Pendidikan Bermutu: Hak untuk Semua” dalam rangkaian Pekan Aksi Global Pendidikan untuk Semua, yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta pada 22 April 2010.

About these ads

Entry filed under: Artikel Pengamat Pendidikan. Tags: , , , .

Andaikata Rakyat Indonesia GemarĀ Membaca Siswa Pintar Gagal Unas


ISSN 2085-059X

  • 394,978

Komentar Terakhir

Alfian HSB on Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Waluyo on Surat Pembaca
Ali Syahbana on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Mohamad Mahfudin on Surat Pembaca

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 31 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: