“Pembunuhan” Sekolah Swasta

28 Juli, 2009 at 12:15 am

Oleh Ki Supriyoko
Pamong Tamansiswa,  Direktur Program Pascasarjana Universitas Tamansiswa, Yogyakarta

 

 

Bertempat di ruang sidang PP Muhammadiyah, Jakarta, pada 14 Juli 2009, dilakukan diskusi tentang peran pendidikan swasta di Indonesia.

Diskusi terbatas yang dibuka oleh mantan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin ini menarik karena diikuti para pakar, pejabat, mantan pejabat, dan pengambil keputusan negeri ini.

Diskusi itu antara lain dihadiri mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Indrajati Sidhi, mantan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (Diklusepora) Soedijarto, mantan Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama (Pendais Depag) Yahya Umar, mantan Direktur Profesi Pendidik Zamroni, Direktur SMA Soengkowo, Rektor UIN Malang Imam Suprayogo, dan saya.

Diskusi menghangat saat membicarakan sekolah swasta dalam situasi dan kondisi pemerintah yang memberlakukan kebijakan sekolah gratis. Kebijakan itu cepat diserap masyarakat karena gencar disosialisasikan Depdiknas melalui iklan di televisi.

Membunuh swasta
Peran sekolah swasta di Indonesia jelas tidak diragukan. Hal ini antara lain ditunjukkan sejak RI berdiri, pendidikan swasta sudah hadir dan berperan. Bahkan, ada yang sudah berkiprah di masyarakat sebelum republik ini berdiri. Sebut saja Tamansiswa, Muhammadiyah, Ma’arif NU, Katolik, dan Kristen.

Para penyelenggara sekolah swasta umumnya tidak happy- happy amat, bahkan ada yang mengungkapkan rasa sedih, saat pemerintah menjalankan kebijakan sekolah gratis. Bagaimana bisa happy kalau calon siswanya banyak tersedot ke sekolah negeri sehingga banyak sekolah swasta terancam gulung tikar karena kekurangan siswa.

Keadaan itu benar-benar terjadi dan dirasakan para penyelenggara sekolah swasta, khususnya di pedesaan atau daerah berpenduduk miskin.

Mengapa hal itu terjadi?
Ternyata tidak semua warga negara berorientasi pada mutu (quality orientation), tetapi pada ekonomi (economical orientation). Hal terakhir ini banyak terjadi dan hinggap pada masyarakat miskin, rakyat bawah, atau kaum duafa.

Itu sebabnya saat mendengar pemerintah menyediakan sekolah gratis—notabene hanya berlaku pada sekolah negeri—masyarakat ”menyerbu” sekolah yang tidak membayar dengan meninggalkan sekolah swasta yang harus membayar.

Alhasil sekolah swasta kekurangan siswa, dan jika kekurangan siswa akan menjadi sulit bagi pengelola untuk mempertahankan keberadaannya. Jika kebijakan sekolah gratis itu dipertahankan, dalam beberapa tahun ke depan akan banyak sekolah swasta tutup buku.

Kebijakan sekolah gratis pada dasarnya bagus, tetapi jika dampaknya membuat sekolah swasta gulung tikar, hal ini merupakan suatu kebijakan yang tidak patut dilanjutkan. Jangan sampai muncul anggapan, kebijakan sekolah gratis dimaksudkan untuk membunuh sekolah swasta.

Kejelasan kebijakan
Terkait masa depan sekolah swasta, diperlukan kejelasan kebijakan pemerintah, apakah pengelolaan pendidikan difokuskan kepada pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengalaman Inggris dalam mengelola pendidikan, pemerintah langsung menanganinya dan sekolah swasta yang diizinkan berkiprah hanya yang bermutu di atas standar. Sekolah gratis berjalan relatif mulus dan hasilnya bagus. Banyak sekolah (negeri) di Inggris yang digandrungi penduduk dunia.

Sebaliknya pengelolaan sekolah di AS lebih diserahkan kepada masyarakat. Di negeri ini, sekolah swasta diberi kebebasan untuk berperan, bahkan diberi subsidi finansial secara signifikan. Boleh dikata, tak ada sekolah gratis di AS dan bermutu bagus sehingga banyak sekolah (swasta) di AS digandrungi penduduk dunia.

Hingga kini, kebijakan Pemerintah Indonesia tidak pernah jelas dalam mengelola pendidikan. Akan mengikuti pola Inggris atau AS. Tak mengherankan bila banyak kebijakan pendidikan pemerintah yang sering mengejutkan masyarakat, di antaranya kebijakan sekolah gratis.

Jika mengacu ke Inggris, yaitu pengelolaan pendidikan ditangani langsung oleh pemerintah, masih banyak masalah yang harus dijawab. Dalam jangka panjang, mampukah anggaran pendidikan kita menggratiskan siswa? Apakah hanya pendidikan dasar yang digratiskan? Bagaimana nasib sekolah swasta yang sudah mengabdi sejak negeri ini belum merdeka seperti Tamansiswa, Muhammadiyah, Ma’arif, Kristen, Katolik, dan lainnya?

Jika mengacu ke AS, yaitu pengelolaan pendidikan diserahkan kepada masyarakat alias swasta, juga banyak masalah yang harus dicari jawabnya. Mengapa kebijakan sekolah gratis hanya diberlakukan bagi sekolah negeri? Mengapa organisasi pendidikan swasta tak pernah diajak berembuk untuk menentukan kebijakan ini? Mengapa subsidi pemerintah hanya cenderung mengalir ke sekolah negeri? Dan banyak pertanyaan lain.

Tanpa kejelasan kebijakan pemerintah terkait pendidikan pada masa mendatang, sulit memperhitungkan masa depan pendidikan swasta di Indonesia. (Sumber: Kompas, 28 Juli 2009).

About these ads

Entry filed under: Artikel Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tags: , .

Pengamen Jalanan Cinta Produk ‘Nol Rupiah’


ISSN 2085-059X

  • 382,397

Komentar Terakhir

Alfian HSB on Surat Pembaca
Tamtomo Utamapati on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Waluyo on Surat Pembaca
Ali Syahbana on Surat Pembaca
Ida on Surat Pembaca
Mohamad Mahfudin on Surat Pembaca

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 31 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: