Jungkir Balik Pemahaman Jenis Tes

Dr Djuwari MHum.
Dosen STIE Perbanas Surabaya

 

 

Jungkir balik pemahaman jenis tes, anehnya, terjadi pada ranah pendidikan. Ini terkait dengan rencana mendiknas menggunakan hasil Unas sekaligus sebagai seleksi masuk pergururuan tinggi negeri. Salah satu alasannya adalah efisiensi: praktis, gampang, dan hemat biaya, plus gak usah repot-repot.

Gagasan tersebut bisa menciptakan kegelisahan pendidik. Sejak di bangku kuliah, siapa pun yang lulusan kependidikan, pernah wajib mendapat materi evaluasi. Dari berbagai macam jenis alat tes, bisa dipahami bahwa lain jenis tes lain pula tujuannya.

Analogi kasarannya, gampang saja. Jika kita bertujuan mengukur seberapa panjang suatu benda, maka kita gunakan meteran. Jika kita ingin mengukur berat benda, kita gunakan ukuran berat, misalnya kilogram. Oleh sebab itu, sebingung-bingungnya manusia, dia tidak akan mengukur panjang benda dengan kilogram. Sepusing-pusingnya seseorang, dia tidak akan mengukur berat benda dengan meteran.

Tes seleksi bisa disebut entrance test atau gate keeping test. Tes ini bertujuan untuk menentukan seseorang sebagai peserta suatu program pembelajaran. Dengan menggunakan jenis tes ini, calon mahasiswa bisa diketahui apakah mereka memiliki kemampuan dalam bidang kajian pokok pembelajaran dengan baik. Ini harus dilakukan secara akademik tanpa ada pertimbangan lain yang tidak rasional (Soenardi Djiwandono, 2008).

Beda dengan Unas. Jenis tes ini disebut tes hasil belajar (achievement test). Tes ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program pendidikan, misalnya SMA telah dicapai. Ini dikaitkan dengan isi kurrikulum selama pembelajaran dalam kurun waktu misalnya tiga tahun di SMA.

Begitulah tujuan dua jenis tes yang berbeda itu. Yang diukur juga beda. Jika Unas dijadikan tes seleksi, tentunya memerlukan banyak kajian. Jika tidak, justru kebijakan itu mencabik cabik nilai-nilai pedagogis. Padahal, dalam memelajari ilmu keguruan, pendidik diharapkan lebih mahir dalam menentukan alat evaluasi. Sejak di bangku kuliah, para calon guru tekun memelajari jenis-jenis tes dan tujuannya.

Fenomena penggabungan jenis tes ini sama halnya dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai keguruan. Dengan demikian, dalam batin pendidik, ada kegelisahan dalam memaknai difinisi dan konsep yang sudah diinternalisasi sejak belajar ilmu keguruan.

Kegelisahan ini juga penulis rasakan. Penulis sempat berbincang singkat dengan Guru Besar pendidikan di Universitas Negeri Malang. Dengan tegas, maestro pendidikan Ali Saukah, menyatakan bahwa penerapan hasil Unas untuk seleksi mahasiswa masuk PTN masih memerlukan banyak kajian. Menurut Guru Besar dan konsultan bidang pendidikan ini, dua jenis tes itu memiliki tujuan yang beda.

Birokrasi pemerintahan tergambar angker dan mengerikan. Dunia pendidikan dan nilai-nilai keguruan bisa kabur dan lenyap akibat pemikiran pragmatis para birokrat. Belum sirna kenangan dalam benak kecurangan Unas dan tetek bengeknya. Sekarang, hasil Unas dijadikan alat bermakna ganda.

Di Balik Kebijakan

Kebijakan dalam pendidikan senantiasa mencengkeram keluhuran nilai-nilai pendidikan dan keguruan. Akibatnya, negara besar ini terhimpit negara-negara kecil yang umur kemerdekaannya lebih muda. Simak saja berbagai ketimpangan SDM. Ini bersumber pada sukses tidaknya sistem pendidikan.

Pemetaan proposi SMA dan SMK, serta kelanjutan lulusannya belum terpantau sejauh mana efektifitas kedua jenis pendidikan itu. Sekarang penggabungan jenis alat tes diimplementasikan. Publik tidak dirangkul membahas dan mengkaji sejauh mana Unas bisa dijadikan alat tes masuk PTN.

Jika yang dipakai penalaran adalah efisiensi, maka tidak pernah ada keluhan para rektor selama ini terkait pemborosan uang dan waktu. Belum pernah ada yang secara signifikan menunjukkan evidensi bahwa praktik seleksi ujian masuk PTN itu menyebalkan. Justru yang ramai selama ini adalah maraknya keganjilan Unas.

Jika berdalih pemborosan, mana yang lebih boros? Dana yang dikucurkan ke Bank Century atau dana proses SNMPTN? Tetapi yang jelas adalah dengan mendewakan hasil Unas, akan terkumpul kekuatan besar. Sebuah kekuatan yang pernah dikritisi oleh para pakar pendidikan di negara Paman Sam.

Michael Krist (1994) dari Stanfort University pernah mengkritisi nasionalisasi ujian di Amerika Serikat. Dikatakan, bahwa medan pendidikan lebih empuk dijadikan kekuatan untuk negara (A power reserved to the states). Siapa pun menterinya, jika berasal dari dunia pendidikan, mestinya pusing. Sebab, idealisme yang asli dalam batin berkecamuk dengan pranata sistem yang mencengkeramnya.

Gagasan Michael Krist pun di Amerika akhirnya diikuti para pakar lainnya. Bahkan di antara sekolah berani mengadakan evaluasi sendiri-sendiri. Sampai pada akhirnya, mereka berkiblat ke negara lain, utamanya Australia dan New Zealand.

Noe Medina dan Neil Monthy (1990), dari Massachuset, menyatakan bahwa sangat berbahaya jika kebijakan pendidikan pembuatan alat tes dipengaruhi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Apalagi penentuan nasionalisasi tes di suatu negara. “One of the by-products of rapidly growing testing industry is the danger of an abuse of power”.

Setidaknya masalah ini bisa direnungkan bersama. Jalan yang baik adalah, perlunya banyak kajian jenis alat tes, utamanya Unas. Dari hasil kajian ini, kemudian dijadikan bahan kebijakan sejauh mana segi positif dan negatifnya pemakaian Unas sebagai alat seleksi masuk PTN.

Standarkan dulu semua sarana prasarana sekolah. Buatlah standar nyata dan impelemntasikan pada semua sekolah. Mutu guru, materi, sarana belajar, media pengajaran, dan berbagai instrumen terkait proses pendidikan bisa distandarkan secara sama di seluruh negeri. Setelah itu, baru diukur dengan alat yang sama.

Yang paling urgen, kaji dulu hasil Unas kemudian disampaikan pada publik hasil kajian itu. Sejauh mana Unas bisa dipertanggungjawabkan sebagai “pisau” berujung dua. Untuk mengukur hasil belajar ataukah untuk prediktif sejauh mana manusia mampu studi lanjut sesuai dengan bidangnya? (Sumber: Surya, 9 Nopember 2009)